Erabaru.net. Sejumlah pelarian etnis Uighur yang sempat sementara bisa bernapas lega dari kebrutalan rezim komunis di Tiongkok akhirnya berhasil menyelamatkan diri ke luar negeri. Namun demikian, nahasnya keberadaan mereka justru dikirim kembali oleh negara tempat kedatangan mereka gara-gara pengaruh politik ekonomi. 

“Jadi, pengaruh politik ekonomi, dengan pemerintahan China saat ini sangat besar,” kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam diskusi “Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

“Ditambah dengan dalih dalam mempersekusi orang-orang Uighur yang mana isunya memanfaatkan sebagaimana negara barat ketika perang melawan terorisme menjadi dalih menyembunyikan praktek-praktek pelanggaran HAM oleh otoritas di sana,” tambahnya.

Usman mencontohkan insiden beberapa tahun silam seperti kejadian di Thailand. Ketika itu, kata dia, sebagian etnis Uighur dikembalikan lagi ke Tiongkok.

Bahkan, semua dituduh melakukan tindakan terorisme. Meskipun faktanya, 109 orang yang dituduh hanya 13 orang terbukti. Hingga akhirnya terungkap mereka yang dituduh hanya terkait dengan kasus pelanggaran hukum biasa.

BACA JUGA : Kesaksian Etnis Uighur yang Lolos dari “Kamp Pendidikan Ulang” di Xinjiang

Tak hanya di Thailand, bahkan di Vietnam beberapa tahun lalu turut mengembalikan 24 warga Uighur ke Tiongkok. Sama halnya dengan Kamboja dan Laos.  

Sebagaimana contohnya Kamboja, bahkan mengembalikan 20 orang etnis Uighur, sebaliknya Rezim Hun Sen mendapatkan bantuan 1,2 milyar dollar AS termasuk Vietnam ketika pernah diguyur dengan bantuan pembelian kapal selam.

Usman menjelaskan, sejumlah negara-negara tersebut sebenarnya bisa menolak mengembalikan orang-orang Uighur ke negara permintaan. Apalagi, sudah dibenarkan jika berdasarkan hukum pengungsi internasional. Hal demikian dikarenakan, jika mereka dikembalikan ke negara tujuan akan terancam penyiksaan atau hukuman mati.

“Kita punya hak menolaknya. Nah, ini terjadi kepada negara-negara Asia Tenggara mereka mengembalikan dengan begitu saja,” imbuhnya.

BACA JUGA : Kamp Konsentrasi NAZI Versi Lain di Xinjiang

Sama halnya, kasus di Indonesia beberapa waktu lalu. Ketika itu, ingin dikembalikan ke Turki tapi ada dugaan terorisme hingga disidang di pengadilan Jakarta Utara. Walaupun saat persidangan terungkap hanya berdasarkan bukti-bukti yang lemah.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam diskusi “Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). (Foto : M.Asari/Erabaru.net)

Menurut Usman, ketika di Pengadilan Jakarta Utara, jelas tak terlihat semacam bukti kuat yang menyakinkan bahwa Uighur itu terhubung dengan teroris jaringan global sebagaimana dituduhkan oleh rezim  Tiongkok.

Tak hanya itu,  saat persidangan etnis Uighur yang tertangkap di poso karena dituduh teroris,  pemerintah Indonesia bahkan mengizinkan tiga orang dari aparat badan Intelijen Komunis Tiongkok menghadiri persidangan tersebut.

“Kasus ini banyak terhadap warga Uighur terutama di Asia Tenggara, itu tantangan,” ujarnya.

BACA JUGA :  Dua Leluhur “Kamp Pendidikan Ulang” Xinjiang

Akan tetapi, kata Usman, Indonesia kini menjadi satunya-satunya harapan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Hal demikian dikarenakan keberadaan Indonesia soal HAM masih cenderung lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Selain itu, Usman menuturkan pihaknya telah menyurati Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap warga muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.

Dia menegaskan pihaknya meminta pemerintahan Indonesia agar mendesak pemerintahan iongkok mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga Uighur. Bahkan, Amnesty International telah memberikan laporan-laporan tentang pelanggaran HAM yang menimpa Muslim Uighur.  

Kebiasaan Komunis Tiongkok Menolak Mentah-mentah

Bukan suatu hal yang baru ketika rezim komunis Tiongkok atau Kedutaan Besar mereka  menolak secara mentah-mentah segala macam bentuk pelanggaran HAM yang dibuktikan faktanya kepada mereka.

Fakta yang terjadi, ungkap Usman, berulang kali selalu terjadi penolakan oleh Tiongkok seperti di pertemuan Badan-Badan HAM PBB dan forum dunia. Parahnya, justru diserang oleh Komunis Tiongkok dengan tuduhan-tuduhan politis, ketika hasil investigasi dari profesor-profesor ini yang sebenarnya tak memiliki muatan politik sama sekali.  

BACA JUGA :  Bloody Harvest: Laporan Mengejutkan Tentang Tragedi Berdarah Praktisi Falun Gong yang Dibunuh Demi Organ Tubuhnya

“Saya tak terkejut sikap yang menyangkal dan memang selalu begitu, tak ada yang mereka lakukan kecuali menyangkal, kecuali mereka mau mengundang pelapor khusus PBB atau penghapusan diskriminasi rasial. Kita apresiasi langkah-langkah membuka diri, ” ujarnya.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam diskusi “Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). (Foto : M.Asari/Erabaru.net)

Usman menyayangkan  pemerintah Indonesia yang terus menyatakan tak ingin ikut campur tentang persoalan di negara orang lain. Padahal, bersamaan adanya pemerintahan yang selalu menyangkal soal keterlibatan mereka tentang pelanggaran HAM, maka diperlukan keterlibatan lebih mendalam dari negara lain. 

Usman mendorong Indonesia bisa lebih maju ke depan dalam diplomasi dan pengarusutamaan terhadap HAM. Ditambah lagi, adanya sejumlah negara-negara yang masih tertutup di dunia pada saat ini. Jika kemudian ternyata Indonesia masih memegang erat prinsip ‘tak ingin mencampuri persoalan di negara orang lain’ maka langkah-langkah selanjutnya masih terlalu berat. 

Sebagaimana contohnya, soal pelanggaran HAM di Myanmar. Indonesia, kata Usman, pada kondisi ini hanya bicara tentang krisis HAM seperti pengungsian dan bantuan medis terhadap mereka.

Padahal, masih banyak krisis HAM yang perlu dimintai pertanggungjawaban terhadap pembunuhan, penyerangan, membumihanguskan etnis Rohingya. Oleh karena itu, sudah semestinya Indonesia lebih jauh ikut andil memainkan peranan di dunia.

 “Jadi, sekali lagi bukan hal yang mengejutkan kalau pemerintahan China menyangkal pelanggaran HAM, sama seperti (pelanggaran) komunitas Falun Gong itu juga disangkal,” pungkas Usman. (asr)

Video Rekomendasi : 

Atau anda menyukai ini

Share

Video Popular