oleh Li Jie

Media Amerika Serikat melaporkan bahwa dalam menanggapi perselisihan antara komunis Tiongkok dengan Uni Eropa mengenai apakah komunis Tiongkok dapat mengklaim status ekonomi pasarnya, WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia  membuat keputusan yang tidak menguntungkan komunis Tiongkok. Media Hongkong memperkirakan akan menjadi pukulan berat bagi komunis Tiongkok.

Perselisihan ini dimulai pada 12 Desember 2016, yakni hari kedua setelah 15 tahun komunis Tiongkok bergabung dengan WTO.

Pada saat itu, komunis Tiongkok mengajukan tuntutan kepada WTO yang meminta agar Uni Eropa dan Amerika Serikat mengakui status ekonomi pasar mereka. Tuntutan ini untuk mengakhiri penyelidikan anti-dumping terhadap komoditas Tiongkok dengan membandingkan harga komoditas dari negara-negara pengganti.

Menurut dokumen situs web resmi WTO, organisasi perdagangan dunia itu telah membentuk tim penyelesaian sengketa terhadap pada April 2017. Tim tersebut diharapkan dapat membuat keputusan akhir pada kuartal kedua tahun ini. Adapun kasus tuntutan komunis Tiongkok terhadap Amerika Serikat masih dihentikan prosesnya.

Bloomberg baru-baru ini mengutip berita dari dua orang sumber yang akrab dengan masalah melaporkan bahwa tim penyelesaian sengketa WTO telah menyelesaikan keputusan awal sengketa antar komunis Tiongkok dengan Uni Eropa dan menyerahkannya kepada para pihak terkait.

Menurut isi laporan tersebut, keputusan tersebut menetapkan bahwa komunis Tiongkok tidak dapat mengklaim telah mendapatkan status ekonomi pasar secara otomatis setelah melewati 11 Desember 2016.

Media Hongkong menyebutkan bahwa putusan ini setara dengan memberikan anggota WTO lebih besar keleluasaan untuk menghitung margin dumping komoditas Tiongkok berdasarkan kasus per kasus.

Latar belakang putusan WTO adalah bahwa Amerika Serikat memaksa komunis Tiongkok untuk melakukan reformasi ekonomi struktural melalui perang dagang. Uni Eropa juga mendefinisikan komunis Tiongkok sebagai pesaing ekonomi, dan mendesak mereka untuk membuka pasarnya, menghentikan pengalihan teknologi paksa, pencurian teknologi,  melanggar subsidi pemerintah dan praktik lainnya yang mendistorsi pasar.

Alasan komunis Tiongkok mengklaim bahwa mereka seharusnya secara otomatis memperoleh status ekonomi pasar pada tahun 2016, menurut aturan yang digariskan dalam Protokol Akses WTO untuk RRT yakni Protocol on the Accession of the People’s Republic of China bahwa ketika komunis Tiongkok sebagai ekonomi non-pasar, perusahaan-perusahaan Tiongkok menghadapi investigasi anti-dumping, mereka tidak membandingkan harga produk domestik Tiongkok dengan harga ekspor. Tetapi memilih harga produk negara-negara pengganti dibandingkan dengan harga ekspor produk Tiongkok untuk menentukan margin dumping. Pasal 15 dalam Protokol tersebut menetapkan bahwa anggota WTO akan menghentikan pendekatan negara pengganti untuk menginvestigasi anti-dumping Tiongkok setelah 15 tahun bergabung.

Sesuai peraturan ini, komunis Tiongkok mengklaim pihaknya dapat secara otomatis memperoleh status ekonomi pasar setelah 15 tahun bergabung dengan WTO.

Namun, sebagian besar anggota WTO seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang tidak setuju dengan klaim komunis Tiongkok itu, mereka belum mau menetapkan status ekonomi pasar Tiongkok.

Amerika Serikat pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa status ekonomi pasar tidak dapat secara otomatis diperoleh karena ketentuan anti-dumping lainnya dalam Protokol masih berlaku.

Sarjana Eropa dan Amerika percaya bahwa isi Protokol pasal 15 itu tidak sesederhana yang diklaim komunis Tiongkok, juga bukan klausa tunggal.

Menurut konteks, syarat dan ketentuan, dan tujuan klausa dapat disimpulkan bahwa pemahaman normal klausa seharusnya : Setelah komunis Tiongkok bergabung dengan WTO selama 15 tahun, harus ditentukan oleh masing-masing negara anggota WTO apakah komunis Tiongkok masih merupakan negara ekonomi non-pasar untuk memastikan apakah metode perbandingan harga produk komoditas Tiongkok masih perlu menggunakan harga pembanding dari negara-negara pengganti ?

Pada awal Juni 2016, situs web komunis Tiongkok juga mengutip para pakar Tiongkok yang mengomentari soal apakah komunis Tiongkok dapat memperoleh status ekonomi pasar  pada tahun 2016 yang hanya didasarkan pada Perjanjian WTO dan Protokol WTO ? karena status itu juga tergantung pada Amerika Serikat dan Uni Eropa yang bersedia memberikan status itu berdasarkan sejauh mana hukum perdagangan domestik Tiongkok menopang. 

Ketika komunis Tiongkok bergabung dengan WTO, ia berjanji untuk secara bertahap melakukan reformasi yang berorientasi pasar. Namun, itu tidak pernah dipenuhi selama lebih dari satu dekade.

Justru sebaliknya, Komunis Tiongkok terus membuat hambatan perdagangan untuk menutup pasar domestik. Bahkan Komunis Tiongkok menggunakan subsidi pemerintah untuk persaingan, dan mencuri teknologi canggih asing untuk mencapai status memimpin pasar melalui “mencuri di tikungan”, yang tak peduli dengan kerusakan yang berkelanjutan bagi ekonomi Eropa dan Amerika.

Negara-negara Uni Eropa khawatir, begitu komunis Tiongkok memperoleh status ekonomi pasar, maka kesulitan gugatan anti-dumping terhadap komoditas Tiongkok akan lebih tinggi. Dan, dumping berbiaya rendah komunis Tiongkok akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Inilah yang akan menjadi bencana bagi WTO. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

 

Share

Video Popular