- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Mantan Pejabat Pentagon : 5G Huawei Mengancam Operasi Militer dan HAM

oleh Su Jinghao

Pemimpin Pentagon atau departemen Pertahanan Amerika Serikat saat ini dan pendahulunya mengingatkan sekutu AS di Eropa dan Asia atas risiko menggunakan perangkat buatan Huawei dan teknologi Tiongkok lainnya dalam jaringan telekomunikasi nirkabel 5G terhadap operasi militer di masa depan.

Banyak jenderal militer senior khawatir dengan risiko mata-mata yang ditimbulkan oleh teknologi dan peralatan Huawei, operasi militer dan hak asasi manusia dapat terancam.

The Washington Post melaporkan bahwa dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu (3/4/2019), 6 orang mantan pejabat senior pertahanan mengatakan bahwa jaringan 5G yang akan datang memiliki bandwidth besar dan kecepatan sangat tinggi, 100 kali lebih cepat daripada platform 4G saat ini. Sangat menarik bagi militer AS dan sekutu untuk berbagi data atau mengirimkan informasi dalam pertempuran.

Baik pejabat pertahanan AS saat ini dan pendahulunya telah memperingatkan bahwa jika mengizinkan perusahaan Tiongkok seperti Huawei untuk menggunakan jaringan 5G akan menimbulkan risiko selain memata-matai juga risiko serangan destruktif dari operasi militer. Pasalnya, perusahaan tersebut diduga memiliki hubungan erat dengan pemerintah Tiongkok. Serta hukum Tiongkok tahun 2017 yang mengharuskan perusahaan Tiongkok untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam kegiatan pengawasan jika memang diarahkan pemerintah Tiongkok.

“Meskipun yang kita perhatikan adalah tindakan di masa depan, tetapi sekarang saatnya untuk mengambil tindakan”, kata pemimpin militer AS itu.

Para perwira senior militer ini termasuk pensiunan jenderal James Stavridis dan Jenderal Philip Breedlove. Mereka masing-masing pernah menjabat sebagai komandan NATO dan komandan Komando Eropa AS. Samuel Locklear III, mantan kepala Komando Pasifik AS, dan mantan pensiunan Letnan Jenderal James R. Clapper (Jr) yang mantan Direktur Badan Intelijen Nasional.

Mantan jenderal lain yang menandatangani pernyataan itu termasuk mantan kepala Komando Pasifik, pensiunan Laksamana Timothy Keating, mantan Direktur Keamanan Nasional dan Pensiunan Jenderal Angkatan Darat Keith Alexander.

Mantan Komandan Senior Militer AS Menyuarakan Sikap Menentang Huawei

Hari Rabu, mereka membuat pernyataan pada upacara pembukaan KTT Menteri Luar Negeri NATO di Washington. Ini adalah pertama kalinya mantan komandan senior militer AS berbicara yang langsung “menunjuk hidung” Huawei.

“Sebagai pemimpin militer yang pernah memimpin Amerika Serikat dan pasukan sekutu di seluruh dunia, kami sangat prihatin dengan meluasnya penggunaan jaringan 5G buatan komunis Tiongkok di antara sekutu dan mitra kita,” kata mereka.

Para mantan komandan militer AS ini menyatakan bahwa keprihatinan mereka terbagi dalam 3 kategori : Spionase, operasi militer dan hak asasi manusia. Mereka mencatat bahwa di bawah persyaratan hukum yang dikeluarkan oleh komunis Tiongkok pada tahun 2017, antena radio Huawei dan peralatan komunikasi lainnya dapat memberikan kepada pemerintah Tiongkok sarana untuk ‘menangkap data’ kapan dibutuhkan.

Pentagon sedang mempertimbangkan bagaimana menggunakan jaringan 5G di masa depan untuk berbagi informasi intelijen atau melakukan operasi militer.

Mantan pejabat senior militer mengatakan bahwa komunikasi satelit saat ini rentan terhadap gangguan dari Tiongkok dan Rusia, membuat sistem nirkabel 5G menjadi pilihan yang masuk akal.

Namun, para pejabat ini mengatakan bahwa jika menggunakan perangkat yang tidak dapat diandalkan, data dapat dicuri atau dimanipulasi, bahkan mungkin memutus operasi.

Pensiunan Brigadir Jenderal Mark Montgomery adalah Direktur Operasi untuk Komando Pasifik dan mantan Direktur Kebijakan Komite Layanan Bersenjata Senat AS. Ia mengatakan : “Data harus akurat, hampir real-time dan dapat diandalkan. Jaringan 5G akan disambut baik – asal bukan yang dibangun oleh Huawei.”

Ekspor Teknologi 5G komunis Tiongkok mempromosikan otoriterisme teknologi tinggi

Mantan pejabat senior AS ini juga mengatakan bahwa mereka khawatir dengan ekspor teknologi 5G komunis Tiongkok akan mempromosikan otoriterisme teknologi tinggi yang membahayakan.

Mereka mengatakan bahwa jika pemerintah asing mengundang Huawei untuk membangun jaringan baru mereka, maka sama dengan memberi kemungkinan kepada Beijing untuk memperoleh data miliaran orang.

Komunis Tiongkok telah menerapkan teknologi pengenalan wajah dan kiprah di berbagai lingkungan, dari bandara sampai ke ruang kelas. Komunis Tiongkok mungkin telah menciptakan lembaga peninjau terbesar di dunia untuk memantau informasi pribadi dari 1 miliar pengguna aplikasi WeChat.

Di Provinsi Xinjiang, pihak berwenang mengandalkan pengumpulan data komunikasi elektronik berskala besar untuk mengimplementasikan rencana penahanan warga minoritas, rencana tersebut telah membuat kesulitan bagi lebih dari 1 juta orang Muslim di sana.

Mantan pejabat militer mengatakan bahwa mereka khawatir pengumpulan data yang tidak bermoral juga informasi yang dikumpulkan dari jaringan 5G dapat memberikan pengaruh luar negeri yang besar kepada Beijing, yang dapat digunakan untuk membantu sekutu otoriternya dan menghukum para aktivis HAM di seluruh dunia.

Wakil Menteri Pertahanan AS : Komunis Tiongkok bertujuan untuk mengontrol infrastruktur teknologi global termasuk 5G

Pemimpin Pentagon saat ini juga membunyikan alarm. Pekan lalu, Wakil Menteri Pertahanan AS Ellen Lord mengatakan dalam pertemuan Dewan Atlantik bahwa komunis Tiongkok sedang bersaing dengan Amerika Serikat untuk merebut “hegemoni digital” di bidang ekonomi dan militer.

Ia menyerukan kerja sama dengan Silicon Valley dan komunitas investasi untuk menerapkan strategi pemerintah AS yang komprehensif dalam melawan ambisi komunis Tiongkok. Ia memperingatkan bahwa jika mitra lain menggunakan peralatan dari pabrikan komunis Tiongkok seperti Huawei, itu dapat melemahkan keunggulan teknologi dan semakin melemahkan keunggulan di medan perang.

“Jika sekutu dan mitra kita menggunakan solusi Huawei, maka kita perlu mempertimbangkan kembali bagaimana cara berbagi informasi penting dengan mereka,” kata Ellen Lord.

Pekan lalu, Joseph F. Dunford Jr., Komandan Kepala Staf Gabungan AS meramalkan bahwa jika Huawei diizinkan membangun jaringan untuk sekutu-sekutunya, itu akan menimbulkan ancaman yang luas dan mendasar bagi keamanan nasional. “Elemen dasar dalam persekutuan adalah kemampuan untuk berbagi informasi dengan aman,” katanya kepada Komite Militer DPR AS.

Ia mengatakan pada bulan lalu, Penjabat Sekretaris Pertahanan Patrick Shanahan menunjukkan beberapa langkah yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh mereka melalui cara yang mencurigakan. Melalui ‘Sabuk Ekonomi Digital’, kegiatan seperti ‘Made in China 2025’ dan ‘Program 1000 Talenta’, untuk mendorong persaingan antar perusahaan atau individu. “Tujuan komunis Tiongkok adalah untuk mengontrol infrastruktur teknologi global, termasuk jaringan 5G,” kata Joseph F. Dunford Jr. kepada Komite Militer DPR AS.

“Kita sangat jelas bahwa Amerika Serikat tidak menentang persaingan, asalkan itu terjadi dalam lingkungan yang adil dan kompetitif. Namun, tidak dapat menerima perilaku tidak adil dan ilegal yang bermaksud mendistorsi lingkungan kompetitif melalui kebijakan ekonomi predatori dan strategi tercela,” ujarnya. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :