Oleh Reubun KYAMA, SPECIAL TO THE EPOCH TIMES

Erabaru.net. Setelah tiga dekade berkuasa, Presiden Sudan Hassan Omar al-Bashir digulingkan oleh kudeta militer pada Kamis (11/4/2019) di tengah aksi protes secara besar-besaran yang dimulai pada 2018 lalu.

Televisi pemerintah Sudan mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Ahmed Awad Ibn Auf mengatakan dewan militer transisi akan mengawasi masa transisi selama dua tahun sampai pemilihan diadakan.

Ketika tekanan terus meningkat kepada Bashir untuk meninggalkan kekuasaan dalam beberapa bulan terakhir, hampir 50 orang tewas dalam serangkaian protes yang meletus sejak Desember 2018 lalu.

Hassan Hajji Ali, seorang profesor ilmu politik di Universitas Khartoum, mengatakan suasana di negara Afrika utara itu tetap tegang dengan reaksi beragam.

Presiden Sudan Omar al-Bashir di ibukota Khartoum pada 12 Februari 2019. (Ashram Shazly / AFP / Getty Images)

Menurut dia, sebuah wawancara telepon dari ibukota Sudan dalam laporan khusus The Epochtimes menyebutkan, beberapa pemrotes telah menolak langkah militer dan menyerukan diselenggarakannya pemerintah sipil.

Profesor Hassan menambahkan bahwa dewan militer telah memberlakukan jam malam dari fajar ke fajar dan menangguhkan konstitusi.

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Kumi Naidoo menyebut kejadian hari itu sebagai “bersejarah bagi Sudan.”

Menurut Naidoo, kejadian itu sebagai sebagai peringatan untuk para pemimpin di seluruh dunia yang berpikir mereka bisa lolos dengan menolak hak-hak dasar manusia.

Walaupun banyak rakyat Sudan bergembira dengan berakhirnya pemerintahan 30 tahun Bashir yang sangat represif.  Amnesty International khawatir dengan keadaan darurat yang diumumkan oleh pihak militer.

Menanggapi berita itu, Kenneth Roth, direktur eksekutif di Human Rights Watch yang berbasis di New York, mengatakan “tidak cukup sekedar Presiden Bashir digulingkan.”

Rakyat Sudan turun ke jalan untuk merayakannya di ibukota Khartoum pada 11 April 2019. (- / AFP / Getty Images)

Dia menambahkan, atas dasar korban-korban yang tak terhitung jumlahnya, menegakkan aturan hukum dan menandai berakhirnya kekejaman massal, Omar Bashir agar dikirim ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk menghadapi tuduhan terhadapnya.

Bashir telah memerintah Sudan sejak 1989 silam setelah meggelar kudeta militer. Dia adalah orang yang paling dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan terkait dengan kekejaman di wilayah Darfur.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mendesak pemerintah Sudan untuk menyerahkan Bashir dan tiga pejabat lainnya ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag untuk diadili.

Demonstrasi di negara Afrika itu dimulai pada Desember 2018 lalu. Aksi protes terus meningkat pada 6 April, ketika rakyat Sudan terus menerus menuntut perubahan politik.

Puluhan ribu pengunjuk rasa memulai aksi menduduki markas militer di Khartoum pada 6 April lalu. Polisi dan pasukan keamanan menggunakan kekuatan untuk mencoba membubarkan para demonstran yang menyerukan agar Bashir lengser dari jabatannya.

Inggris, Amerika Serikat, dan Norwegia mengeluarkan pernyataan bersama tentang aksi 9 April lalu ketika kerusuhan saat merespon aksi demonstrasi di Sudan.

“Sudah tiba saatnya bagi pemerintah Sudan untuk menanggapi tuntutan rakyat ini secara serius dan kredibel,” bunyi pernyataan itu.

Selama aksi protes, Amnesty International mengatakan semua platform media sosial macet dan sinyal telepon di sekitar markas militer terlihat melemah. Pihak berwenang di Khartoum juga telah memutus pasokan air ke daerah tersebut.

Protes terbaru digelar untuk memperingati 34 tahun penggulingan pemerintahan mantan Presiden Jaafar Muhammad Nimeiry oleh Angkatan Bersenjata Sudan. Aksi ini digelar sebagai tanggapan atas pemberontakan rakyat di Sudan serta untuk memprotes pemerintah saat ini.

Krisis ekonomi negara itu telah diperburuk oleh pemisahan wilayah Sudan Selatan yang kaya minyak pada tahun 2011 silam. Akibatnya, memangkas pendapat Khartoum yang sebagian besar bersumber dari minyak. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular