WASHINGTON – Demokrat tertinggi Senat akan memperkenalkan undang-undang untuk “meminta pertanggungjawaban Tiongkok” dan sanksi-sanksi laboratorium dan pedagang-pedagang lainnya yang mengekspor fentanyl ke Amerika Serikat.

RUU tersebut, yang akan diperkenalkan oleh Senator Charles Schumer, dari New York akhir pekan ini, kemungkinan akan menambah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, beberapa hari sebelum Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer yang akan memimpin perundingan perdagangan tingkat tinggi di Tiongkok.

Pada bulan Desember, Beijing telah setuju untuk memberi label fentanyl, opioid sintetik mematikan yang bertanggung jawab pada puluhan ribu kematian orang Amerika akibat kecanduan obat setiap tahunnya, sebagai zat yang dikontrol.

Legislasi atau undang-undang Schumer, yang dikenal sebagai Undang-Undang Sanksi Fentanyl (Fentanyl Sanctions Act ), akan mengarahkan para pejabat AS untuk secara terbuka mengidentifikasi para penyelundup opioid asing, akan menolak visa penyelundup di Amerika Serikat dan akan melarang mereka berbisnis menggunakan bank-bank Amerika.

RUU tersebut bertujuan untuk “meminta pertanggungjawaban” para produsen fentanyl di Tiongkok dan negara-negara lain yang secara ilegal meracuni dengan obat terlarang ke Amerika Serikat, kata Schumer. Ini juga dapat digunakan untuk menargetkan geng-geng dan kartel transnasional yang terlibat dalam perdagangan fentanil, serta bank-bank yang membantu organisasi-organisasi itu, katanya.

“Selama bertahun-tahun, laboratorium Tiongkok telah meramu formula-formula kematian dan secara bebas mengekspor fentanyl yang mematikan di New York, dan ke banyak tempat lain di seluruh Amerika, di mana ia akan membunuh puluhan ribu orang dan harus dihentikan,” Schumer kata dalam sebuah pernyataan kepada The Associated Press.

Undang-undang ini juga akan meminta Amerika Serikat membentuk komisi untuk mengawasi perdagangan opioid sintetis, yang akan memantau upaya-upaya memberantas perdagangan fentanyl dari Tiongkok dan Meksiko dan mengeluarkan laporan tentang temuan-temuannya. Ia juga memperlengkapi dana tambahan untuk lembaga-lembaga penegak hukum yang berusaha memerangi perdagangan opioid sintetis.

Schumer berharap RUU tersebut akan menerima dukungan bipartisan, menurut juru bicaranya, Angelo Roefaro.

Schumer mengatakan RUU tersebut penting karena Kongres belum diberi “perjanjian yang telah ditandatangani dan dapat dilaksanakan, sebuah rencana yang kokoh atau komitmen yang tulus” karena Tiongkok telah sepakat untuk memberi label fentanyl suatu zat yang dikontrol setelah pertemuan antara Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping selama KTT G-20 pada bulan Desember.

Pejabat-pejabat AS telah menekan rezim Tiongkok selama bertahun-tahun untuk mengambil sikap lebih keras terhadap fentanyl, yang 50 kali lebih kuat dari heroin. Sebagian besar pasokan obat-obatan AS diproduksi di Tiongkok.

“Kita harus memberi Tiongkok konsekuensi yang sulit tetapi adil ketika ia mendatangkan gelombang fentanyl yang mengalir ke Amerika Serikat,” kata Schumer.

Data awal yang dikeluarkan oleh Badan Pemberantasan Narkoba AS pada November menunjukkan bahwa sekitar 49.060 orang meninggal akibat overdosis terkait opioid pada tahun 2017, kenaikan dari 42.249 kematian overdosis opioid yang dilaporkan pada tahun 2016.

Fentanyl dan opioid-opioid terkait lainnya, yang cenderung lebih murah dan jauh lebih kuat daripada heroin, tetap menjadi salah satu kekhawatiran terbesar bagi agen-agen obat federal. Rencana undang-undang yang telah ditandatangani oleh presiden pada musim gugur mengharuskan Layanan Pos AS untuk menyaring paket-paket luar negeri untung fentanyl. (ran)

Video pilihan:

Senjata Pemusnah Massal yang Mengerikan Dikembangkan Tiongkok dan Sekutunya

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds