Pihak berwenang Taiwan sedang menyelidiki laporan oleh media Tiongkok bahwa delapan pejabat lokal Taiwan telah menduduki posisi-posisi di pemerintahan Tiongkok.

Investigasi tersebut diumumkan oleh Chen Tsung-yan, wakil menteri Kementerian Dalam Negeri Taiwan, menurut sebuah artikel pada 10 Maret oleh surat kabar harian Taiwan, Liberty Times.

Dalam sebuah wawancara dengan Central News Agency Taiwan, Chen mengkonfirmasi bahwa kementeriannya akan melakukan penyelidikan.

Delapan individu tersebut, yang tidak disebutkan identitasnya, adalah kepala-kepala desa atau lurah, pejabat tingkat terendah dalam sistem politik Taiwan. Mereka telah mendapat posisi sebagai direktur eksekutif komite komunitas dan desa Partai Komunis Tiongkok di Kabupaten Pingtan, yang terletak di Provinsi Fujian, yang tepat di seberang Selat Taiwan, menurut laporan-laporan media Tiongkok.

Menurut surat kabar edisi Taiwan yang berbasisi di Hong Kong, Apple Daily, ada 7.828 desa dan kelurahan di Taiwan.

Media Tiongkok adalah yang pertama melaporkan kejadian tersebut, termasuk sebuah artikel oleh media pemerintah Xinhua pada bulan Desember 2018.

Chen mengatakan bahwa kementerian belum sepenuhnya mengidentifikasi individu-individu tersebut, karena laporan media Tiongkok tidak mengungkapkan nama-nama mereka, menurut Liberty Times.

Chen juga menyatakan bahwa pihak berwenang hanya akan dapat menentukan apakah orang-orang ini telah melanggar hukum Taiwan jika kementerian dapat mengumpulkan bukti yang mengkonfirmasi posisi pemerintahan mereka di Taiwan maupun di Tiongkok.

Di bawah undang-undang yang mengatur hubungan lintas selat, penduduk Taiwan dilarang untuk memegang posisi apa pun di dalam badan-badan, lembaga, atau organisasi-organisasi Tiongkok yang berafiliasi dengan militer, aparat politik, atau administrasi pemerintah Tiongkok. Pelanggar dapat didenda sebanyak 500.000 Dolar Taiwan (US$16.176).

Taiwan adalah negara de-facto dengan memiliki konstitusi, militer, dan mata uangnya sendiri. Namun, Tiongkok memandang pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya, dan mengancam akan menyatukannya dengan daratan dengan menggunakan kekuatan militer, jika perlu.

Menanggapi insiden terakhir tersebut, Dewan Urusan Daratan Taiwan (Taiwan’s Mainland Affairs Council), sebuah badan pemerintah yang menangani masalah-masalah mengenai Tiongkok, memperingatkan bahwa upaya-upaya Beijing untuk merekrut orang-orang Taiwan adalah bagian dari kampanye penyatuannya sehingga masyarakat Taiwan akan lebih dapat menerima gagasan untuk menyerahkan kedaulatan dan merangkul pemerintahan Tiongkok, menurut Liberty Times.

Liberty Times, melalui penelitian yang melibatkan laporan-laporan media Tiongkok sebelumnya, telah mengidentifikasi satu dari delapan orang tersebut sebagai Tseng Ning-yi, seorang lurah di Taipei.

Dalam sebuah wawancara dengan Liberty Times, Tseng menjelaskan bahwa posisi direktur eksekutifnya di Kabupaten Pingtan, Tiongkok, hanyalah sebuah “gelar,” dan bahwa ia tidak menerima gaji bulanan. Sebagai gantinya, ia menerima upah untuk biaya-biaya hidup dan transportasi di Tiongkok, di mana ia menghabiskan beberapa hari setiap bulan untuk tujuan berbagi pengalamannya dalam mengelola sebuah komunitas di Taiwan. Dia juga memberikan ceramah di seluruh Tiongkok dan menerima bayaran untuk ceramahnya.

Faktanya, ada banyak orang Taiwan yang telah mengambil posisi pemerintahan yang serupa di Tiongkok.

Pada Juni 2018, situs web resmi pemerintah Fujian melaporkan bahwa Distrik Haichang, yang terletak di kota pelabuhan Xiamen, Xiamen, telah merekrut 35 warga Taiwan untuk menjadi asisten direktur komunitas setempat. Tidak diketahui apakah ada di antara 35 orang ini yang memegang jabatan publik di Taiwan.

Edisi luar negeri dari media yang dikelola pemerintah Tiongkok, People’s Daily, melaporkan pada bulan Desember 2018 bahwa 66 orang Taiwan telah bekerja sebagai asisten direktur komunitas di Xiamen. Tidak jelas apakah 35 orang Taiwan di atas juga termasuk di antara ke-66 ini.

Apple Daily menerbitkan editorial 11 Maret dalam menanggapi penyelidikan terhadap delapan individu tersebut, telah memperingatkan bahwa upaya-upaya Tiongkok untuk merekrut pejabat-pejabat Taiwan berpangkat rendah hanyalah permulaan, karena Beijing mungkin memiliki ambisi untuk memikat pejabat-pejabat kota selanjutnya.

Konsep tentang “merebut wilayah luar kota dan kemudian menggunakan pangkalan-pangkalan pedesaan untuk mengepung dan merebut kota” tersebut pertama kali diciptakan oleh mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Mao Zedong, yang mengadopsi metode ini selama perang saudara Tiongkok untuk memproklamasikan kemenangan. (ran)

Video pilihan:

Mahathir Ingatkan Filipina!!! Hati hati dengan Jebakan Utang Tiongkok

Share

Video Popular