Oleh Emel Akan

WASHINGTON — Inisiatif One Belt, One Road Tiongkok adalah salah satu program pembangunan paling ambisius dan kontroversial di dunia. Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat sedang meluncurkan proyek-proyek infrastruktur baru dan inisiatif lain di Asia-Pasifik dalam upaya untuk menangkal jejak Tiongkok yang makin tumbuh di wilayah tersebut.

Partai Komunis Tiongkok telah menjadikan One Belt, One Road (OBOR, juga dikenal sebagai Sabuk dan Jalan – Belt and Road) sebagai landasan rencananya untuk memperluas pengaruh geopolitiknya. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan triliunan dolar investasi infrastruktur untuk menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Rencana tersebut mencakup hampir 70 negara dan mencakup lebih dari dua pertiga populasi dunia.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, OBOR telah diragukan, karena sebagian besar proyek yang dibiayai melalui para pemberi pinjaman yang dikontrol negara Tiongkok, membuat negara-negara peminjam tertekan oleh beban utang yang besar.

Sementara OBOR telah berjalan selama lima tahun, respons Amerika terhadap rencana ambisius Tiongkok jauh lebih baru, menurut Daniel Kliman, seorang rekan senior dalam program keamanan Asia-Pasifik di Center for New American Security, sebuah think tank keamanan nasional yang berbasis di Washington.

“Ini mencerminkan kegagalan imajinasi,” katanya di panel yang dipandu oleh Heritage Foundation pada 17 Desember.

“Sama seperti yang kita lihat dalam kasus reklamasi tanah Tiongkok di Laut China Selatan, saya pikir para pembuat kebijakan Amerika pada awalnya tidak sepenuhnya memahami ruang lingkup dan kecepatan One Belt One Road dan bagaimana hal itu akan berfungsi untuk memajukan kepentingan Tiongkok di dunia.”

Namun, pemerintahan saat ini, telah mengambil pandangan strategis tentang OBOR dan mengidentifikasinya sebagai bagian dari ambisi Tiongkok untuk menjadi negara adidaya dunia dan menantang posisi AS.

Di bawah pemerintahan Trump, respons AS terhadap OBOR telah “lebih koheren dan komprehensif daripada apa yang telah kita lihat di masa lalu dan cenderung ke arah yang positif,” Kliman berpendapat, menambahkan bahwa ada banyak peluang bagi Amerika untuk bersaing , karena negara-negara berkembang semakin khawatir tentang implikasi-implikasi negatif dari investasi Tiongkok.

TANGGAPAN AS

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Trump telah menyuarakan garis yang jauh lebih keras terhadap Tiongkok dan jejaknya yang sedang berkembang. Berbicara pada KTT Asia-Pacific Economic Cooperation CEO di Papua Nugini pada 16 November, Wakil Presiden Mike Pence telah mengkritik OBOR dan mengatakan Amerika Serikat “menawarkan pilihan yang lebih baik.”

“Kami tidak menenggelamkan mitra kami di lautan utang. Kami tidak memaksa atau membahayakan independensi Anda,” katanya. “Amerika Serikat melakukan transaksi secara terbuka [dan] dengan adil. Kami tidak menawarkan sabuk yang membatasi kebebasan atau jalan satu arah.”

Penasihat keamanan nasional John Bolton menyuarakan keprihatinan yang sama tentang OBOR. Berbicara di sebuah acara bulan ini, Bolton mengutuk penggunaan utang strategis Tiongkok untuk mencengkeram negara-negara Afrika diperbudak untuk menuruti permintaan-permintaannya.

Dia menyebut OBOR “sebuah rencana untuk mengembangkan serangkaian rute perdagangan menuju dan dari Tiongkok, dengan tujuan akhir untuk memajukan dominasi global Tiongkok.”

Selain peningkatan retorika, pemerintah telah memberlakukan serangkaian kebijakan untuk mengatasi OBOR. Sebagai contoh, pada bulan Oktober, Kongres telah meloloskan UU Investasi dan Pemanfaatan yang Lebih Baik Menuju Pembangunan (Better Utilization of Investments Leading to Development Act), atau Build Act, dengan dukungan dua partai. Setelah ditandatangani menjadi hukum oleh Trump.

RUU tersebut membentuk Corporation Keuangan Pembangunan Internasional (IDFC) AS dengan menggandakan kapasitas keuangan pembangunan Amerika menjadi US$60 miliar. IDFC akan memfasilitasi investasi sektor swasta AS di pasar negara-negara berkembang “untuk melengkapi bantuan AS dan tujuan kebijakan luar negeri.”

Menurut Kliman, RUU tersebut adalah “ide yang secara signifikan mengubah cara sesuatu dilakukan atau dipikirkan (game-changer) yang potensial dalam hal sumber daya AS.”

Selain itu, DPR dan Senat bulan ini telah meloloskan Undang-Undang Inisiatif Reasuransi Asia, Asia Reassurance Initiative Act (ARIA), yang memberikan otorisasi $1,5 miliar setiap tahun selama lima tahun dalam pengeluaran pertahanan nasional untuk melawan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik.

KERJASAMA DALAM MENANGGAPI

Amerika Serikat juga telah meluncurkan tanggapan terkoordinasi terhadap investasi-investasi yang didukung Tiongkok, sedang bekerja sama dengan sekutu-sekutunya di wilayah tersebut, seperti Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Sebagai contoh, Amerika dan sekutu Pasifiknya mengumumkan bulan lalu bahwa mereka akan membangun jaringan listrik senilai $1,7 miliar di Papua Nugini.

Uni Eropa baru-baru ini juga meluncurkan strategi baru untuk menghubungkan Eropa dan Asia. Meskipun Brussels mengklaim bahwa ia tidak sedang bersaing dengan OBOR, ini adalah salah satu dari sangat banyak alternatif, kata Kliman.

“Jadi ada peluang-peluang hari ini bagi Amerika Serikat untuk terlibat dengan Eropa dalam proyek-proyek infrastruktur secara bersama.”

Menurut Kliman, ada juga upaya-upaya untuk membatasi investasi Tiongkok di negara-negara berkembang.

“Misalnya Amerika Serikat, musim panas ini, meluncurkan dana penasihat transaksi baru. Intinya, ia akan membantu negara-negara mengevaluasi kemungkinan berurusan dengan kesepakatan Tiongkok dan tidak dimanfaatkan seperti yang terjadi di Sri Lanka,” katanya.

Sri Lanka, yang tidak mampu membayar utangnya yang makin menggunung ke Tiongkok, harus menyerahkan Pelabuhan Hambantota ke Beijing tahun lalu, dalam perjanjian sewa 99 tahun yang kontroversial.

Kliman juga mengatakan Amerika Serikat akan mendukung jurnalis-jurnalis investigasi di negara-negara di mana Tiongkok telah berinvestasi, membuatnya lebih sulit bagi Beijing untuk memotong kesepakatan-kesepakatan melalui negosiasi pribadi yang membuat negara-negara terbebani dengan utang dan menempatkan kedaulatan mereka dalam bahaya. (ran)

Ikuti Emel di Twitter: @mlakan

Rekomendasi video:

Di Balik Gelontoran Dana Tiongkok untuk Afrika, Ekonomi ataukah Politis?

Share

Video Popular