- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Selandia Baru Segera Larang Penjualan Senjata Api Sipil

Wellington — Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengumumkan larangan senjata api pada 21 Maret 2019. Larangan penjualan dan penggunaan akan diberlakukan terhadap senapan semi-otomatis dan otomatis, seperti yang digunakan dalam serangan terhadap dua masjid di Christchurch yang menewaskan 50 orang.

Pria yang didakwa dalam serangan itu, membeli senjata secara legal menggunakan lisensi senjata api standar. Dia kemudian meningkatkan kapasitas senapan dengan menggunakan magazin 30, yang bisa diperoleh dengan mudah melalui pembelian online.

“Setiap jenis senjata semi-otomatis yang digunakan dalam serangan teroris pada hari Jumat akan dilarang,” kata PM Ardern.

Pengumuman Ardern dikeluarkan kurang dari seminggu setelah pembunuhan massal tersebut, ketika para korban masih dalam proses pemakaman. Setidaknya enam pemakaman berlangsung pada 21 Maret 2019.

Ardern mengatakan dia berharap undang-undang baru akan berlaku pada 11 April 2019. Skema pembelian kembali akan dibuat, untuk senjata yang dilarang, dan terlanjur beredar di masyarakat.

Pembelian kembali akan menelan biaya hingga NZ $ 200 juta (AS$ 138 juta).

Semua senapan semi-otomatis gaya militer (MSSA) dan senapan serbu juga akan dilarang. Demikian juga dengan bagian-bagian atau suku-cadang yang digunakan untuk mengubah senjata menjadi MSSA, serta semua berkapasitas besar.

Di bawah undang-undang senjata Selandia Baru yang ada, senjata kategori-A dapat diubah menjadi semi-otomatis. Akan tetapi terbatas pada tujuh tembakan. Video live-streaming pria bersenjata di salah satu masjid menunjukkan senjata semi-otomatis menggunakan magazin besar.

[1]
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern berbicara kepada media dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Wellington, Selandia Baru, pada 21 Maret 2019. (Foto : Hagen Hopkins/Getty Images/The Epoch Times)

Sejak penembakan massal pada 15 Maret 2019, sebanyak 37 senjata api telah secara sukarela diserahkan. Jumlah itu hanya secuil dari sekitar 1,2 juta senjata yang terdaftar atas nama penduduk sipil. Satu dari setiap empat orang selandia baru, atau 25 persen dari penduduk, di negara yang biasanya damai itu memiliki senjata api, seperti dilaporkan oleh BuzzFeed News. Menurut Newsroom Selandia Baru, diperkirakan sebanyak 15.000 senapan diantaranya adalah senjata semi-otomatis.

Selama bertahun-tahun, Asosiasi Kepolisian Selandia Baru telah menyerukan penarikan daftar senjata api untuk 250.000 pemegang lisensi senjata api terdaftar di negara itu. Akan tetapi, muncul penolakan yang konsisten dari mereka yang memiliki senjata api. Mereka mengatakan bahwa hak-hak mereka sebagai pemilik senjata yang bertanggung jawab sedang terkikis oleh minoritas pelaku kejahatan.

“Senjata tidak membunuh orang, orang membunuh orang,” kata komunitas itu.

Selandia Baru memiliki tingkat kepemilikan senjata api yang relatif tinggi untuk tujuan rekreasi, olahraga, dan pekerjaan, Menteri Kepolisian Partai Buruh yang berhaluan kiri, Stuart Nash mengatakan pada saat pengarahan di tahun 2017 ketika Dia mengidentifikasi undang-undang senjata api sebagai masalah prioritas bagi pemerintah.

Pemilik toko ‘Gun City Christchurch’, David Tipple, mengatakan bahwa mereka menjual empat senjata dan amunisi kepada penembak masjid yang diduga melalui ‘proses pemesanan surat online yang diverifikasi oleh polisi’.

David Tipple mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Dia memberikan catatan pembelian dan rincian lengkap penjualan kepada polisi, yang tidak termasuk senjata semi-otomatis gaya militer.

Tipple mengatakan dia dan stafnya kecewa dengan kejadian penembakan itu. Mengacu pada pria yang ditangkap setelah penembakan di dua masjid, Tipple mengatakan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang pemegang lisensi (senjata) tersebut. (THE ASSOCIATED PRESS, Reuters, dan The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Simak Juga :