oleh Li Yun

Baru-baru ini, sejumlah pejabat berpangkat tinggi Korea Utara di negara-negara asing telah ditarik pulang, pasca gagalnya KTT Korut-AS, apakah yang sedang terjadi?

Pulang untuk Membahas berbagai masalah penting

Kantor Berita  Korea Selatan, Yonhap News Agency pada 19 Maret lalu  mengutip sumber dari Beijing yang mengungkapkan bahwa duta besar Korea Utara untuk Rusia Kim Hyung Jun, Duta Besar Korea Utara untuk Tiongkok,  Ji Jae-ryong dan Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song telah dipanggil pulang ke Pyongyang pada sore hari. Mereka  berangkat dengan Air Koryo dari Bandara di Beijing. Selain itu, ada sekitar 10 orang diplomat Korea Utara yang mendampingi perjalanan tersebut.

Menurut analisis, setelah KTT kedua Korut-AS gagal mencapai kesepakatan, Amerika Serikat meningkatkan sanksi terhadap Korut, Ji Jae-ryong dan Kim Song yang ditarik pulang mungkin bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait dengan sanksi. Selain itu, bertujuan menyusun strategi demi memulai kembali negosiasi dengan AS bila dimungkinkan.

Beberapa hari lalu, dubes Korea Utara untuk PBB Kim Song mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengklaim bahwa pihaknya tidak dapat menyelenggarakan konferensi internasional yang dijadwalkan diadakan di Korea Utara pada bulan September mendatang karena sanksi PBB. Surat itu mendesak PBB untuk mempertimbangkan kembali sanksi  terhadap Korut.

Menurut sumber, Korea Utara setiap tahunnya mengadakan pertemuan dengan diplomat mereka terhadap negara asing. Diplomat-diplomat dapat kembali ke Korea Utara karena pertemuan ini.

Apakah Terkait Kunjungan Xi Jinping ke Korut?

Media Korea Selatan ‘Hankook Ilbo’ pada 19 Maret lalu memberitakan bahwa ada pandangan lain yang menyebutkan, kembalinya Ji Jae-ryong karena perlu melakukan persiapan menjelang kunjungan Presiden Xi Jinping ke Korea Utara pada bulan April mendatang.

Segera setelah itu, jika badan pemerintahan Tiongkok atau orang utama di Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengunjungi Korea Utara, mempersiapkan diri untuk menyambut kunjungan Xi ke Korea Utara itu dapat dijadikan alasan. Sedangkan kembalinya Kim Hyung-jun ke Pyongyang terkait dengan undangan Kim Jong-un untuk mengunjungi Rusia.

Apakah terkait dengan memperbaiki urusan dalam negeri ?

Ada juga yang berpandangan bahwa tidak menutup kemungkinan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memanggil duta besarnya untuk memperbaiki disiplin internal setelah berakhirnya KTT dengan Trump.

Media Korea Selatan sebelumnya melaporkan bahwa agar reputasi Kim Jong-un di mata rakyat Korea Utara tidak turun akibat kegagalan KTT. Maka media Korea Utara menghindari semua informasi yang berhubungan dengan hal itu, tetapi tidak berhasil menghalangi orang-orang Korea Utara untuk mengetahui kebenaran.

Media itu mengatakan bahwa untuk mengecek ideologi kader dan rakyat Korea Utara, pihak berwenang Korea Utara memerintahkan seluruh pejabat, kader Korea Utara dan masyarakat untuk menulis ringkasan kehidupan khusus yang isinya menyangkut semua hal dan ide yang mereka lakukan selama Kim Jong-un berkunjung ke luar negeri. Tugas tersebut harus diselesaikan sebelum akhir maret.

“Pembersihan” terhadap bawahan gara-gara gagalnya KTT kedua

Sumber yang memahami Korea Utara juga mengungkapkan, orang nomor dua di Korea Utara yang bertanggung jawab atas konsultasi praktis dengan Amerika Serikat, juga Wakil Ketua Partai Buruh Kim Yong-chol, dan perwakilan khusus Dewan Negara Korea Utara untuk Amerika Serikat Kim Hezhe, kedua pejabat tersebut konon dibebastugaskan karena tidak secara benar-benar menguasai pikiran Presiden Trump sehingga KTT mengalami kegagalan.

Personil yang relevan dari Institut Riset Kebijakan Nasional Korea Selatan mengatakan bahwa Kim Jong-un mengalami dampak psikologis yang besar akibat kegagalan KTT. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Korut Choe Son-hui yang mengatakan bahwa Kim Jong-un telah kehilangan antusiasme.

Kim Jong-un sebenarnya berharap dapat menggunakan hasil pembicaraan dengan AS untuk menunjukkan kemampuan politik dan diplomatiknya sendiri. Bahkan mempercepat pencabutan sanksi dan membangun kembali ekonomi Korea Utara. Rencana Kim Jong-un telah menemui hambatan besar karena gagalnya pembicaraan.

Pejabat AS : Korut perlu mengambil langkah denuklirisasi demi mengembangkan ekonomi

Pada 27 dan 28 Februari, Kim Jong-un dan Trump mengadakan pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam. Akibat perselisihan antara AS menuntut Korut melaksanakan denuklirisasi sebelum sanksi dicabut. Sedangkan Korut menuntut sanksi dicabut terlebih dahulu, akhirnya tidak mencapai kesepakatan.

Kementerian Luar Negeri AS telah bekerja keras untuk mengurangi kemampuan nuklir Korea Utara selama setahun terakhir.

Menlu AS Mike Pompeo dalam pidatonya di Kansas City, Missouri pada 18 Maret lalu ketika berbicara tentang masalah Korea Utara, ia mengatakan bahwa pihak Korut telah berhasil mengembalikan beberapa orang Amerika yang disandera untuk kembali ke rumah mereka. Pompeo mengatakan dia berusaha membujuk Kim Jong-un untuk menghentikan pengembangan rudal dan uji coba senjata nuklir.

Pompeo mengatakan Amerika Serikat perlu terus bekerja atas nama dunia dan bernegosiasi dengan Korea Utara untuk mencapai hasil denuklirisasi. Dunia tahu ancaman dari Korea Utara. “Ketika senjata nuklir ini hilang, seluruh dunia akan bersukacita dan rakyat Korea akan mendapat manfaat,” kata Pompeo.

Yleem Poblete, Asisten Sekretaris Dewan Negara AS yang bertanggung jawab terhadap pengendalian, verifikasi, dan Implementasi Senjata, menyebutkan masalah Korea Utara pada Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa pada 19 Maret. Ia mendesak negara-negara untuk menghentikan kerja sama senjata atau militer dengan Korea Utara. Ia juga mengkritik negara yang berdagang dengan Korea Utara, meskipun tidak menyebut namanya. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular