Saat mengunjungi Hong Kong, duta besar AS untuk kebebasan beragama, Sam Brownback, menyampaikan pidato di Klub Koresponden Asing (Foreign Correspondents’ Club) menyerukan Beijing untuk mengakhiri semua bentuk penindasan terhadap agama di Tiongkok.

“Pemerintah Tiongkok berperang melawan keyakinan. Ini adalah perang yang tidak akan mereka menangkan,” kata Brownback pada 8 Maret. Dia mengatakan kepada hadirin bahwa orang-orang di Tiongkok tidak diizinkan pergi ke gereja, menyembah Tuhan mereka, membeli Alkitab, ataupun memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama gaya keagamaan, mengambil risiko melakukan penahanan di kamp-kamp penahanan atau penjara.

“Sejak tahun 1999, Amerika Serikat telah menetapkan Tiongkok sebagai negara yang sangat memprihatinkan di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional tahun 1998,” Sam Brownback menambahkan, merujuk pada penilaian tahunan kebebasan beragama yang dilakukan oleh Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS. Tiongkok terus-menerus digolongkan sebagai “Country of Particular Concern (CPC),” yang merupakan kategori paling serius bagi para pelanggar terhadap kebebasan beragama.

Keyakianan-keyakinan yang dianiaya termasuk Katolik, Muslim, Tibet, dan praktisi kelompok spiritual Falun Gong yang dilarang.

Brownback secara khusus menyoroti keadaan para praktisi Falun Gong, yang masih terus-menerus ditangkap, disiksa, dan dibunuh karena keyakinan mereka.

“Pemerintah Tiongkok telah menahan dan dilaporkan telah menyiksa praktisi-praktisi Falun Gong dengan perkiraan jumlah yang dapat dipercaya memasukkan ribuan praktisi Falun Gong ke dalam penjara,” kata Brownback.

Mengutip perkiraan oleh Falun Gong, Brownback mencatat bahwa pada tahun 2018 saja, setidaknya 69 praktisi Falun Gong meninggal dalam tahanan Tiongkok atau karena luka cedera yang diderita saat berada dalam tahanan.

Falun Gong telah diperkenalkan ke publik pada tahun 1992 oleh Li Hongzhi. Berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dari sejati, baik dan sabar, ajaran spiritual tradisional Tiongkok tersebut memasukkan ajaran-ajaran Buddha dan Tao dan termasuk latihan meditasi yang lembut.

Menyebar dari mulut ke mulut, latihan ini terhitung lebih dari 100 juta praktisi yang berlatih pada musim semi 1999, menurut perkiraan resmi. Khawatir bahwa popularitasnya akan mengancam kekuasaan Partai Komunis Tiongkok, pemimpin Partai Jiang Zemin saat itu meluncurkan penganiayaan nasional pada Juli 1999.

Sejak itu, ratusan ribu orang diperkirakan telah ditangkap dan ditahan di dalam penjara, kamp-kamp kerja paksa, pusat pencucian otak, dan fasilitas-fasilitas penahanan lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuduhan-tuduhan telah bermunculan bahwa rezim Tiongkok mengelola industri transplantasi organ di mana organ-organ diambil secara paksa dari para tahanan nurani, termasuk praktisi Falun Gong dan etnis minoritas Uighur, yang sebagian besar mempraktikkan Islam.

Brownback menyoroti masalah ini dalam pidatonya. “Data dari para peneliti yang memiliki keberanian secara terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan sehubungan dengan sistem transplantasi organ di Tiongkok, dalam penggunaan pendonor organ sukarela yang tidak dapat memenuhi permintaan. Ini adalah prospek yang benar-benar mengerikan.”

Brownback meminta pemerintah Beijing untuk mendengarkan rakyatnya. “[Ia] harus menjelaskan keberadaan para praktisi [Falun Gong] yang hilang.”

Brownback berjanji akan mendorong Beijing untuk mengakhiri penindasan dan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.

Dia percaya bahwa suatu hari, orang Tiongkok akan mendapatkan kebebasan beragama.

“Gerbang-gerbang kebebasan beragama akan mendadak terbuka di Tiongkok dan penghalang yang mencegah pertukaran ide dan informasi secara bebas (tirai besi) tentang penganiayaan agama akan dihilangkan,” kata Brownback. “[Pemerintah] Tiongkok saat ini berada di sisi sejarah yang salah.”

Sam Brownback, 62 tahun, adalah seorang pengacara, politisi, dan diplomat Amerika. Dia adalah gubernur Kansas dari tahun 2011- 2018, dan seorang senator A.S dari tahun 1996 – 2011.

Pada bulan Februari 2018, Brownback dinobatkan sebagai Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional. Dalam peran itu, ia mengepalai Kantor Kebebasan Beragama Internasional (Office of International Religious Freedom) di bawah Departemen Luar Negeri AS (U.S. Department of State), dan merupakan diplomat tertinggi AS di bidang kebebasan beragama internasional yang didedikasikan untuk membawa kebebasan beragama yang lebih besar ke dunia.

Brownback telah mengunjungi Abu Dhabi, ibukota Uni Emirat Arab, sebelum perjalanannya ke Hong Kong. Dia mengatakan dia ingin mengunjungi kamp-kamp penahanan di Xinjiang, wilayah barat laut Tiongkok di mana pihak berwenang telah menahan hingga satu juta warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya. Orang-orang yang selamat dari kamp-kamp tersebut telah menggambarkan metode-metode penyiksaan dan indoktrinasi politik dalam upaya untuk memaksa mereka melepaskan keyakinan mereka.

Country of Particular Concern (CPC) adalah penentuan oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat (di bawah wewenang yang didelegasikan oleh Presiden) tentang suatu negara yang bersalah terutama karena pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional, International Religious Freedom Act (IRFA) tahun 1998 (HR 2431) ) dan amandemennya tahun 1999 (Public Law 106-55). Istilah “pelanggaran-pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama pada tingkat yang lebih besar” berarti pelanggaran sistematis terhadap kebebasan beragama yang sistematis, terus-menerus, termasuk pelanggaran seperti:

a) Penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
b) Penahanan berkepanjangan tanpa tuduhan;
c) Menyebabkan hilangnya orang dengan penculikan atau penahanan rahasia orang-orang tersebut; atau
d) Penolakan nyata lainnya atas hak untuk hidup, kebebasan, atau keamanan terhadap orang-orang. Negara-negara yang ditentukan dalam ketegori tersebut adalah tunduk pada tindakan-tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi-sanksi ekonomi, oleh Amerika Serikat.

Yang mengeluarkan rekomendasi berkenaan dengan negara-negara yang ia yakini harus ditetapkan sebagai negara-negara yang mendapat perhatian khusus karena pelanggaran-pelanggarannya terhadap kebebasan beragama adalah Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (United States Commission on International Religious Freedom), sebuah badan terpisah yang dibentuk oleh IRFA (bersama dengan Kantor Kebebasan Beragama Internasional di bawah Departemen Luar Negeri AS) untuk memantau keadaan kebebasan beragama di seluruh dunia. Kedua entitas tersebut memberikan rekomendasi kebijakan kepada presiden, sekretaris negara dan Kongres AS. Rekomendasi-rekomendasinya tidak selalu diikuti oleh Sekretaris Negara. (ran)

Video pilihan:

Komunis Tiongkok Kedodoran Hadapi Kritikan Soal Kamp Kontroversial di Xinjiang

Share

Video Popular