Para sesepuh partai di dalam rezim Tiongkok menentang gagasan membuat konsesi dengan Amerika Serikat selama negosiasi perdagangan, sebuah situs web yang berbasis di Hong Kong telah mengungkapkan.

“Beberapa saluran informasi mengkonfirmasi bahwa para sesepuh Partai Komunis Tiongkok (PKT) menolak konsesi besar yang dibuat [pemimpin Tiongkok] Xi Jinping di Argentina [selama pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di KTT G-20],” menurut sebuah laporan Februari 8 oleh Pusat Informasi untuk Hak Asasi Manusia & Demokrasi (Information Center for Human Rights & Democracy), yang telah mengutip sumber-sumber orang dalam.

Sesepuh partai termasuk pejabat pensiunan yang memegang peran tingkat nasional atau wakil tingkat nasional, termasuk mantan pemimpin Partai Jiang Zemin dan Hu Jintao; dan mantan perdana menteri Li Peng, Zhu Rongji, dan Wen Jiabao.

Pusat Informasi itu lebih lanjut mengutip sumber-sumber yang mengatakan bahwa Xi tidak bisa bertemu Trump sebelum batas waktu negosiasi perdagangan 1 Maret karena para sesepuh Partai tidak ingin Xi membuat konsesi apa pun.

Bahkan janji-janji yang dibuat Xi di Argentina mungkin tidak ditepati, kata sumber tersebut.

Pada 1 Desember 2018, Xi berjanji bahwa Tiongkok akan membeli lebih banyak produk AS, dan akan memberi label fentanyl, opioid sintetik mematikan yang sering diproduksi di Tiongkok dan diselundupkan ke Amerika Serikat, sebagai zat atau bahan yang dikontrol. Sejauh ini, Tiongkok telah melanjutkan pembelian kedelai AS sejak gencatan senjata perdagangan G-20.

Telah Ada Isyarat Sebelumnya Tentang Pertentangan Partai

Pada 18 Desember tahun lalu, PKT menyelenggarakan konferensi di Beijing saat peringatan 40 tahun reformasi ekonomi yang diprakarsai selama pemerintahan mantan pemimpin Deng Xiaoping. Xi memberikan pidato di depan anggota Partai, dihadiri oleh para pemimpin puncak seperti Li Keqiang, Wang Yang, dan Wang Qishan, tetapi anehnya, tidak ada sesepuh Partai yang hadir.

Sepuluh tahun yang lalu, ketika pemimpin Partai saat itu Hu Jintao mengadakan konferensi serupa untuk memperingati 30 tahun reformasi tersebut, mantan pemimpin Jiang Zemin, serta para pensiunan elit seperti Li Peng dan Li Ruihuan, telah ikut serta.

Apakah para pemimpin sebelumnya menghadiri konferensi peringatan atau tidak, sering kali merupakan indikasi tentang bagaimana persatuan kepemimpinan PKT.

Sementara mantan pemimpin Jiang, yang memimpin sebuah faksi yang menentang kepemimpinan Xi, tidak menghadiri pidato Xi, Xi telah menyebut nama Jiang, di antara daftar anggota Partai yang berkontribusi pada era reformasi, mengisyaratkan bahwa Xi mungkin telah mendapat tekanan untuk tidak terlalu mengecewakan faksi Jiang.

Shi Shi, seorang komentator urusan Tiongkok yang bermarkas di AS, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin bahwa Xi mungkin telah mengatur ketidakhadiran para sesepuh Partai untuk membungkam oposisi dan mencegah para sesepuh turut campur tangan dalam kekuasaannya.

Perbedaan pendapat di dalam Partai juga terbukti dalam penundaan Sidang Pleno Keempat Komite Sentral ke-19 Partai, sebuah konferensi penting di mana elit Partai memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan datang, yang seharusnya diadakan pada musim gugur 2018. Sementara sumber orang dalam mengatakan pada Reuters pada 22 Oktober tahun lalu bahwa sidang akan diadakan pada bulan November, belum diadakan, dan belum ada tanggal yang ditentukan.

“Lianghui” tahunan, atau dua sidang untuk legislatif stempel karet dan badan konsultasi politik Partai, masing-masing Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik, akan dimulai bulan depan. Indikasi lain bahwa elit Partai tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah utama adalah karena sidang pleno tersebut belum dikonfirmasi, kata komentator Epoch Times, Zhou Xiaohui. Masalah-masalah itu termasuk perang dagang AS-Tiongkok, reformasi ekonomi, dan promosi pejabat.

Sementara itu, Chen Pokong, seorang penulis dan komentator politik Tiongkok yang berbasis di AS, mengatakan kepada Voice of America dalam wawancara 4 Januari bahwa sumber-sumbernya di Tiongkok mengatakan: “[Sejak Partai mengubah konstitusi pada Maret 2018], pertempuran di dalam Partai telah melampaui apa yang bisa dibayangkan orang. Dalam beberapa pertemuan [PKT], para pejabat tidak diizinkan untuk membuat catatan.”

Wu Qiang, mantan dosen ilmu politik di Universitas Tsinghua, mengatakan kepada Radio Free Asia pada 8 Februari bahwa Xi dapat menghadapi krisis politik yang mengancam otoritasnya jika dia tidak dapat membuat kesepakatan yang memuaskan dengan AS sebelum Lianghui tersebut yang dimulai 5 Maret.

“Saya percaya bahwa mereka yang berada di dalam dan di luar Kongres akan meragukan otoritas Xi … Skenario terburuk ini merupakan tantangan besar bagi kekuasaan Partai,” kata Wu. (ran)

Video pilihan:

Ancaman Besar “Perusahaan Zombie” bagi Perekonomian Tiongkok

Share

Video Popular