Sebuah daftar untuk agen-agen asing yang dibuat di bawah Skema Transparansi Pengaruh Asing, Foreign Influence Transparency Scheme (FITS) yang baru saja dibentuk Australia mulai berlaku pada 10 Desember setelah Departemen Jaksa Agung mengumumkan tanggal berlakunya bulan lalu.

Mulai 10 Desember, “siapa pun yang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, untuk kepentingan prinsipal asing untuk tujuan mempengaruhi proses politik atau pemerintah akan diminta untuk mendaftar di bawah skema tersebut,” menurut pernyataan 23 November dari departemen.

Struktur-struktur manajemen risiko FITS tersebut telah disahkan di Parlemen dengan dukungan bipartisan pada bulan Juni dan mencerminkan perlindungan-perlindungan di bawah Undang-Undang Pendaftaran Agen-agen Asing AS yang akan membantu para pemilih mengetahui siapa yang bertanggung jawab pada pembuatan materi yang mencoba untuk mempengaruhi sentimen para pemberi suara (pemilih) sebagai bagian dari proses politik.

SEMUA TENTANG TRANSPARANSI

Bersamaan dengan amendemen-amandemen keamanan nasional yang juga telah disahkan di Parlemen selama bulan Juni, FITS menjadi “untuk pertama kalinya menyoroti kegiatan-kegiatan orang-orang di Australia yang mewakili kepentingan-kepentingan para prinsipal asing [pemberi amanat dari luar negeri],” Jaksa Agung Australia, Christian Porter, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 28 November.

“Ini akan memberikan transparansi bagi Pemerintah Australia dan masyarakat Australia tentang pengaruh asing di Australia,” kata Porter pada bulan Juni, menurut siaran pers.

Porter menambahkan undang-undang tersebut “penting” untuk “membantu melindungi sistem-sistem dan lembaga-lembaga demokrasi Australia.”

Langkah-langkah keamanan nasional yang baru tersebut telah diminta oleh badan-badan keamanan nasional Australia yang telah mengatakan bahwa mereka telah menyaksikan “aktivitas intelijen asing yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap Australia, lebih besar “dibandingkan saat kapan pun sejak Perang Dingin,” kata departemen tersebut.

HUKUM NON-DISKRIMINASI MENCAKUP CAMPUR TANGAN PKT

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menegaskan bahwa skema pengungkapan informasi tentang jati diri pada orang lain (self-disclosure) tersebut adalah non-diskriminatif dan tidak diciptakan dengan tujuan menargetkan entitas asing atau individu-individu tertentu.

Bagaimanapun, ketika pertama kali memperkenalkan perubahan hukum yang diusulkan pada bulan Desember 2017 tersebut, mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull secara khusus menyebutkan “laporan-laporan yang meresahkan tentang pengaruh Tiongkok” sebagai contoh mengapa RUU tersebut disahkan.

“Laporan-laporan media telah menyampaikan pesan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah bekerja untuk secara diam-diam mengganggu media kita, universitas-universitas kita, dan bahkan keputusan-keputusan wakil-wakil terpilih di sini di gedung ini,” katanya kepada Parlemen pada saat itu.

“Kita menanggapi laporan-laporan ini dengan sangat serius. Hubungan kita dengan Tiongkok jauh sangat penting untuk terjadinya risiko jika tidak adanya ketetapan persyaratan keterlibatan yang sehat dan berkelanjutan secara jelas.”

AKANKAH INSTITUT KONFUSIUS PKT MENDAFTAR DI BAWAH SKEMA?

Dalam sebuah forum di Sydney pada 15 November, para ahli Tiongkok membahas apakah jaringan global Institut-institut Konfusius (IK) yang mengajarkan program budaya dan bahasa namun dikendalikan dan didanai oleh Kantor Dewan Bahasa Tionghoa Internasional PKT (juga dikenal sebagai HanBan) akan tunduk pada undang-undang baru tersebut.

Manfaat IK telah menghadapi kritik yang meningkat sejak mereka telah secara luas dilihat sebagai bagian dari strategi kekuatan lunak (soft power) dari PKT, sebagaimana diakui oleh mantan pemimpin Tiongkok Hu Jintao, menurut Sheng Xue, seorang jurnalis dan penulis Tionghoa-Kanada.

“Kita tidak hanya berfokus pada menjaga status partai yang ada tetapi juga … memperluas pengaruh partai kita … di sekitar inti dari Institut Konfusius kita yang telah mapan secara luas,” katanya mengutip Hu.

John Garnaut, penasihat senior mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan pada forum hal itu akan menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana Institut Konfusius terstruktur, dan dimana IK disusun untuk memungkinkan kontrol substansial dari negara asing.

“Jika ya, kemungkinan bahwa beberapa Institut Konfusius, tergantung pada bagaimana mereka disusun, mungkin menjadi suatu entitas asing yang menjadi objek tujuan skema transparansi tersebut,” katanya.

“Jika ada individu yang terikat dengan itu dan telah terlibat di dalam [Institut Konfusius], mereka harus mendaftar di bawah skema tersebut. Di era baru tentang kesadaran ini, era kebutaan yang disengaja telah hilang.”

John Garnaut di australia
John Garnaut berbicara di sebuah forum Tiongkok yang diselenggarakan bersama oleh Australian Values Alliance dan University of Technology Sydney program ilmu sosial dan politik di Sydney, Australia, pada 15 November 2018. (NTD Television)

MENJAGA KEGIATAN BERKEKUATAN POLITIK TERBUKA DAN TRANSPARAN

Menurut pemerintah, undang-undang baru tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang memiliki kekuatan mempengaruhi politik seperti melobi, menyebarkan informasi, mendistribusikan uang atau barang berharga, dalam pandangan negatif tetapi untuk memastikan kegiatan tersebut di seluruh Australia transparan dan terbuka untuk pengawasan publik.

“Para pelaku asing akan tetap bebas untuk mempromosikan kepentingan mereka di Australia, asalkan ini dilakukan dengan cara yang sah, terbuka, dan transparan,” kata Porter dalam pernyataan publik.

Para pelaku untuk prinsipal-prinsipal asing yang tidak mendaftar atau mematuhi kewajiban pelaporan skema tersebut akan dikenakan hukuman hingga lima tahun penjara.

Departemen Kejaksaan Agung juga akan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan pemberitahuan-pemberitahuan transparansi kepada mereka yang tidak mendaftar sendiri namun departemen tersebut dianggap bertindak atas nama entitas asing.

Ini akan memberi alasan-alasan bagi pemerintah menuntut dan menangkap “mata-mata sungguhan” yang tidak seorang pun menginginkan untuk secara sukarela mengungkapkan jati diri mereka, direktur eksekutif Australian Strategic Policy Institute, Peter Jennings, mengatakan kepada SBS News.

Sebuah tinjauan ulang berikutnya, RUU FITS awal tersebut telah dikupas kembali untuk memasukkan pengecualian bagi para pelaku yang melakukan kegiatan-kegiatan diplomatik dan konsuler, bantuan, tugas amal yang terdaftar, tugas yang diberi hak istimewa berkenaan dengan parlemen atau hukum, kegiatan-kegiatan keagamaan, serta kamar-kamar dagang yang berurusan dalam perdagangan dengan negara asing.

PEJABAT MELAPOR SETELAH PENSIUN

Salah satu aspek dari FITS telah diperluas untuk mengharuskan pegawai negeri tertentu, seperti menteri Kabinet Australia, untuk melaporkan kegiatan-kegiatan mereka atau pekerjaan apa pun setidaknya selama 15 tahun setelah meninggalkan jabatan publik.

Porter mengatakan kepada The Australian ia berharap tuduhan-tuduhan dan penuntutan-penuntutan berdasarkan hukum campur tangan asing baru tersebut “pada waktunya,” termasuk mantan-mantan politisi dan pejabat yang sekarang bekerja untuk entitas yang terkait dengan pemerintah-pemerintah asing, dan perkara-perkara tersebut akan “memiliki efek jera.”

Pemerintah juga telah mengumumkan amandemen-amandemen lebih lanjut pada 28 November, jika disahkan, akan berarti masa tenggang yang awalnya enam bulan diberikan bagi pihak-pihak untuk mendaftar akan berkurang menjadi tiga bulan atau kurang, jika pemilihan sebelum waktunya diserukan.

Ini akan mengirim pesan yang jelas kepada mereka yang akan ikut campur dalam pemilihan, kata Porter kepada The Australian.

INFORMASI TERSEDIA UNTUK UMUM

Entitas asing sekarang harus secara terbuka mendaftarkan nama-nama yang menunjukkan identitas mereka, rincian-rincian tentang hubungan mereka dengan nama tersebut serta aktivitas untuk kepentingan prinsipal-prinsipal asing manapun. Mereka mungkin juga diminta untuk memberikan rincian kegiatan mereka dalam melobi, seperti pesan pribadi kepada para politisi, pidato-pidato ke kelompok-kelompok yang memiliki minat khusus, atau artikel-artikel opini di media, menurut The Australian.

“Jika mantan birokrat senior atau politisi Australia menulis opini editorial yang kritis terhadap satu kebijakan atau partai atau yang lain itu boleh-boleh saja. Jika mereka melakukannya atas permintaan atau pendanaan dari prinsipal asing itu boleh-boleh saja, namun kita tentu saja berpikir bahwa hubungan itu harus transparan,” kata Porter.

Semua informasi yang dikumpulkan oleh daftar tersebut akan tersedia bagi publik untuk dilihat melalui situs web departemen. Saat ini tidak ada prinsipal asing yang telah mendaftar.

Departemen tersebut juga telah menyediakan materi panduan terperinci yang menguraikan siapa-siapa yang terkena dampak oleh undang-undang baru tersebut dan perlu mendaftar. (ran)

Rekomendasi video:

Membasmi Spionase Tiongkok Komunis adalah Misi Utama

Share

Video Popular