London — Menteri luar negeri Inggris, Jeremy Hunt mengatakan pada 25 April 2019, bahwa pemenjaraan empat pemimpin aksi protes pro-demokrasi Hong Kong 2014 sangat mengecewakan. Hukuman terhadap para aktivis itu menyusul persidangan selama hampir sebulan yang diawasi dengan ketat.

Persidangan digelar ketika para pemimpin Partai Komunis Tiongkok menempatkan daerah otonom Hong Kong di bawah tekanan yang semakin meningkat.

Inggris mengembalikan Hong Kong kepada pemerintahan komunis otoriter Tiongkok pada tahun 1997 di bawah prinsip ‘satu negara, dua sistem’. Penyerahan Hong Kong dengan jaminan otonomi dan kebebasan tingkat tinggi yang tidak dinikmati di tempat lain di Tiongkok.

“Vonis yang diberikan kepada aktivis ‘Occupy’ di Hong Kong sangat mengecewakan,” kata Hunt di Twitter. “Satu Negara Dua Sistem dan Deklarasi Bersama adalah tentang menghormati kebebasan sipil dan politik.”

Profesor hukum Benny Tai, 54, dan pensiunan sosiolog Chan Kin-man, 60, keduanya dipenjara selama 16 bulan karena konspirasi untuk melakukan gangguan publik terkait dengan protes yang melumpuhkan bagian-bagian dari pusat keuangan Asia selama 79 hari pada akhir 2014 dan menjadi terkenal sebagai Gerakan Payung.

Anggota parlemen pro-demokrasi, Shiu Ka-chun dan aktivis Raphael Wong, juga divonis penjara masing-masing selama delapan bulan karena dakwaan menghasut dan mengakibatkan gangguan publik.

Persidangan dianggap sebagai manuver hukum paling signifikan oleh pihak berwenang untuk menghukum mereka yang terlibat dalam protes 2014, yang disebut Occupy Central, mengacu pada distrik pusat bisnis kota.

Demonstrasi tersebut adalah yang terbesar di Hong Kong dan paling berlarut-larut dalam beberapa dekade terakhir dan salah satu tantangan paling berani bagi para pemimpin komunis sejak protes pro-demokrasi di dan sekitar Lapangan Tiananmen di Beijing pada tahun 1989.

Panitia memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang ambil bagian dalam protes selama hampir tiga bulan.

Semua pemimpin berpendapat bahwa protes dimaksudkan sebagai pembangkangan sipil yang damai dan tanpa kekerasan, hanya untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan membuat kemajuan demokrasi yang positif. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

Simak Juga :

Share

Video Popular