Oleh He Qinglian

Rejim Tiongkok sedang mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan merestrukturisasi sistem perpajakannya, untuk mengumpulkan lebih banyak pajak dari orang-orang kaya dan menindak penggelapan pajak; untuk mengurangi pajak perusahaan sehingga perusahaan yang kesulitan dapat menjadi lebih produktif dan inovatif.

Sebuah berita baru-baru ini menarik perhatian banyak orang di Tiongkok: seorang pemilik toko yang membeli pakaian impor dan menjualnya melalui situs belanja online Taobao dituduh penggelapan pajak, Yu Yan didenda 5,5 juta yuan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Para kritikus melihat hukuman tersebut kejam dan tidak adil dibandingkan dengan denda yang dikenakan pada aktris Tiongkok Fan Bingbing karena penggelapan pajak. Namun kebanyakan orang tidak menyadari tentang peraturan pajak yang baru tersebut mulai berlaku dalam dua bulan terakhir.

PENGURANGAN PAJAK UNTUK PERUSAHAAN

Pada pertengahan September, Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan versi yang diperbarui tentang “Kewirausahaan dan Inovasi Massal”. Teks lengkapnya hampir 10.000 kata, yang mencantumkan enam tujuan utama dan delapan langkah utama untuk pengurangan pajak perusahaan. Item yang paling signifikan adalah pengurangan pajak untuk semua perusahaan dan menggunakan tarif pajak jaminan sosial yang tepat untuk mengangkat beban perusahaan. Bagian artikel lainnya mendorong perusahaan modal ventura untuk meningkatkan biaya R&D perusahaan hingga 75% untuk pengembangan teknologi baru.

Rencana pengurangan pajak perusahaan tersebut menguntungkan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan teknologi kecil dan menengah. Namun jika kita benar-benar memahami sistem perpajakan Tiongkok dan kurangnya lingkungan institusional untuk mempromosikan inovasi, rencana tersebut hanya terlihat bagus di atas kertas.

PENGURANGAN PAJAK DIPAKSAKAN OLEH “TINGKAT PAJAK KEMATIAN” PERUSAHAAN

Beberapa tahun yang lalu, Profesor Li Shuguang dari Sekolah Tinggi Manajemen dan Ekonomi di Universitas Tianjin pernah mengatakan bahwa proporsi beban pajak dari perusahaan swasta di Tiongkok telah meningkat, pada tahun 2015 mencapai 51,43 persen, yang merupakan “tingkat pajak kematian,” dan akan menyebabkan masalah besar bagi perekonomian. Meskipun Li kemudian dibungkam oleh rezim Tiongkok, itu adalah fakta bahwa beban pajak perusahaan menyulitkan perusahaan untuk bertahan hidup. Pajak perusahaan harus dikurangi namun pemerintah perlu mencari sumber perpajakan baru. Sebuah studi yang dilakukan oleh tim analisis Haitong Securities pada 2017 menunjukkan arah rencana pajak pemerintah tersebut. Penelitian ini memiliki tiga argumen.

1. Beban pajak perusahaan Tiongkok tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara berkembang.

Beban pajak perusahaan dari sektor korporasi Tiongkok dalam arti luas menyumbang 30 persen dari PDB dan 90 persen dari total beban pajak-makro. Dan sebagian besar pendapatan pemerintah non pajak Tiongkok ditanggung oleh sektor korporasi. Beban pajak perusahaan di Tiongkok menyumbang 68 persen dari keuntungan komersial dan peringkat ke-12 di antara lebih dari 190 ekonomi di seluruh dunia. Rasio ini tidak hanya jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju seperti Amerika Serikat (44%), Inggris (31%), dan Singapura (19%), tetapi juga lebih tinggi daripada negara berkembang seperti India (61%) , Meksiko (52%), Rusia (47%), dan Indonesia, (31%).

2. Struktur pajak Tiongkok: pajak tidak langsung dominan, dan perusahaan membayar lebih banyak.

Di antara pendapatan-pendapatan pajak Tiongkok pada tahun 2016, pajak tidak langsung menyumbang 60 persen dan pajak langsung menyumbang 40 persen. Pajak tidak langsung diterapkan pada manufaktur atau penjualan barang dan jasa berupa pajak penjualan. Pajak langsung dikenakan pada pendapatan individu atau organisasi berupa pajak penghasilan, pajak perusahaan. Proporsi pajak langsung negara-negara maju umumnya 50-60 persen, dan Amerika Serikat dan Kanada melebihi 70 persen.

3. Rasio kontribusi perusahaan Tiongkok terhadap pendapatan pajak lebih dari 85 persen sementara kontribusi langsung individu hanya 11,5 persen.

Solusi yang disediakan oleh penelitian ini adalah memberlakukan lebih banyak pajak pada orang kaya, seperti pajak properti dan warisan, untuk mengisi kesenjangan fiskal ini. Ada juga penelitian lain yang mendukung ide ini. Ini adalah dorongan untuk strategi pengumpulan pajak tahun ini: kurangi beban pajak perusahaan dengan memberlakukan pajak lebih banyak pada individu kaya.

PERPAJAKAN ASET PRIBADI DI LUAR NEGERI

Pada 31 Agustus, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok telah mengesahkan amandemen Undang-undang Pajak Penghasilan Individu, ini adalah revisi ketujuh terhadap undang-undang pajak sejak didirikan pada tahun 1980 dan tujuh tahun setelah modifikasi terakhir. Undang-undang pajak tersebut telah membuat dua penyesuaian besar. Pertama, penyesuaian ambang pajak penghasilan pribadi dari 3.500 yuan menjadi 5.000 yuan ($504 hingga $720) per bulan, yang dapat mengurangi beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Kedua, ruang lingkup perpajakan telah diperluas untuk memasukkan “penghuni yang memiliki tempat tinggal di Tiongkok atau yang tidak memiliki tempat tinggal tetapi telah tinggal di Tiongkok selama lebih dari 183 hari dalam tahun pajak” sebagai “individu penduduk” yang harus membayar pajak pendapatan pribadi. “Pendapatan penduduk perorangan yang diperoleh di dalam dan di luar Tiongkok tunduk pada pajak penghasilan pribadi sesuai dengan peraturan ini.” Amandemen ini akan berlaku penuh pada 1 Januari 2019.

Bagi individu-individu yang memiliki “tempat tinggal di Tiongkok,” ia mengacu pada “orang-orang yang terbiasa tinggal di Tiongkok karena pendaftaran rumah tangga, keluarga, dan kepentingan-kepentingan ekonomi.” Untuk perinciannya, silakan lihat “Rules for the Recognition of China’s Tax Residents” yang diterbitkan oleh Administrasi Perpajakan Negara. Setelah seseorang memenuhi syarat, dia akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Tiongkok dan di luar negeri.

Mereka yang tinggal di Tiongkok selama 183 hari tetapi juga tinggal di negara lain untuk sisa tahun pajak dianggap sebagai kelas atas yang mampu membeli gaya hidup seperti itu. Kelas atas termasuk pemilik bisnis kaya dan keluarganya, dan mereka disebut sebagai “individu dengan kekayaan bersih tinggi.” Oleh karena itu, perpajakan semacam ini disebut “memajaki orang kaya.”

Orang kaya mungkin berpikir bahwa tidak mungkin bagi otoritas pajak Tiongkok untuk menemukan aset-aset mereka yang tersembunyi di dunia bagian lain. Namun, Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Luar Negeri, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2013 memungkinkan untuk melacak aset keuangan di luar negeri dan untuk menindak penggelapan pajak. Lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia seperti Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Macao, Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Swiss telah bergabung dengan inisiatif ini. Beberapa negara atau wilayah seperti Taiwan telah membuat versi regional FATCA mereka sendiri. Sejak tahun 2014 FATCA telah berlaku secara global, dan negara-negara yang berpartisipasi telah mulai mengirimkan data pelanggan ke Internal Revenue Service (IRS) setiap dua tahun.

Pada 1 September, Tiongkok secara resmi bergabung dengan Common Reporting Standard (CRS), sebuah standar informasi untuk pertukaran informasi otomatis (AEOI) mengenai rekening bank pada tingkat global antara otoritas pajak, untuk memerangi penghindaran pajak. Tiongkok menegaskan bahwa 83 negara akan setuju untuk berbagi informasi tentang laporan-laporan keuangan. Dengan memutuskan untuk beroperasi di bawah CRS, Beijing akan bekerja sama lebih besar dengan negara-negara yang orang-orang Tiongkok kaya sering gunakan untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Jika “individu penduduk” Tiongkok memiliki rekening bank di luar negeri di negara yang berpartisipasi, informasi keuangan individu tersebut dikirimkan ke otoritas pajak Tiongkok melalui mekanisme pertukaran otomatis CRS. Dengan berbagi lebih banyak informasi pajak dengan negara-negara lain, rezim Tiongkok akan dapat mengumpulkan lebih banyak pajak penghasilan dari lebih banyak orang dan menyelidiki berbagai jenis investasi asing.

Rezim Tiongkok selalu haus uang, ia harus mempertahankan birokrasi yang besar, militer dan polisi yang besar untuk menjaga stabilitas negara, dan model perpajakannya didasarkan pada “mengambil uang dari orang-orang dan menggunakannya untuk pemerintah.“ Perusahaan sangat dikenai pajak tetapi ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Rejim tidak dapat menarik banyak pajak dari kelas berpenghasilan rendah dan menengah, jadi sasarannya orang kaya dan terkenal. Beijing kemungkinan akan mengenakan pajak kepemilikan properti. Pemerintah daerah mengandalkan penjualan lahan kepada pengembang sebagai sumber utama pendapatan mereka (di Tiongkok, negara memiliki semua properti). Tetapi sekarang karena banyak lahan di daerah perkotaan telah dikembangkan, mereka membutuhkan sumber penghasilan baru: pajak. Ini bukan masalah apakah mereka memungut pajak tetapi kapan harus memungutnya. (ran)

He Qinglian adalah penulis dan ekonom Tiongkok terkemuka. Saat ini berbasis di Amerika Serikat, ia menulis “China’s Pitfalls,” yang menyangkut korupsi dalam reformasi ekonomi Tiongkok pada tahun 1990-an, dan “The Fog of Censorship: Media Control in China” (Kabut Penyensoran: Kontrol Media di Tiongkok), yang membahas manipulasi dan pembatasan pers. Dia secara teratur menulis tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi Tiongkok kontemporer.

Rekomendasi video:

Rasio Utang Rumah Tangga PDB Tiongkok Capai Rekor Tertinggi

Share

Video Popular