Erabaru.net. Menanggapi rencana pemerintah Hong Kong untuk mengubah undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka dikirim ke Tiongkok Daratan, kelompok-kelompok lokal telah mengadakan pawai massa pada tanggal 28 April 2019 untuk menentang amandemen tersebut.

Diorganisir oleh Front Hak Asasi Manusia Sipil, sebuah kelompok pro-demokrasi Hong Kong, pawai ini adalah unjuk rasa kedua di seluruh kota Hong Kong dalam waktu satu bulan.

Penduduk, kelompok bisnis, dan kelompok hak asasi internasional di Hong Kong telah menyatakan keprihatinannya bahwa perubahan tersebut memungkinkan Beijing menuntut dan mengekstradisi para pengritiknya yang meminta pengampunan hukuman, mengingat rezim Tiongkok mengabaikan aturan hukum.

Amandemen Terbaru

Saat ini, Hong Kong telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan 20 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

Permintaan ekstradisi juga harus disetujui oleh Dewan Legislatif, badan legislatif satu kamar  Hong Kong.

Biro Keamanan Hong Kong pertama kali mengumumkan rencana untuk mengamandemen Peraturan Buronan Kasus Pelanggaran dan Bantuan Hukum Saling Menguntungkan dalam Peraturan Masalah Pidana pada tanggal 12 Februari 2019.

Amandemen tersebut akan memungkinkan tersangka kriminal dari wilayah mana pun — termasuk Tiongkok Daratan — untuk menuntut ekstradisi tanpa Dewan Legislatif menandatangani permintaan tersebut. Kepala pemerintahan kota, kepala eksekutif, akan dapat menyetujui permintaan ekstradisi secara langsung.

Dewan Legislatif akan memberikan suara pada amandemen tersebut, di mana pemerintah kota berharap untuk menyelesaikan pada paruh kedua tahun ini.

Pemerintah Hong Kong mengatakan perubahan yang diusulkan itu bertujuan untuk menyumbat celah yang terungkap oleh sebuah kasus pembunuhan di Taiwan.

Menurut Singtao, media Hong Kong, Chan Tong-kai, seorang pria Hong Kong yang berusia 19 tahun mengunjungi Taiwan bersama Poon Hiu Wing, pacarnya yang berusia 20 tahun pada bulan Februari 2018. Chan Tong-kai kembali ke Hong Kong sendirian setelah menarik 19.200 dolar Hong Kong (2.450 dolar Amerika Serikat) dari rekening bank Poon Hiu Wing dengan menggunakan kartu bank milik Poon Hiu Wing.

Polisi Taiwan menemukan mayat Poon Hiu Wing di kota Taipei pada bulan Maret 2018 dan mengejar Chan Tong-kai sebagai tersangka utama dalam pembunuhan Poon Hiu Wing. Namun, Chan Tong-kai tetap berada di Hong Kong, karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Hong Kong dengan Taiwan.

Di pengadilan Hong Kong, Chan Tong-kai mengaku bersalah atas empat tuduhan pencucian uang dengan menarik uang tunai dari akun Poon Hiu Wing pada tanggal 12 April 2019 dan sedang menunggu hukumannya.

Tetapi sebuah sumber yang dekat dengan Kantor Penghubung Hong Kong, kantor perwakilan Beijing di Hong Kong, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa kasus Taiwan tersebut bukanlah alasan sebenarnya untuk proposal pemerintah Hong Kong.

“Ini adalah tugas politik di mana pemerintah pusat [Beijing] meminta Carrie Lam, kepala eksekutif untuk memenuhi permintaan tersebut,” kata sumber yang dapat dipercaya yang tidak ingin disebutkan namanya.

Sumber tersebut menguraikan empat alasan mengapa rezim Tiongkok menginginkan undang-undang ekstradisi diubah, yaitu: sebagai tindakan untuk menanggapi perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok; untuk menargetkan dan menuntut kelompok yang oleh rezim Tiongkok dianggap sebagai “pasukan musuh”; memaksa para aktivis Tiongkok Daratan yang mencari perlindungan di Hong Kong dan yang sangat menentang Partai Komunis Tiongkok untuk meninggalkan kota Hong Kong; dan mengancam para aktivis pro-demokrasi Hong Kong untuk mengambil tindakan yang lebih “moderat,”

Kelompok pro-demokrasi Hong Kong telah mencari hak pilih universal untuk pemilihan umum lokal dan menyerukan kemerdekaan Hong Kong secara resmi dari Tiongkok Daratan, yang ditentang oleh Beijing.

Chu Hoi Dick, seorang anggota Dewan Legislatif, juga berbagi dalam sebuah posting Facebook bahwa ia percaya amandemen tersebut merupakan taktik politik rezim Tiongkok, yang mencakup “Taiwan menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok [rezim Tiongkok].” Beijing menganggap pulau Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya meskipun Taiwan merupakan negara de-facto dengan pemerintah, mata uang, dan militer yang dipilih secara demokratis.

Rakyat Melancarkan Unjuk Rasa

Pada tanggal 31 Maret 2019, sekitar 12.000 warga Hong Kong berpawai di jalan-jalan untuk menentang amandemen ekstradisi tersebut. Pada rapat umum, para peserta menyebutnya “hukum paling kejam dalam sejarah [Hong Kong].”

Joseph Zen, seorang kardinal Gereja Katolik, memimpin nyanyian unjuk rasa selama pawai: “Mengekstradisi buron ke Tiongkok Daratan akan mengubah Hong Kong menjadi penjara yang kelam.”

Claudia Mo, seorang politisi Hong Kong, mengatakan dalam rapat umum setelah parade bahwa amandemen tersebut akan “membuat semua orang merasa berisiko,” mengungkapkan kekhawatiran bahwa tersangka dapat ditangkap secara diam-diam dan dikirim ke Tiongkok tanpa proses yang wajar. (Nicole Hao/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular