Ada kekhawatiran-kekhawatiran baru rezim Tiongkok menyensor para pengguna media sosial yang mengunggah posting yang berisi pesan-pesan sensitif secara politik.

Beberapa aktivis di Tiongkok daratan mengeluh bahwa dalam beberapa bulan terakhir akun Twitter mereka telah diretas. Yang lain mengklaim pihak-pihak berwenang Tiongkok bahkan menghubungi para aktivis dan menekan mereka agar menghapus posting-postingannya di Twitter.

Seorang mantan editor dari media pemerintah Tiongkok sekarang memperingatkan bahwa keputusan Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk memperluas upaya sensor tersebut, dari mulai situs web media sosial domestik sampai internasional, akan menciptakan ketegangan lebih lanjut antara PKT dengan warganya.

DIPERINTAHKAN MENGHAPUS POSTING

Mantan jurnalis dan pengguna Twitter yang memiliki pengaruh, Ju (59 tahun), diundang ke pertemuan yang tidak biasa pada Oktober 2018. Profesional media yang tidak menyebutkan nama lengkapnya tersebut, mengatakan seorang perwakilan dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok dan agen lainnya telah menemuinya dan memberikan salinan tulisan dari semua posting Twitter-nya.

“[Mereka] mengatakan saya harus menghapus tulisan yang terkait dengan presiden Xi Jinping atau pemimpin tinggi lainnya, Wang Qishan,” kata Ju kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Ju mengabaikan perintah tersebut sehingga agen keamanan nasional yang lebih senior meminta untuk bertemu dengannya pada bulan November.

“Agen ini meminta saya untuk menghapus semua posting saya di Twitter jadi saya melakukannya,” kata Ju. “Baru kemudian saya mengetahui bahwa banyak pengguna Twitter lainnya juga diminta oleh pihak-pihak berwenang untuk menghapus postingan mereka.”

Ju juga menemukan bahwa dia tidak bisa lagi masuk ke akun Twitter-nya dan upaya-upayanya untuk mendaftarkan akun baru dengan nomor ponselnya telah gagal.

Seorang pengguna Twitter yang berbeda dengan 4.000 pengikut, yang ingin tetap anonim, memiliki pengalaman serupa dengan Kementerian Keamanan Negara. Para petugas juga memerintahkannya untuk tidak memposting ke Twitter tentang subyek-subyek tertentu.

“Yang bisa saya lakukan sekarang di Twitter adalah berinteraksi dengan pengguna lain atau mengirim sedikit tweet yang berhubungan dengan politik,” kata sumber anonim tersebut kepada ABC. “Jika saya tweet tentang sesuatu yang politis, atau sesuatu yang sinis tentang para pemimpin Tiongkok, saya mungkin akan mengalami beberapa masalah.”

SITUS WEB ASING, VPN DILARANG

Banyak situs web asing dilarang di Tiongkok termasuk Facebook, Google, YouTube, WhatsApp, dan Twitter. Firewall nasional memblokir akses ke situs-situs web ini serta aplikasinya namun beberapa orang menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk dapat menerobos firewall dan menghindari disensor.

PKT sebelumnya telah memperkenalkan undang-undang untuk melarang penggunaan VPN secara tidak sah, yang mengakibatkan beberapa penyedia layanan internet ditutup.

Meskipun PKT melarang warganya menggunakan apa yang disebutnya sebagai “internet internasional,” ia tidak memiliki masalah dengan media yang dikelola pemerintah yang menggunakan situs-situs web yang sama yang telah dilarang tersebut untuk menyebarkan propaganda di seluruh dunia.

Sebagian besar pengguna individu dapat menghindari firewall hingga saat ini. Namun, seorang pria Provinsi Guangdong telah didenda karena mengakses “internet internasional” melalui VPN yang tidak diberi izin pada bulan Januari.

MENINGKATNYA KRITIK UNTUK REZIM

Amnesty International percaya bahwa PKT menargetkan para pengguna individu karena ada kritik yang meningkat terhadap rezim Tiongkok.

“Otoritas Tiongkok risau dengan pengguna Twitter, meskipun mereka adalah sebagian kecil dari populasi penduduk, karena dengan Twitter Anda dapat memahami apa yang dikatakan seluruh dunia tentang Tiongkok tanpa kendala-kendala sensor dan juga opini politik di Twitter dalam bahasa Mandarin. Twitter yang sering kali sangat anti-pemerintah,” Penasihat Amnesty Bisnis dan Strategi Hak Asasi Manusia (Amnesty Business and Human Rights Strategy Adviser), William Nee, mengatakan pada ABC. (ran)

Video pilihan:

Indoktrinasi Komunis Tiongkok Menyasar Sekolah, Kegiatan Agama Dilarang

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds