Erabaru.net. Di Tiongkok, ketakutan akan dirusaknya kesejahteraan masyrakat yang bebas dan terbuka menjadi kenyataan, karena warga yang tinggal di properti sewaan mengeluh mengenai tuntutan polisi untuk memasang kamera pengintai di ruang tamu mereka.

“Sejak kamera pengintai dipasang, saya harus berpakaian rapi, bahkan saat berada di dalam rumah saya sendiri,” seorang penyewa pria tak dikenal yang tinggal di Hangzhou, ibu kota Provinsi Zhejiang, timur Tiongkok, mengatakan kepada wartawan majalah online Bitter Winter .

“Juga terasa aneh ketika istri saya dan saya ingin melakukan percakapan pribadi.  Setelah kembali ke rumah, kami masih diawasi setiap saat, seolah-olah kami berada di penjara. Hal ini tidak terkait dengan mencegah pencurian; ini adalah pengawasan jarak dekat!” katanya.

Ia diberitahu oleh pemilik rumah tersebut bahwa polisi setempat sedang melakukan inspeksi secara acak, dan setiap pemilik rumah yang gagal memasang kamera pengintai di dalam properti sewaan akan didenda 500 yuan (sekitar 74 dolar Amerika Serikat).

Kamera yang Dimandatkan di Zhejiang, Fujian

Hal ini bukan insiden yang terisolasi. Beberapa warga Hangzhou mengatakan kepada Bitter Winter bahwa polisi setempat telah memerintahkan pemilik properti sewaan  untuk memasang kamera di properti sewaan sejak November tahun lalu. Penjelasan polisi adalah untuk “menjaga terhadap pencurian.”

Warga Hangzhou lain yang tidak disebutkan namanya, saat mencari rumah sewaan, mengatakan ia melihat pemberitahuan polisi dipasang di pintu masuk beberapa pusat manajemen persewaan, yang merupakan kantor pemerintah yang membantu orang dalam mencari properti yang disewa, di antara layanan lainnya.

Pemberitahuan itu berbunyi: “Kamera pengintai harus dipasang sebelum pemilik rumah mendaftarkan properti sewaan mereka. Setiap ruang tamu harus memiliki kamera pengintai yang menghadap pintu masuk utama ke properti.”

Wanita penyewa tak dikenal di Hangzhou mengatakan kepada Bitter Winter bahwa ia pindah dari rumah sewaan lima bulan sebelumnya karena ia tidak tahan tinggal di rumah yang dipasang  kamera pengintai. Tetapi tampaknya ia juga tidak dapat menghindari persyaratan di rumah sewaan barunya di Hangzhou, katanya.

Wanita itu mengatakan bahwa sistem pengawasan di komunitas tempat tinggalnya yang terjaga keamanannya sedang ditingkatkan: Sekarang, semua penghuni harus melewati pos pemeriksaan pengenal wajah sebelum diizinkan masuk.

Personel keamanan di komunitas perumahan wanita itu mengatakan bahwa instalasi itu dipesan oleh otoritas setempat, sebagai bagian dari proyek “membangun komunitas cerdas.”

Di kompleks perumahan Hangzhou lainnya dengan lebih dari 1.000 unit, sekitar sepertiga apartemen sudah dilengkapi dengan kamera pengintai, menurut seorang penjaga keamanan yang bekerja di sana yang berbicara dengan Bitter Winter.

Di Provinsi Fujian, yang bertetangga dengan Zhejiang, polisi setempat memberlakukan kebijakan bahwa perangkat pengawasan dipasang di atas kunci pintu beberapa properti sewaan, menurut Bitter Winter. Pekerja yang ditugaskan untuk memasang perangkat mengatakan kepada Bitter Winter bahwa pemerintah setempat berupaya menggunakannya untuk memantau siapa yang datang dan pergi dari properti tersebut.

Seorang pemilik rumah yang tidak disebutkan namanya di Fujian mengatakan ia harus membayar 1.500 yuan (sekitar 223 dolar Amerika Serikat) untuk memasang perangkat pengawasan — jika tidak, “kantor polisi akan memberi anda banyak masalah,” katanya, menurut Bitter Winter.

‘Komunitas Cerdas’

Dimulai pada awal tahun 2010-an, konsep “komunitas cerdas” menjadi topik diskusi dalam pemerintah daerah Tiongkok. Idenya adalah bagian dari “kota pintar” yang lebih luas: rencana Beijing untuk memasukkan infrastruktur teknologi tinggi, termasuk kecerdasan buatan, ke dalam kota-kota metropolitan negara itu — kebanyakan untuk tujuan pengawasan.

Pada tahun 2013, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi merilis buku putih yang menguraikan agenda Beijing untuk kota-kota pintar di Tiongkok.

Beberapa tahun kemudian, pada bulan Juli 2017, Dewan Negara mengeluarkan seperangkat pedoman pengembangan kecerdasan buatan yang baru untuk pemerintah provinsi dan kota, menyerukan masyarakat perumahan untuk menginstal sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan atas nama keselamatan publik.

Sejak itu, berbagai pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk mematuhi mandat tersebut. Pada bulan Oktober 2018, misalnya, pemerintah provinsi Provinsi Hubei mengeluarkan persyaratan teknis untuk properti perumahan, termasuk sistem pengenal wajah yang dipasang di pintu masuk, serta “kunci pintu pintar” dengan kemampuan koneksi internet — untuk memastikan bahwa hanya penyewa yang memiliki akses ke properti. Secara khusus disebutkan bahwa baik pemilik maupun penyewa tidak dapat secara sukarela mengubah pengaturan pada kunci.

Data yang dikumpulkan oleh sistem keamanan “komunitas cerdas” ini — termasuk nama penghuni, nomor identitas, jenis kelamin, anggota keluarga, status perkawinan, dan kendaraan terdaftar — kemudian diminta untuk diunggah ke platform cloud yang didirikan oleh polisi setempat.

Pemerintah Hubei menyebut pedoman semacam itu sebagai perpanjangan dari Proyek Xueliang Tiongkok.

Beijing pertama kali mengusulkan “Xueliang,” atau “Sharp Eyes Project” (“xueliang” secara harfiah diterjemahkan menjadi “cerah seperti salju”) pada tahun 2008, sebagai mitra pedesaan untuk rencana yang sebelumnya diumumkan untuk menyelimuti daerah perkotaan dengan lebih dari 20 juta kamera pengintai.

Para kritikus menunjukkan bahwa sistem pengawasan ini dapat digunakan oleh Beijing untuk melacak target politik, atau menindak pembangkang yang kritis terhadap rezim Tiongkok.

“[Sistem kamera pengintai] adalah jaringan besar yang bertujuan mengendalikan perilaku orang-orang di jalanan,” Hu Jia, seorang pembangkang Tiongkok yang tinggal di Beijing, mengatakan kepada penyiar nirlaba Radio Free Asia dalam wawancara tahun 2015.

Awal tahun ini, seorang ahli dunia maya Belanda menemukan bahwa SenseNets Technology, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Shenzhen yang mengembangkan perangkat lunak pengenal wajah, sedang melacak pergerakan penduduk di Xinjiang, rumah bagi banyak orang Uyghur dan minoritas Turki lainnya, melalui sistem kamera pengintai.

Louisa Greve, direktur urusan luar negeri di kelompok advokasi Uyghur Human Rights Project yang bermarkas di Washington, menggambarkan penemuan itu sebagai “bukti skala yang menakjubkan, dan penggunaan pemerintah, atas tanah air Uyghur sebagai laboratorium penindasan.”

Pada bulan Desember 2017, Li Xuewen, seorang penulis pembangkang, mengatakan kamera pengintai yang dipasang di stasiun metro kota Guangzhou mendeteksi pergerakannya dan memberitahu polisi akan kehadirannya. Polisi mendekatinya dan mengatakan bahwa ia berada dalam daftar orang yang dicari Kementerian Keamanan Publik karena ia “mengumpulkan orang banyak untuk mengganggu ketertiban sosial.” Ia kemudian dibawa ke pusat penahanan setempat. (Frank Fang/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular