oleh Wu Ying

Negosiasi perdagangan AS – Tiongkok putaran keenam akan diadakan di Washington pada akhir bulan ini.

Dua kelompok bisnis AS yang berpengaruh baru-baru ini menyampaikan laporan kepada Perwakilan Perdagangan AS yang isinya mengenai rincian pendekatan yang digunakan komunis Tiongkok untuk menggapai tujuan teknis utama dari program Made In China 2025, selain itu laporan juga menyarankan agar negosiasi ditujukan untuk mendesak komunis Tiongkok mengubah kebijakan industrinya.

Kamar Dagang AS (U.S. Chamber of Commerce. USCC) dan Kamar Dagang AS di Tiongkok (American Chamber of Commerce in China. AmCham China) pada 16 Januari menyampaikan laporan yang berjudul ‘Rekomendasi Prioritas Negosiasi Perdagangan AS – Tiongkok’ (Priority Recommendations for U.S.-China Trade Negotiations) kepada Perwakilan Perdagangan AS (USTR).

Komunitas bisnis Amerika setuju dengan kesimpulan yang diperoleh USTR tentang penyelidikan 301 yang dilakukan terhadap komunis Tiongkok tahun lalu. Serta memahami kekhawatiran tentang pencurian hak kekayaan intelektual, transfer teknologi wajib dan intervensi dalam perekonomian yang mengancam operasi perusahaan-perusahaan AS di Tiongkok.

Dicurigai adanya niat pengaburan program Made In China 2025 oleh rezim Beijing

Laporan menyebutkan bahwa Beijing sedang berambisi untuk menjadi pemimpin teknologi global dengan mengimplementasikan program Made In China 2025 dalam skala besar. Menghadapi upaya keras pejabat komunis Tiongkok baru-baru ini untuk melemahkan pentingnya program Made In China 2015, Komunitas bisnis AS menyatakan keraguannya.

USCC dan AmCham China dalam laporannya menyebutkan, sesuai dengan bukti yang diberikan oleh para anggotanya, bahwa pejabat pemerintah provinsi sedang menyelesaikan  ‘pekerjaan intensif, terkoordinasi dan berkelanjutan’ sesuai dengan perintah dari otoritas yang lebih tinggi untuk mencapai rencana pemerintah pusat terkait Made In China 2025. Tujuannya adalah menjadikan Tiongkok pemimpin dalam kendaraan listrik, aerospace, robotika, dan industri manufaktur lainnya.

Para pejabat negosiasi perdagangan AS – Tiongkok dijadwalkan untuk melakukan perundingan putaran keenam di Washington pada 30 dan 31 Januari 2019. Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He akan memimpin delegasi ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam negosiasi ini.

Komunis Tiongkok tidak dapat lagi menganggap dukungan dari komunitas bisnis AS sebagai ‘hal yang lumrah’

Kedua kelompok bisnis AS tersebut memiliki pengaruh tertentu terhadap baik Washington maupun Beijing. Laporan ini mewakili pesan penting dari para pemimpin bisnis Amerika ke Beijing yakni : Beijing tidak dapat lagi menganggap dukungan dari kelompok bisnis Amerika sebagai ‘hal yang lumrah’.

Survei yang diperoleh Kantor Perwakilan Dagang AS tentang praktik-praktik perdagangan yang tidak adil komunis Tiongkok tahun lalu menyimpulkan bahwa program Made In China 2025 menciptakan lingkungan kompetitif yang tidak adil bagi perusahaan-perusahaan AS, termasuk transfer wajib perusahaan-perusahaan AS terhadap teknologi dan pencurian hak-hak kekayaan intelektual AS.

Dalam lembar lampiran yang dilaporkan oleh USCC dan AmCham China kepada USTR telah dirincikan berbagai pedoman administrasi dan peraturan yang diadopsi oleh pemerintah daerah komunis Tiongkok untuk mengimplementasikan rencana tahun 2025 itu. Misalnya, pejabat lokal di Provinsi Guangdong mengharuskan perusahaan Tiongkok lokal untuk menjadi tulang punggung bagi industri robotika, membuat sistem teknologi informasi generasi berikutnya dan mengembangkan wilayah tersebut agar dapat dijadikan zona tauladan bagi institusi yang terlibat program 2025. Provinsi Liaoning menyediakan insentif pajak bagi perusahaan manufaktur berteknologi tinggi dan investasi ilmiah.

Di bawah tekanan perang dagang, pejabat komunis Tiongkok berusaha mengaburkan arti penting rencana 2015. Xin Guobin, Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi mengatakan pada konferensi pers pekan lalu bahwa Beijing dipandang perlu untuk ‘memperbaiki sistem kebijakan’.

Komunitas bisnis AS menyarankan 3 sasaran prioritas kepada negosiator AS

Laporan itu menyebutkan bahwa masalah prioritas untuk perundingan perdagangan AS – Tiongkok seharusnya untuk menyelesaikan masalah struktural komunis Tiongkok, bukan defisit perdagangan. Jeremie Waterman, Ketua China Center dari Kamar Dagang Amerika mengatakan bahwa dilihat dari jangka panjang, meminta komunis Tiongkok untuk membeli lebih banyak komoditas AS tidak dapat menyelesaikan masalah inti perdagangan AS – Tiongkok (reformasi menyeluruh terhadap kebijakan industri komunis Tiongkok).

USCC dan AmCham China dalam laporannya menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan masalah perdagangan tidak adil dengan komunis Tiongkok, negosiasitor AS harus mencapai solusi yang tahan lama, dapat diverifikasi, dan dapat dieksekusi. Dalam hal ini, para pebisnis AS berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah AS untuk mengembangkan solusi di berbagai bidang.

Menghadapi negosiasi perdagangan AS – Tiongkok, laporan merekomendasikan 3 sasaran prioritas sebagai berikut :

Pertama, Memberikan prioritas untuk memecahkan masalah struktural ekonomi dan perdagangan komunis Tiongkok.

Negosiasi perdagangan perlu memprioritaskan penyelesaian masalah mendasar pada kebijakan ekonomi dan perdagangan komunis Tiongkok, yaitu masalah kelembagaan yang mengarah pada persaingan tidak adil dan ekonomi non-pasar.

Komunitas bisnis Amerika percaya bahwa model ekonomi Tiongkok saat ini sulit untuk memenuhi komitmennya saat mau masuk WTO yakni membuka pasar dan menghilangkan langkah-langkah diskriminatif. Praktik diskriminatif komunis Tiongkok telah memberikan tekanan pada sistem perdagangan global.

Kedua, Menghapus semua bentuk dan peraturan tentang transfer teknologi wajib

Badan pengawas Tiongkok sering membuat persyaratan rumit yang tidak perlu bagi perusahaan asing agar dapat mentransfer teknologinya, itu telah dijadikan prasyarat bagi perusahaan asing yang ingin memasuki pasar Tiongkok untuk melakukan bisnis.

Selain itu, komunis Tiongkok telah mengadopsi serangkaian kebijakan untuk memaksa atau mendorong transfer teknologi asing, termasuk pembatasan pada ekuitas asing, persetujuan, standar, pengadaan, lokalisasi data, dan tinjauan kompetisi dan keamanan. Jika perusahaan asing tidak bekerja sama, mereka akan ditolak masuk ke pasar Tiongkok.

Ketiga, memecahkan masalah mengenai persyaratan tidak masuk akal dari peraturan ekonomi digital komunis Tiongkok

Dengan tidak adanya dasar yang sah untuk keamanan nasional, persyaratan komunis Tiongkok untuk pelokalan data, peraturan keselamatan, dan prioritas standar teknis domestik menimbulkan tantangan yang langsung dan luas bagi perusahaan AS, karena persyaratan tersebut membatasi bisnis, mengganggu aliran data untuk bebas lintas batas dan mempengaruhi masuknya produk dan layanan digital AS ke pasar negara berkembang.

Para pebisnis AS mendesak pemerintah AS meminta pihak berwenang Tiongkok untuk membatalkan semua bentuk kebijakan lokalisasi melalui negosiasi perdagangan AS – Tiongkok dan memastikan bahwa komunis Tiongkok tidak menyalahgunakan persyaratan keamanan nasional, mendiskriminasi perusahaan asing, dan merusak kompetisi.

2 Langkah utama untuk mencapai sasaran

Laporan menunjukkan bahwa sasaran-sasaran itu tidak dapat dicapai secara langsung tetapi perlu selangkah demi selangkah. USCC dan AmCham China merekomendasikan 2 langkah untuk menempuhnya :

Langkah Pertama : Memastikan komunis Tiongkok mengubah hukum dan kebijakan

Komunis Tiongkok memaksa transfer teknologi perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok melalui panduan administrasi, hukum dan peraturan, oleh karena itu, struktur regulasi ini harus diubah terlebih dahulu. Ini merupakan langkah pertama yang sangat penting dan krusial.

Amerika Serikat harus menuntut agar Beijing berkomitmen untuk melakukan reformasi yang berarti di bidang-bidang ini, serta menetapkan sasaran dan tolok ukur reformasi yang jelas, berikut jadwal dan sistem pemantauan intensif untuk memastikan bahwa Beijing tidak hanya membuat perubahan yang berkelanjutan pada kerangka hukum dan peraturannya, tetapi Ini juga akan ditegakkan secara adil.

Langkah kedua : Membentuk mekanisme arbitrase independen

USCC dan AmCham China mendesak pemerintah AS untuk menegosiasikan mekanisme baru dengan Beijing agar komunis Tiongkok melaksanakan komitmennya yang berupa tidak lagi mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS.

Sistem administrasi dan peradilan Tiongkok tidak cukup untuk memastikan bahwa Beijing dapat menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan tidak diskriminatif.

Oleh karena itu, selain mengharuskan komunis Tiongkok untuk berkomitmen pada reformasi struktural, mereka juga harus membentuk mekanisme arbitrase independen yang dapat dijadikan pencegah yang kuat untuk memastikan penegakan yang adil dan efektif. (Sin/asr)

Share

Video Popular