Satu set dokumen yang telah bocor baru-baru ini telah mengungkapkan sejauh mana aturan hukum di Tiongkok telah diabaikan.

Cui Yongyuan, pembawa acara talk-show TV terkenal di Tiongkok, mengungkapkan melalui media sosial pada awal Januari bahwa seorang hakim di divisi sipil Mahkamah Agung Tiongkok menyadari bahwa berkas dokumen yang berkaitan dengan sengketa kontrak perusahaan pertambangan di Provinsi Shaanxi telah dicuri dari kantornya, namun tidak melakukan apa pun untuk menemukan dokumen-dokumen tersebut.

Kelalaian itu menyebabkan kegemparan di kalangan netizen Tiongkok.

Pada 16 Januari, Cui telah menambahkan ke dalam kisah tersebut dengan membocorkan tujuh halaman dokumen yang dia anggap sebagai “set kedua” dari dokumen-dokumen yang hilang dalam kasus pengadilan, yang berawal pada tahun 2003 dan ditutup tahun 2018.

Cui membagikan dokumen tersebut melalui pos di Sina Weibo, platform media sosial yang mirip Twitter. Posting itu telah dihapus tidak lama kemudian, namun thumbnail halaman-halaman itu masih dapat dilihat di halaman Weibo-nya.

Ditandai sebagai “Top Secret” yang berarti benar-benar rahasia tidak diungkapkan kepada siapa pun, dalam keadaan apa pun, halaman-halamannya tercatat komentar-komentar yang ditulis oleh Zhou Qiang, kepala hakim agung dan presiden mahkamah agung; Xi Xiaoming, wakil presiden mahkamah agung saat itu; Du Wanhua, wakil menteri komite yudisial pengadilan tertinggi saat itu; Zhang Yongjian, ketua hakim divisi sipil saat itu; dan Cheng Xinwen, seorang hakim yang mengambil alih posisi Zhang pada tahun 2015.

Dalam dokumen-dokumen itu, Zhou menginstruksikan Zhang dan yang lainnya untuk menjaga “situasi saat itu” sebagai sebuah rahasia. Kemudian, Xi memerintahkan yang lain untuk melakukan seperti yang dikatakan Zhou.

Meskipun halaman-halaman dengan perintah tertulis Zhou tersebut tidak bocor, putusan yang dikeluarkan pada 2018 berakhir sama dengan apa yang ditanyakan salah satu dari bawahannya, Du, di dalam komentar-komentarnya.

Du bertanya, “[Kita berencana untuk] menjatuhkan hukuman kontrak investasi yang masih berlaku … Apakah ini tepat? Tolong beri kami instruksi.”

Jelas bahwa Zhou adalah pembuat keputusan utama dalam kasus ini.

Pengacara Beijing Wu Laosi menulis dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan di situs berita independen Tiongkok, China Digital Times, bahwa file dokumen yang baru-baru ini telah bocor tersebut menunjukkan bahwa seorang hakim dalam sistem pengadilan Tiongkok tidak benar-benar memutuskan putusannya. Sebaliknya, itu sepenuhnya tergantung pada pendapat para pejabat Partai Komunis.

Chen Youxi, seorang pengacara dan profesor hukum Tiongkok di Universitas Renmin di Beijing, juga menulis dalam artikelnya yang diterbitkan di portal web Sohu: “File-file tersebut telah menunjukkan bagaimana kekuatan politik secara langsung mengganggu aturan hukum.”

Sengketa hukum Shaanxi terkait dengan tambang batu bara dengan cadangan sekitar 1,9 miliar metrik ton, senilai sekitar 380 miliar yuan (US$55,24 miliar). Perusahaan swasta Tiongkok, Kechley, ingin mengembangkan tambang tersebut, akan tetapi pemerintah setempat tidak menyetujui proyek itu karena kurang mencukupinya pabrik Kechley untuk memproses batubara.

Pihak berwenang sebagai gantinya telah menandatangani perjanjian baru dengan Yik-Yip yang berbasis di Hong Kong, untuk mengembangkan tambang itu pada tahun 2006.

Baru-baru ini, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok telah menjerat seorang pejabat terkait dengan kasus ini.

Pada 15 Januari, pengawas internal, Komisi Pusat untuk Inspeksi Kedisiplinan, mengumumkan bahwa Zhao Zhengyong, yang menjabat sebagai ketua Partai untuk Provinsi Shaanxi dari Desember 2012 hingga Maret 2016, dicurigai karena “secara serius melanggar disiplin dan hukum,” dan akan ditempatkan di bawah penyelidikan.

Publikasi keuangan Tiongkok, Caixin, baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel, mengutip informasi dari sumber orang dalam, bahwa Zhao telah menerima suap sebagai imbalan atas pembangunan ekonomi di kota-kota setempat di Shaanxi, termasuk campur tangan dalam sengketa hukum penambangan batubara tersebut.

Beijing Daily yang dikelola pemerintah telah melaporkan pada 17 Januari bahwa pemimpin Tiongkok Xi Jinping memberikan pidato penting pada pertemuan politik bagi para pejabat Tiongkok yang bekerja dalam sistem peradilan. Selama pidatonya, Xi membuat pernyataan tegas yang mendesak para pejabat agar bebas dari korupsi.

“Beranilah untuk memutar pedang ke dalam,” katanya. “Bersikap tegas dalam menghilangkan domba hitam.”

Komentar Xi dilihat sebagai peringatan bagi para pejabat pengadilan sehubungan dengan skandal yang dihasilkan dari kasus Shaanxi tersebut.

Menurut laporan The Epoch Times sebelumnya, Zhao Zhengyong memiliki hubungan dekat dengan faksi oposisi yang menentang kepemimpinan Xi dan setia kepada mantan pemimpin Partai Jiang Zemin. (ran)

Video pilihan:

Misteri Hilangnya Artis Beken Tiongkok, Fan Bingbing

Share

Video Popular