Erabaru.net. Rezim komunis Tiongkok telah melancarkan perang ekonomi terhadap negara demokrasi Barat, maka perusahaan, layanan keuangan, dan regulator di Amerika Serikat perlu berbuat lebih banyak untuk melawan ancaman tersebut, demikian sekelompok ahli memperingatkan pada tanggal 25 April 2019.

Sebuah koalisi pakar keamanan, keuangan, dan hak asasi manusia yang baru-baru ini dibentuk, yang disebut Komite Bahaya Masa Kini: Tiongkok, mengadakan konferensi di sebuah hotel di Manhattan membahas perang ekonomi tanpa batas yang dilancarkan oleh Partai Komunis Tiongkok terhadap Amerika Serikat, menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh peningkatan ekonomi rezim Tiongkok, serta peran yang dimainkan oleh perusahaan dan modal Amerika Serikat dalam memicu peningkatan ekonomi rezim Tiongkok.

“Kami sedang perang ekonomi dengan Tiongkok… [yaitu] kader Partai Komunis Tiongkok yang radikal,” kata Steve Bannon, mantan kepala strategi untuk Presiden Donald Trump, mengatakan kepada media NTD The Epoch Times dalam sebuah wawancara setelah konferensi tersebut.

“Saat ini kami memiliki sistem keuangan global, sistem ekonomi global, yang memungkinkan kader Partai Komunis Tiongkok yang radikal ini dan kediktatoran totaliter di Tiongkok untuk memperbudak rakyatnya sendiri,” tambah Steve Bannon.

Situasi ini tidak dapat diterima, demikian kata Steve Bannon.

“Amerika Serikat harus berhenti membiayainya, kami harus mulai melakukan langkah-langkah  yang sulit, dan perusahaan Amerika harus berhenti mendukungnya.”

Para pembicara menunjukkan bahwa dana pensiun, dana lindung nilai, dan indeks saham di Amerika Serikat, seperti MSCI Emerging Market Index, membiayai berbagai perusahaan Tiongkok yang menimbulkan masalah keamanan nasional atau pelanggar hak asasi manusia.

Roger Robinson, mantan anggota Dewan Keamanan Nasional di bawah pemerintahan Ronald Reagan dan ketua Lembaga Penelitian Keamanan Praha saat ini, menunjuk pada contoh Hikvision, produsen kamera pengawas terkemuka di Tiongkok.

Hikvision telah bekerja sama secara mendalam dengan Beijing untuk mengembangkan teknologi buatan yang ditingkatkan kecerdasannya untuk memantau warganya, termasuk di wilayah barat laut Xinjiang di mana Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan para ahli PBB memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta kaum Uyghur dan minoritas kaum Muslim lainnya saat ini ditahan di dalam kamp tawanan.

“Pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan — secara langsung atau tidak langsung — yang diperdagangkan secara publik, yang berada dalam portofolio investasi, merupakan risiko material, bahkan asimetris, untuk berbagi nilai dan reputasi perusahaan,” kata Roger Robinson dalam wawancara dengan NTD.

Saat ini, risiko semacam ini tidak diungkapkan kepada komunitas investor sebelum keputusan investasi dibuat. Oleh karena itu, Roger Robinson dan rekan lainnya dari konferensi tersebut meminta Komisi Sekuritas dan Bursa untuk turun tangan dan meminta perusahaan Tiongkok untuk mengungkapkan hubungannya dengan rezim Tiongkok dan informasi keuangan lainnya di Tiongkok.

“Kami membutuhkan lebih banyak transparansi mengenai bagaimana uang dana pensiun rakyat  membiayai rezim Tiongkok,” kata Steve Bannon.

Para ahli juga menyebut inisiatif One Belt, One Road Tiongkok dan rencana industri ‘Buatan Tiongkok 2025’ sebagai kebijakan yang dirancang untuk menggantikan dominasi ekonomi Amerika Serikat.  One Belt, One Road adalah rencana kebijakan luar negeri andalan rezim Tiongkok untuk membangun pengaruh geopolitik melalui investasi infrastruktur di seluruh Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa.

‘Buatan Tiongkok 2025’  adalah kebijakan domestik yang bertujuan untuk membangun Tiongkok menjadi negara adidaya teknologi tinggi pada tahun 2025 melalui pengembangan bidang termasuk kecerdasan buatan dan robotika.

David Goldman, eksekutif keuangan dan kolumnis untuk Asia Times, mengatakan tujuan One Belt, One Road adalah untuk memberikan sumber surplus tenaga kerja dari negara lain untuk rezim Tiongkok, karena populasi Tiongkok semakin menua.

Raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei, adalah peserta One Belt, One Road yang utama, yang menyiapkan jaringan infrastruktur telekomunikasi. David Goldman mengemukakan kekhawatiran bahwa hal ini dapat menyebabkan perusahaan  Tiongkok membanjiri pasar dengan barang dan layanannya.

Dengan demikian, di negara-negara yang mendaftar untuk inisiatif One Belt, One Road, akhirnya “semua akan menjadi pekerja untuk komersialisasi Tiongkok,” kata David Goldman.

David Goldman mengatakan bahwa Amerika Serikat, setuju dengan sekutunya seperti Jepang dan Korea Selatan, harus mengembangkan dan menawarkan pengganti One Belt, One Road kepada negara-negara.

Gordon Chang, pakar Tiongkok dan penulis buku “The Coming Collapse of China,” menyoroti bahwa rezim Tiongkok mencuri sekitar 150 miliar juta Amerika Serikat hingga 600 miliar juta Amerika Serikat kekayaan intelektual Amerika Serikat setiap tahun.

“Berapa pun [jumlahnya], hal tersebut sudah keterlaluan,” kata Gordon Chang.

“Kami memiliki ekonomi berbasis inovasi. Jika kami tidak dapat mengkomersilkan inovasi kami, kami tidak memiliki ekonomi masa depan.”

Gordon Chang mengatakan bahwa perusahaan Amerika Serikat perlu melepaskan diri dari Tiongkok untuk memastikan kekayaan intelektualnya terlindungi. (Cathy He/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular