Kelompok-kelompok berkumpul di luar Perpustakaan Negara Bagian Victoria di Melbourne pada 21 November untuk memprotes tindakan rahasia pemerintah Partai Buruh untuk bergabung dengan proyek investasi ekonomi berbendera Tiongkok, inisiatif One Belt One Road (OBOR) atau biasa juga disebut Belt and Road Initiative (BRI).

Para pengunjuk rasa memegang spanduk-spanduk dan memberikan seruan apa yang mereka katakan sebagai taktik-taktik perdagangan dan ekonomi Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah berpotensi membahayakan kemandirian ekonomi dan politik Australia.

Lebih dari seratus orang menghadiri unjuk rasa tersebut, berasal dari berbagai latar belakang, termasuk orang Australia serta orang-orang dari komunitas Tionghoa setempat, Vietnam, dan Tibet.

Victoria saat ini adalah satu-satunya negara bagian di Australia yang secara resmi menyatakan dukungannya untuk BRI Tiongkok, juga dikenal sebagai proyek One Belt One Road (OBOR).

Pada 25 Oktober, Perdana Menteri Buruh Daniel Andrews merampungkan Memorandum of Understanding (MoU) tentang BRI tersebut dengan Duta Besar Tiongkok Cheng Jingye, dengan harapan bahwa kesepakatan itu akan mendorong lebih banyak perdagangan dan pekerjaan di Victoria. Kantor Andrews dengan enggan merilis isi MoU (PDF) pada 11 November setelah tekanan signifikan dari para politisi di semua sisi politik, termasuk Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Meskipun MoU dengan rezim komunis Tiongkok tersebut bersifat tidak mengikat secara hukum, Ruan (Frank) Jie, pemimpin editor Tiananmen Times di Melbourne dan juga pengurus protes tersebut, mengatakan bahwa dia memiliki kekhawatiran serius tentang perjanjian dengan PKT. Dia menyoroti sifat licik PKT.

“PKT membuat kesepakatan-kesepakatan rahasia melalui perdagangan Sabuk dan Jalan (Belt and Road), memanipulasi politik, ekonomi dan bahkan militer negara demokratis,” katanya dalam unjuk rasa tersebut.

Ruan Jie juga mengatakan kepada The Epoch Times: “Dalam 20 tahun terakhir, PKT [telah] mengembangkan ekonomi dan sekarang Tiongkok adalah salah satu dari lembaga-lembaga ekonomi terbesar, mengikuti urutan Amerika Serikat. Itu berarti PKT memiliki terlalu banyak uang.

“Mereka ingin menggunakan uang ini untuk membuat beberapa orang, terutama para politisi, pemimpin negara-negara barat, untuk menutup mulut-mulut mereka tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Partai Komunis di Tiongkok.

“Jika suatu partai tidak memperlakukan rakyat di negaranya sendiri dengan baik, apakah akan memperlakukan rakyat di negara asing dengan baik?”

Don Nardella, seorang anggota parlemen independen dan mantan anggota Partai Buruh, mengatakan kepada Epoch Times bahwa, meskipun ada masalah hak asasi manusia di Tiongkok, dia yakin hubungan perdagangan dengan Tiongkok harus dipertahankan.

“Saya tentu saja khawatir, karena saya berbicara dengan orang-orang, orang-orang Uighur, pengambilan organ, kamp kerja paksa di Tiongkok. Ada berbagai macam masalah,” katanya.

“Namun, Tiongkok adalah negara perdagangan terbesar kami. Ini adalah situasi di mana Anda harus membangun hubungan,” katanya. Nardella menambahkan bahwa menurutnya, hubungan perdagangan yang kuat akan berarti bahwa Australia dapat terus mempertahankan dialog dengan komunis Tiongkok tentang isu-isu lain.

KEKHAWATIRAN JEBAKAN UTANG

Patrick J. Byrne, wakil ketua National Civic Council, mengatakan dalam unjuk rasa pada 21 November tersebut bahwa penandatanganan MoU dapat menjadi bagian dari upaya-upaya campur tangan ekonomi dan politik PKT di Australia.

Dalam pidatonya kepada orang banyak, Byrne mengatakan bahwa negara-negara lain seperti Malaysia dan Pakistan telah mempertimbangkan kembali keterlibatan BRI mereka karena berurusan dengan utang.

Proyek BRI Tiongkok telah dikritik karena membebani negara-negara berkembang dengan pinjaman besar-besaran yang tidak dapat mereka bayar. Di beberapa negara, termasuk Sierra Leone, Sri Lanka, dan Vietnam, penduduk setempat menuduh BRI sebagai platform untuk melayani kepentingan PKT melalui diplomasi jebakan utang.

BRI juga telah dikritik karena berpotensi memperkuat korupsi di negara-negara yang memiliki lembaga-lembaga yang lemah, mengancam demokrasi, dan menguntungkan perusahaan Tiongkok daripada melayani kepentingan negera setempat, The Epoch Times sebelumnya telah melaporkan.

Pada 17 November di KTT APEC secara tidak langsung mengarah pada BRI Tiongkok, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan: “Kami tidak menenggelamkan mitra-mitra kami dalam lautan utang. Kami tidak memaksa atau mengganggu kemandirian Anda. Amerika Serikat membuat kesepakatan secara terbuka, adil. Kami tidak menawarkan sabuk kencang yang membatasi atau jalan satu arah.”

KURANGNYA TRANSPARANSI

Vivienne Nguyen, ketua Asosiasi Masyarakat Vietnam (VCA) dari Victoria yang juga berada dalam unjuk rasa tersebut, menyatakan keprihatinan tentang kurangnya transparansi perjanjian MoU yang ditandatangani oleh Victoria.

“Menjaga kemakmuran ekonomi orang-orang Victoria oleh pemerintah adalah sangat penting. Tetapi itu bisa dilakukan jauh lebih transparan,” kata Nguyen pada The Epoch Times.

“Anda dapat melakukannya berdasarkan proyek per proyek, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Victoria dengan negara-negara bagian lainnya di Australia sejak lama.

“Namun ketika Anda mendaftarkan diri ke sebuah inisiatif, ada kewajiban-kewajiban dalam inisiatif itu yang harus Anda patuhi dan jalani. Dalam inisiatif Belt and Road, ada banyak hal yang tidak berhubungan dengan bisnis, dan itu tidak mendukung kemakmuran ekonomi untuk orang-orang Victoria,” katanya.

“Itulah sebabnya, bagi saya, lebih baik untuk mengatakan jika Anda ingin meningkatkan prospek-prospek pekerjaan untuk warga Victoria, berpartisipasilah ke dalam proyek yang menghasilkan prospek-prospek pekerjaan bagi warga Victoria. Jika Anda ingin terlibat dalam pertukaran budaya, apakah berada di Victoria atau negara bagian lain, maka lakukanlah.

“Sedemikian rupa sehingga, transparan, yang merupakan hal penting dalam sistem demokrasi apa pun. Dengan begitu, orang dapat melihatnya dan memahaminya daripada membuat sesuatu menjadi begitu rumit, yang menghancurkan segalanya semuanya, Anda tidak dapat benar-benar membedakan apa itu,” kata Nguyen.

“Itu adalah masalah-masalah berkaitan dengan BRI. Mereka memasukkan begitu banyak hal, sehingga Anda benar-benar tidak dapat mengatakan ‘ini adalah Anda, ini adalah saya.’ Itu seperti Anda dan saya semua dijadikan satu, Anda tidak bisa benar-benar mengetahui,” tambahnya.

‘PEKERJAAN AKAN DIAMBIL ALIH’

Tenzin Lobsang Khangsar, Presiden Komunitas Tibet Victoria, menyebut MoU sebagai “kesepakatan rahasia” yang merupakan bagian dari kebanyakan upaya PKT untuk menyusup ke Australia.

“Rezim komunis ini adalah salah satu rezim paling berbahaya di dunia ini,” katanya kepada massa di dalam unjuk rasa tersebut. “Pengaruh komunis di Australia ini datang sangat kuat. Seperti yang Anda lihat, mereka memengaruhi universitas-universitas, masyarakat, para politisi, di mana saja.”

Khangsar mengatakan bahwa PKT hari ini sedang melakukan pendekatan dengan cara yang sama di mana ia telah menakhlukkan Tibet, ia menggunakan taktik yang sama sebagai cetak biru untuk mencari pengaruh di seluruh dunia.

“Untuk memahami komunis Tiongkok, Anda harus memahami narasi Tibet,” kata Khangsar.

“Pada tahun 1949, ketika komunis Tiongkok berkuasa, di bawah kepemimpinan Mao … Ketika [PKT] pertama kali memasuki Tibet, mereka menjanjikan perdamaian dan kemakmuran di Tibet, dengan berpura-pura mereka membantu orang-orang Tibet. Orang-orang Tibet yang lugu dan polos telah membantu pasukan Komunis membangun jalan.

“Setelah jalan dibangun dan mencapai ibu kota Tibet, Lhasa, mereka membawa truk, senjata, tank, dan pada tahun 1959, Tibet diduduki.”

“Inisiatif jalan [Bell and Road] ini sebenarnya sedang dilakukan di seluruh dunia karena Tiongkok telah berhasil menduduki Tibet,” katanya.

Khangsar mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ada orang-orang yang berbagi kekhawatirannya bahwa pekerjaan akan diambil dari warga Victoria, meskipun ia mengatakan bahwa konsekuensi negatif dari penandatanganan BRI tersebut kemungkinan “tidak akan terjadi secara langsung.”

“Apakah itu 10 atau 20 tahun, ketika itu terjadi, pekerjaan-pekerjaan itu akan diambil … pekerjaan akan diambil oleh Tiongkok … Itu sebabnya kami juga khawatir tentang masa depan negara ini,” katanya.

“Kami sedang memberi tahu para pemimpin dunia dan Perdana Menteri kami bahwa apa yang telah terjadi pada Tibet mungkin terjadi pada Anda. Kami tidak ingin itu terjadi di Victoria atau di seluruh dunia,” tambahnya.

Andrews menolak permintaan The Epoch Times untuk mengomentari MoU tersebut. (ran)

Rekomendasi video:

Etnis Tionghoa Rantau Mengapa Tidak Mendukung Made in China 2025

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds