Erabaru.net. Rezim Tiongkok baru-baru ini meluncurkan dua rencana baru yang terlihat kontradiktif di permukaan tetapi sebenarnya memiliki tujuan yang sama.

Beijing telah mengoperasikan sistem pendaftaran rumah tangga yang ketat, yang dikenal sebagai “hukou” dalam bahasa Mandarin, sejak tahun 1949, yang telah membatasi pergerakan warga berdasarkan tempat kelahiran mereka.

Ada dua kelompok utama: penduduk kota dengan hukou non-pertanian dan penduduk pedesaan dengan hukou pertanian. Setiap orang hanya dapat memiliki satu hukou. Hukou non-pertanian biasanya memberikan hak kepada warganegara untuk mengakses perawatan kesehatan dan kesempatan pendidikan yang lebih baik.

Dengan sistem ini, penduduk kota tidak dapat bekerja di pertanian, sedangkan penduduk pedesaan tidak dapat bekerja di kota. Tetapi sejak 1980-an, pembatasan ini menjadi longgar karena semakin banyak pekerja migran memilih untuk pindah dari pedesaan ke kota untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi dan lebih stabil.

Pekerja migran saat ini diizinkan untuk bekerja, tetapi seringkali tidak memiliki asuransi kesehatan, pensiun, atau tunjangan pemerintah lainnya.

Rezim Tiongkok baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi pembatasan hukou dan memungkinkan 100 juta penduduk desa untuk pindah ke daerah perkotaan.

Pada saat yang sama, rezim Tiongkok mengumumkan rencana untuk memindahkan 10 juta pemuda pengangguran dari kota ke pedesaan.

Penduduk Desa Pindah ke Kota

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional merilis tugasnya untuk tahun 2019 pada tanggal 8 April 2019, termasuk mendesak penduduk desa untuk melepaskan hukou pertanian mereka dan pindah ke kota besar, kota sedang, atau kota kecil.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengamanatkan bahwa setiap pemerintah kota harus memberlakukan langkah-langkah untuk memberikan hukou kota kepada 100 juta penduduk pedesaan.

Namun, kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, akan mempertahankan kebijakan hukou yang berlaku saat ini – yang hanya memberikan hukou kota kepada mereka yang memenuhi standar pemerintah yang ketat atau pejabat Partai yang dapat membayar biaya selangit (sistem yang tidak terbuka untuk masyarakat).

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong orang-orang dari daerah pedesaan untuk pindah ke kota-kota yang gengsinya lebih rendah, di mana mereka dapat memperoleh akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Namun, mereka yang pindah ke kota akan kehilangan hukou pedesaan mereka, termasuk tanah dan properti mereka di desa asal mereka. Ditambah lagi beban di mana mereka harus membeli atau menyewa apartemen di kota, ini berarti pindah menetap di kota hanya pilihan yang layak bagi penduduk pedesaan yang relatif kaya.

Beijing Daily yang dikelola pemerintah melaporkan pada tanggal12 April 2019 alasan sebenarnya untuk perubahan yang dilakukan oleh Beijing secara tiba-tiba: Penduduk pedesaan baru yang pindah ke kota-kota dapat membantu merangsang pasar real estat setempat.

Laporan itu menggunakan kota Tianjin sebagai contoh. Pada tahun 2018, pemerintah kota Tianjin meluncurkan program yang memberi kemampuan kepada orang-orang yang berpendidikan untuk mendapatkan hukou Tianjin.

“Pasar real estat menjadi heboh di Tianjin [setelah rencana itu diluncurkan],” kata laporan itu.

Pada bulan April 2018, sekitar 4.000 apartemen dijual di Tianjin. Pada bulan berikutnya — bulan pertama setelah kebijakan baru diluncurkan — lebih dari 9.000 apartemen terjual.

Frank Tian Xie, seorang profesor bisnis dan pemasaran di Universitas South Carolina –Aiken, juga mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin dalam wawancara tanggal 9 April 2019 bahwa rezim Tiongkok melonggarkan pembatasan hukou karena ingin menjual properti real estat yang tidak laku di pasar yang lebih kecil ini.

Para wanita Kangba membawa tong untuk mengambil air di sebuah desa di kabupaten Zuogong, Tibet, Tiongkok pada tanggal 10 April 2005. (Foto China / Getty Images)

Pemuda Pindah ke Pedesaan

Sementara itu, komite pusat Liga Pemuda Komunis, sebuah organisasi untuk calon kader, mengeluarkan perintah pada tanggal 22 Maret 21019, yang mengharuskan 10 juta pemuda untuk pindah ke daerah pedesaan dalam waktu tiga tahun.

Atas nama “revitalisasi pedesaan” dan “modernisasi pertanian dan pedesaan,” Liga Pemuda Komunis menetapkan tujuan agar setidaknya 10.000 anggota Liga Pemuda Komunis menjadi pejabat tingkat rendah di daerah pedesaan; melatih 200.000 pemuda untuk menjadi pemimpin bisnis di daerah pedesaan; dan mengatur setidaknya 10 juta lulusan perguruan tinggi atau universitas untuk menjadi sukarelawan “untuk membangun budaya, teknologi, dan bidang perawatan kesehatan di pedesaan sebelum 2022.”

Perintah ini mengingatkan kita pada masa Revolusi Kebudayaan ketika kaum muda perkotaan di sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, dan universitas secara paksa dikirim ke pedesaan untuk bekerja di ladang. Dikenal sebagai “Gerakan Menaiki Gunung dan Turun ke Pedesaan,” pemimpin Partai Komunis Tiongkok saat itu Mao Zedong meluncurkan upaya ini pada akhir 1960-an sebagai bagian dari kampanyenya untuk menyingkirkan kaum muda dari pemikiran “pro-borjuis” dan belajar dari para petani yang melarat. Sekitar 17 juta pemuda dikirim ke pedesaan sampai kampanye berakhir pada akhir 1970-an.

Para analis percaya bahwa saat ini, rezim Tiongkok mendorong pemuda untuk pindah ke pedesaan karena meningkatnya pengangguran di perkotaan.

“Saat ini, kaum muda kesulitan menemukan pekerjaan di kota. Sementara itu, pedesaan kekurangan tenaga kerja ”karena eksodus penduduk desa ke kota-kota besar untuk bekerja sebagai pekerja migran, kata Li Yuanhua, mantan  asisten profesor sejarah di China Capital Normal University yang kini tinggal di Sydney, Australia, dalam sebuah wawancara dengan Epoch Times berbahasa Mandarin pada tanggal 11 April 2019.

Tingkat pengangguran adalah topik yang tabu di Tiongkok dan jarang diungkapkan oleh pihak berwenang, karena sering menandakan ketidakstabilan sosial. Ekonom independen He Qinglian memperkirakan bahwa rata-rata pengangguran sejati di Tiongkok saat ini sekitar 22 persen.

“Tidak ada solusi untuk pengangguran — meskipun beberapa pemuda bergantung pada orangtua [untuk dukungan keuangan], sementara beberapa pemuda memilih untuk melanjutkan mengejar pendidikan tinggi,” kata komentator urusan Tiongkok yang berbasis di Kanada, Wen Zhao dalam video YouTube yang diterbitkan di salurannya pada tanggal 10 April 2019.

Wen Zhao menambahkan bahwa serangkaian agenda baru rezim Tiongkok tidak mungkin berhasil, karena penduduk desa yang kaya tidak ingin mengubah hukou mereka karena tanah pedesaan mereka dapat menjadi berharga ketika pemerintah daerah memutuskan untuk membangun kembali daerah tersebut.

Sementara itu, sebagian besar pemuda yang menganggur berasal dari generasi kebijakan satu anak, yang terbiasa hidup nyaman dan dimanjakan oleh orangtuanya, dan akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan pedesaan jika mereka memilih untuk pindah ke pedesaan, kata Wen Zhao. (Nicole Hao/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular