HONG KONG – Ribuan demonstran gelar protes di Hong Kong pada 1 Januari untuk menuntut demokrasi penuh, hak-hak fundamental, dan bahkan kemerdekaan dari Tiongkok dalam menghadapi apa yang oleh banyak orang dilihat sebagai penindasan oleh Partai Komunis atas kebebasan lokal.

Selama tahun lalu, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menyatakan keprihatinan tentang sejumlah insiden yang mereka katakan telah merusak kepercayaan terhadap kebebasan dan otonomi Hong Kong di bawah pemerintahan Tiongkok.

Ini termasuk memenjarakan para aktivis, larangan terhadap partai politik pro-kemerdekaan, pengusiran secara de facto jurnalis Barat dan melarang aktivis demokrasi untuk bertarung dalam pemilu-pemilu lokal.

Pawai Tahun Baru tersebut termasuk seruan untuk memulai kembali reformasi demokrasi yang terhenti dan untuk melawan “penindasan politik” dari Beijing.

“Menengok kembali tahun yang berlalu, itu adalah tahun yang sangat buruk … Aturan hukum di Hong Kong terpuruk ke belakang,” kata Jimmy Sham, salah satu penyelenggara.

Penyelenggara mengatakan pawai menarik 5.500 orang, telah direvisi turun dari perkiraan sebelumnya 5.800, sementara polisi mengatakan 3.200 orang berada di jalan-jalan di puncak pawai tersebut.

Bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997 di bawah formula “satu negara, dua sistem”, dengan janji otonomi tinggi dan hak pilih universal sebagai “tujuan akhir.”

Sementara pihak-pihak berwenang telah menekan keras kelompok marjinal kota tersebut, gerakan pro-kemerdekaan, yang tanpa ragu-ragu sekitar 100 aktivis kemerdekaan bergabung dengan pawai, mengangkat spanduk dan meneriakkan agar kota berpisah dari Tiongkok.

Tiongkok menganggap Hong Kong sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya, dan mengecam “separatis” sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional, meskipun gerakan tersebut belum mengumpulkan banyak dukungan dari rakyat di kota tersebut.

“Akan ada penindasan terus-menerus pada gerakan kemerdekaan Hong Kong, tetapi gerakan itu akan tumbuh semakin kuat,” kata Baggio Leung, seorang pemimpin kemerdekaan yang mengatakan beberapa anggotanya telah diganggu oleh “triad” atau gangster terkenal, sebelum pawai.

Tahun lalu, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, otoritas Hong Kong melarang sebuah kelompok politik, Partai Nasional Hong Kong, karena sikap pro-kemerdekaannya dengan alasan keamanan nasional.

Seorang jurnalis barat, Victor Mallet, juga secara efektif telah diusir dari Hong Kong, segera setelah ia menjadi tuan rumah perbincangan di sebuah klub pers oleh kepala Partai Nasional.

Penolakan visa Mallet, yang sejauh ini pemerintah menolak menjelaskan, telah dikritik oleh beberapa pemerintah asing dan Kamar Dagang Amerika.

Beberapa pemrotes membawa poster-poster “buronan” untuk pejabat hukum tertinggi Hong Kong, Theresa Cheng, mengkritik keputusannya untuk menghentikan penyelidikan korupsi terhadap mantan pemimpin pro-Beijing Leung Chun-ying Hong Kong, tanpa penjelasan yang memuaskan.

“Saya khawatir tekanan akan terus berlanjut,” kata Joseph Cheng, seorang aktivis hak-hak veteran dan pensiunan profesor yang mengumpulkan uang untuk dana “keadilan” bagi para aktivis yang menghadapi biaya hukum yang besar untuk beberapa persidangan.

“Kita akan menghadapi beberapa tahun yang sulit, tetapi kita harus berdiri teguh … Tidak seperti di daratan Tiongkok, setidaknya kita masih bisa protes.” (ran)

Tonton berikutnya:

Setelah Naik Haji di Mekkah Muslim Uighur Dihukum Mati

 

Share

Video Popular