Erabaru.net. Kementerian Kehakiman Tiongkok baru-baru ini mengumumkan sistem evaluasi yang diperbarui untuk pengacara, yang mengamanatkan bahwa semua orang yang belajar hukum harus mendukung aturan sosialis Partai Komunis Tiongkok.

Kementerian Kehakiman Tiongkok memberitahu semua cabang provinsi mengenai cara mengevaluasi profesionalisme pengacara, yang akan menjadi standar yang digunakan untuk menentukan apakah akan memberikan izin praktek kepada pengacara tersebut.

Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2019, kriteria pertama adalah bahwa seorang pengacara “harus mendukung kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, mempertahankan aturan hukum di bawah sosialisme, mematuhi Konstitusi dan undang-undang, dan mematuhi etika profesional dan disiplin pengacara. “

Kedua, semua pengacara “tidak harus dikenakan tindakan disipliner, hukuman administratif, hukuman industri, atau hukuman kredit selama lima tahun praktik terakhir.”

Ini merupakan peningkatan upaya Partai Komunis Tiongkok untuk memperkuat kendalinya terhadap pengacara, setelah sebelumnya meminta pengacara untuk mendukung konstitusi Tiongkok.

Aturan terbaru juga dapat menempatkan banyak izin praktik pengacara HAM dalam risiko, karena mereka sering ditahan karena pekerjaan mereka.

Pada sekitar tanggal 9 Juli 2015, otoritas Tiongkok melancarkan tindakan keras terhadap pengacara dan aktivis hak asasi manusia, yang secara kebetulan dikenal sebagai “Insiden 709,” di mana ratusan orang ditangkap dan ditahan, termasuk pengacara terkemuka seperti Wang Quanzhang, Wang Yu, dan Li Heping.

Aktivis pro-demokrasi Hong Kong berbaris selama protes mendukung pengacara HAM Tiongkok yang dipenjara bernama Wang Quanzhang dan “pembangkang dunia maya” pertama di Tiongkok dan pendiri situs web HAM “64 Tianwang,” yaitu Huang Qi, di Hong Kong pada tanggal 29 Januari 2019 . (ANTHONY WALLACE / AFP / Getty Images)

Standar Baru Melawan Aturan Hukum

Teng Biao, seorang pengacara hak asasi manusia Tiongkok terkemuka, percaya bahwa aturan rezim Tiongkok melanggar sifat dasar menjadi seorang pengacara.

“Seorang pengacara adalah profesi independen dalam masyarakat dengan aturan hukum. Pengacara harus independen dari partai politik, harus terpisah dari ideologi politik. Dengan demikian, mereka dapat mengabdikan diri untuk membela konstitusi, hukum, dan keadilan,” kata Teng Biao kepada Epoch Times berbahasa Mandarin dalam sebuah wawancara pada tanggal 6 April 2019.

Teng Biao menambahkan bahwa Partai Komunis Tiongkok memaksa pengacara untuk mengikuti ideologi komunis karena Partai Komunis Tiongkok takut pengacara yang sering menangani kasus yang melibatkan ketidakadilan yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok, akan memprotes aturan Partai Komunis Tiongkok.

“Partai Komunis Tiongkok berusaha membersihkan para pengacara yang pikiran dan pidatonya tidak dapat dipercaya oleh Partai Komunis Tiongkok,” kata Teng Biao.

Cheng Hai, seorang pengacara hak asasi manusia terkenal di Beijing, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin pada tanggal 6 April 2019 bahwa Partai Komunis Tiongkok berusaha mengadopsi kebijakan serupa pada 1980-an, tetapi kemudian dihapuskan.

Cheng Hai secara rutin dilecehkan oleh pihak berwenang setelah ia menangani kasus yang melibatkan praktisi Falun Gong, sebuah latihan meditasi spiritual yang telah dianiaya dengan kejam oleh rezim Tiongkok sejak tahun 1999.

Pada tahun 2013, Cheng Hai dipukuli oleh polisi, dan dilarang membela 13 praktisi Falun Gong di pengadilan.

Pada bulan Februari 2018, firma hukum Cheng Hai ditutup oleh Departemen Kehakiman Beijing. Cheng Hai mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin pada waktu itu bahwa ia percaya alasan yang diambil pihak berwenang adalah karena ia mencoba membela rekan pengacara Wang Quanzhang di pengadilan. Wang Quanzhang ditahan dengan tuduhan “menghasut subversi kekuasaan negara” pada tahun 2015, dan dijatuhi hukuman empat setengah tahun penjara.

Cheng Hai kemudian kehilangan izin praktiknya pada Agustus tahun itu.

Teng Biao khawatir bahwa dengan aturan baru itu, pengacara hak asasi manusia tidak lagi dapat melakukan pekerjaan mereka.

“Jika tidak ada pengacara HAM, atau pengacara HAM tidak dapat bekerja, semua orang [di Tiongkok] akan terpengaruh. Kelas menengah, pejabat, dan bahkan pengusaha kaya akan menderita,” kata Teng Biao. (Nicole Hao/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular