Erabaru.net. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Bersama-sama mengecam penganiayaan yang dialami Muslim Uighur yang ditindak oleh rezim komunis Tiongkok.

Pernyataan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ditandatangani dalam surat pernyataan resmi oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA (Ketua Umum) dan DR. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini selaku Sekretaris Jenderal, Kamis 20 Desember 2018.

Pernyataan PBNU :

Pertama, mendesak PBB untuk segera menyelidiki akar persoalan dan fakta yang terjadi di Xianjing. Jika fakta yang terjadi adalah pelanggaran HAM yang disebabkan oleh motif diskriminasi terhadap sebuah ras tertentu, maka PBNU sangat menyesalkan kejadian tersebut. Tindakan diskriminatif harus dilawan dan dihapuskan, apalagi menyangkut persoalan ras.

Kedua, mengecam segala bentuk dan tindak kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perilaku menyerang pihak-pihak yang dianggap berbeda.

Ketiga, mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatis dan ikut andil dalam upaya menciptakan perdamaian di Xianjing. Upaya ini penting dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab Internasional yakni turut berperan dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Keempat, Mengajak Kepada Masyarakat Internasional untuk bersama-sama menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Xinjiang.

BACA JUGA : Kamp Konsentrasi NAZI Versi Lain di Xinjiang

Sedangkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pernyataanya diteken oleh Haedar Nashir sebagai ketua umum dan Abdul Mu’ti selaku sekretaris umum PP Muhammadiyah pada 19 Desember 2018, berikut ini PP Muhammadiyah menyatakan antara lain :

* Jika kekerasan yang diberitakan oleh media massa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia dan internasional benar adanya, maka pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apapun alasannya, pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya melakukan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.

* Mengimbau kepada pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan

* Mendesak kepada PBB dan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional. PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun.

BACA JUGA : PBB Miliki Laporan Terpercaya Rezim Tiongkok Menahan Sejuta Warga Uighur di Kamp Rahasia

* Agar pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.

* Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyatakat Uighur.

* Menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian, dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia.

(asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular