oleh Wu Ying

Pada Selasa (19/2/2019), negosiasi perdagangan AS – Tiongkok putaran kedelapan dimulai. Semua kalangan sedang memperhatikan apakah kedua belah pihak dalam minggu ini dapat menghasilkan kesepakatan atau paling tidak mencapai perjanjian sementara guna meredakan dampak perang dagang, terutama apakah AS dapat berhasil memasukkan mekanisme penegakan hukum yang kuat dan mengembalikan kepercayaannya terhadap komunis Tiongkok yang sudah hilang.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, negosiasi yang diadakan pada 19 – 20 Februari akan dipimpin oleh tingkat wakil menteri, dan negosiasi yang diadakan pada 21 – 22 Pebruari akan dipimpin oleh tingkat menteri. Delegasi AS masih akan dipimpin oleh Robert Lighthizer dan delegasi Tiongkok tetap dipercayakan kepada Liu He.

Gedung Putih dalam pernyataannya menyebutkan, hasil kesepakatan yang dicapai dalam KTT Trump – Xi Jinping akhir tahun lalu adalah bahwa negosiasi akan difokuskan pada masalah reformasi struktural di pihak Tiongkok yang diperlukan untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas komitmen Tiongkok untuk membeli sejumlah besar komoditas dan jasa dari Amerika Serikat.

Pekan lalu, dalam putaran ketujuh negosiasi perdagangan yang diadakan di Beijing, kedua belah pihak sepakat untuk mencatat semua transaksi yang dicapai dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU). Diperkirakan bahwa fokus negosiasi minggu ini adalah untuk mempersempit perbedaan dan mengurangi jumlah tanda kurung dalam MOU (semakin banyak tanda kurung, semakin banyak perselisihan), sehingga sedapat mungkin menyisakan beberapa masalah sulit untuk diputuskan oleh kepala kedua negara.

Para ahli percaya bahwa mengingat fakta bahwa komitmen komunis Tiongkok di masa lalu hampir tidak dapat dipegang, masalah terpenting dalam negosiasi perdagangan AS – Tiongkok adalah mekanisme penegakan hukumnya.

Amitrajeet A. Batabyal, seorang profesor ekonomi di Rochester Institute of Technology menerbitkan sebuah artikel khusus di situs web ‘Conversation’ pada hari Selasa yang mengemukan beberapa kasus menyangkut sejumlah kewajiban internasiional di masa lalu yang belum dipenuhi Tiongkok.

Setelah Tiongkok masuk WTO, tarif mobil impor dinaikkan dari 21 % menjadi 30%. Hingga bulan Juli tahun lalu, ketika tekanan diberlakukan Tiongkok baru menguranginya hingga menjadi sekitar 15%.

Ketika masuk WTO, Tiongkok juga berjanji akan membuka pasar telekomunikasi, namun sampai sekarang industri telekomunikasi Tiongkok masih dikendalikan oleh pemerintah, selain itu mereka menolak masuknya Facebook dan Google ke pasar Tiongkok.

The New York Times melaporkan bahwa Tiongkok berjanji untuk membuka pasar untuk beroperasinya bank asing di Tiongkok, tetapi telah memberlakukan persyaratan peraturan yang ketat, sehingga bank asing yang beroperasi di pasar Tiongkok kurang dari 2%.

Financial Times melaporkan bahwa meskipun Tiongkok berjanji untuk membuka sistem pembayaran elektronik, tetapi setelah hampir 20 tahun disetujui, pihaknya masih mengkaji aplikasi Visa dan Mastercard.

Pada saat yang sama, Tiongkok secara aktif membangun sistem pembayarannya sendiri, dan sekarang bahkan jika Visa dan MasterCard disetujui, konsumen Tiongkok sudah tidak menggunakan kartu kredit.

Pada kesempatan putaran kedelapan pembicaraan perdagangan minggu ini, Myron Brilliant, wakil presiden eksekutif dan kepala urusan internasional di Kamar Dagang Amerika memberikan perhatian khusus terhadap masalah apakah para perunding AS dapat berhasil memasukkan mekanisme penegakan hukum ke dalam kesepakatan untuk mendesak komunis Tiongkok memenuhi komitmen yang mereka buat.

“Penegakan hukum akan menjadi komponen kunci dari perjanjian ini,” katanya. “Itu baru dapat memberikan kepastian kepada kedua belah pihak bahwa perjanjian tersebut berkelanjutan dan dapat diverifikasi.”

Kepada Wall Street Journal pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Trump menghendaki 2 mekanisme dimasukkan ke dalam perjanjian AS – Tiongkok. Yang pertama adalah snapback, yaitu, ketika Tiongkok gagal memenuhi komitmen mereka, Amerika Serikat dapat segera membatalkan isi perjanjian dan melanjutkan pengenaan kenaikan tarif terhadap barang-barang impor Tiongkok.

Myron Brilliant beranggapan bahwa selain snapback, opsi lain yang layak adalah bahwa AS akan menunda proses pengurangan tarif dari 10% menjadi nol sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular