BEIJING — Pada akhir Desember, di jalan-jalan rindang Universitas Peking yang bergengsi di Tiongkok, segelintir mahasiswa mengangkat spanduk untuk memprotes pengambilalihan kendali perhimpunan Marxis kampus oleh Asosiasi Mahasiswa yang berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok.

Dalam satu jam, polisi telah bergegas ke kelompok tersebut dan menyeret mereka ke gedung terdekat, di mana, dikurung di dalam ruang kuliah, mereka diperlihatkan video-video lulusan baru, termasuk satu dari universitas mereka sendiri, yang “mengaku” bekerja sama dengan “organisasi ilegal” untuk mengatur aksi-aksi protes di Tiongkok selatan, para mahasiswa yang terlibat tersebut mengatakan kepada Reuters.

Pada 21 Januari, sebuah kelompok solidaritas menyerukan pada para aktivis untuk membuat posting pernyataan-pernyataan online yang mengutuk video tersebut sebagai “fitnah.”

Teman-teman para aktivis tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa video itu telah memutarbalikkan fakta dan merupakan upaya untuk mengancam mereka yang telah menyerukan pembebasan puluhan rekannya yang telah ditahan sejak Agustus.

Pemutaran film secara pribadi adalah bagian dari upaya-upaya rezim Tiongkok untuk membendung gelombang aktivisme di kampus-kampus universitas Tiongkok, dimana para mahasiswa mengambil cara upaya #MeToo untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran dan pabrik.

Pihak-pihak berwenang Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan penggunaan video “pengakuan” untuk merampas perhatian narasi publik dalam kasus-kasus yang bermuatan politis dan untuk membuat contoh dari mereka yang ditahan sebagai peringatan kepada yang lainnya, kata kelompok hak asasi manusia.

Seorang juru bicara Universitas Peking menolak berkomentar karena universitas saat ini sedang libur musim dingin. Kementerian Keamanan Publik Tiongkok tidak membalas permintaan komentar melalui faks.

Video-video yang diperlihatkan pada para mahasiswa bulan lalu fokus pada peristiwa-peristiwa bulan Juli 2018, ketika polisi Tiongkok menangkis aksi protes para pekerja dari sebuah pabrik peralatan pengelasan di kota Shenzhen selatan yang ingin membentuk serikat buruh dengan pemimpin pilihan mereka sendiri.

Sekitar 50 mahasiswa dan aktivis dari seluruh Tiongkok berbondong-bondong untuk mendukung para pekerja, memicu gelombang penahanan lebih lanjut yang menyebar ke kampus-kampus universitas top Tiongkok, termasuk Universitas Peking, yang secara informal dikenal sebagai Beida.

Video tersebut menampilkan empat aktivis berusia 20-an, semuanya lulusan baru, mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan “informasi palsu,” mendirikan organisasi-organisasi yang bermaksud “menggulingkan” pemerintah dan bekerja sama dengan media asing.

Shen Mengyu, Zheng Yongming dan Gu Jiayue, yang semuanya telah mendukung para pekerja di Jasic International, perusahaan peralatan las, mengatakan mereka telah ditugaskan oleh “organisasi” yang tidak disebutkan namanya untuk mengatur aksi-aksi protes pekerja.

Yue Xin, seorang lulusan Beida yang pertama kali menjadi berita utama pada bulan April 2018 untuk aktivisme vokal #MeToo, mengatakan bahwa aksi-aksi protes Shenzhen telah “bermotivasi politik” dan menciptakan “dampak negatif pada masyarakat.”

Yue juga menyerah dengan upaya-upaya dia sebelumnya, yang terinspirasi oleh gerakan #MeToo global, untuk memaksa Beida membocorkan informasi tentang kasus pemerkosaan yang telah berlangsung beberapa dekade.

“Pada saat itu orang-orang menaruh terlalu banyak kepentingan pada pengungkapan publik,” katanya dalam video, menurut para mahasiswa yang telah menyaksikan klip tersebut, menambahkan bahwa “kekuatan-kekuatan asing yang terpaku pandangannya pada sisi buruk Tiongkok” telah mengeksploitasi keinginan ini untuk “memprovokasi masalah-masalah.”

Tidak mungkin untuk menghubungi Yue, Gu, Zheng atau Shen untuk komentar.

“MEMUTARBALIKKAN HITAM DAN PUTIH”

Versi-versi peristiwa yang diberikan oleh para aktivis dalam video tersebut secara keseluruhan benar-benar berbeda dengan tentang bagaimana teman-teman dekat mengingat peristiwa-peristiwa yang digambarkan tersebut, empat dari mereka mengatakan kepada Reuters, menolak disebutkan namanya karena takut pembalasan dari pihak-pihak berwenang.

“Belum ada berita tentang teman-teman kuliah ini sejak mereka hilang pada bulan Agustus. Tidak ada seorang pun, baik keluarga atau pengacara, yang diizinkan menemui mereka. Di mana mereka ditahan, apa yang telah mereka derita, kami tidak punya petunjuk,” kata salah seorang temannya.

Referensi dalam video tentang “organisasi ilegal” yang mengatur aksi-aksi protes itu adalah upaya untuk “memutarbalikkan hitam dan putih,” mengingat itu adalah aksi protes para pekerja yang memperoleh dukungan aktivis, bukan sebaliknya, kata sumber yang sama.

“Mahasiswa-mahasiswa sayap kiri dan tindakan kelompok-kelompok pendukung yang terpengaruh oleh Marxisme, menanggapi seruan Ketua Xi Jinping yang sejalan dengan ide-ide Sosialis,” kata yang lain, merujuk pada seruan Xi agar Tiongkok tetap berpegang pada teori-teori Marxis.

Sejak tahun 2012, ketika pemimpin Tiongkok Xi Jinping mulai menjabat, otoritas penegak hukum di Tiongkok telah meningkatkan penggunaan taktik “pengakuan,” yang sering disiarkan melalui media pemerintah, selama kasus-kasus yang bermuatan politik, kadang-kadang melibatkan warga negara asing.

ALAT “TEROR”

Gu dan Zheng sedang ditahan dalam bentuk penahanan yang dikenal sebagai “pengawasan perumahan di lokasi yang ditunjuk” atau Residential Surveillance at a Designated Location (RSDL), menurut pemberitahuan yang dikirim ke keluarga mereka dan dilihat oleh para mahasiswa.

Pengawasan Perumahan di Lokasi yang Ditunjuk (Bahasa Mandarin: 指定 居所 监视 居住) adalah bentuk penahanan yang secara teratur digunakan oleh pihak berwenang di Republik Rakyat Tiongkok terhadap orang-orang yang dituduh membahayakan keamanan negara. Penahanan terjadi di lokasi yang biasanya tidak diungkapkan kepada keluarga, dan dapat mencakup wisma tamu, hotel, atau bangunan resmi yang tidak digunakan.

Langkah kontroversial ini memungkinkan polisi untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa perwakilan hukum dan dimaksudkan untuk didisain untuk tujuan tertentu sebagai kejahatan-kejahatan berat seperti “membahayakan keamanan nasional,” “terorisme” atau kejahatan suap yang serius.

Kelompok-kelompok hak asasi mengatakan bahwa kurangnya pengawasan membuat polisi mempunyai kekuatan tidak terbatas untuk bertindak atas kebijaksanaan sendiri dalam menginterogasi mereka, yang memungkinkan penyiksaan dan pengakuan secara paksa, termasuk yang kemudian dapat disiarkan secara publik.

Tiongkok telah menyiarkan hampir 50 video pengakuan seperti itu antara tahun 2013 dan 2018, menurut RSDL Monitor, sebuah kelompok yang dijalankan oleh aktivis-aktivis HAM yang berbasis di Madrid Peter Dahlin, yang telah ditampilkan dalam satu video seperti itu, dan telah ditayangkan oleh media penyiaran negara Tiongkok pada tahun 2016.

Orang-orang yang diminta membuat video-video pengakuan cenderung ditahan selama beberapa waktu, dan seringkali disiksa secara fisik atau mental, kata Dahlin kepada Reuters.

Di bawah RSDL, ia ditahan di sel isolasi, dilarang tidur dan diinterogasi sekitar enam jam per hari, menurut sebuah buku yang ditulis Dahlin tentang penggunaan “pengakuan.”

Setelah tiga minggu, ia memberikan “wawancara” tertulis kepada jurnalis penyiaran negara untuk mencoba dan mempercepat pembebasan dirinya dan pacarnya, tulisnya.

“Video-video ‘pengakuan’ ini tidak hanya melayani tujuan propaganda yang lebih umum, video-video cenderung ditujukan sebagai alat teror politik, menggunakan satu atau beberapa orang untuk menciptakan ketakutan di komunitas mereka yang lebih besar,” kata Dahlin dalam sebuah wawancara.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada tahun 2016 bahwa Dahlin telah mengaku bersalah atas kejahatan membahayakan keamanan nasional dan diusir dari Tiongkok sesuai dengan hukum Tiongkok.

Media pemerintah Tiongkok telah membela RSDL sebagai hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur hukum “berjalan dengan lancar” dalam kasus-kasus rumit atau sensitif. (ran)

Video pilihan:

Indoktrinasi Komunis Tiongkok Menyasar Sekolah, Kegiatan Agama Dilarang

Share

Video Popular