oleh Wen Pu

Komunis Tiongkok telah menciptakan Jalur Sutra Digital Abad ke-21 dalam inisiatif One Belt One Road atau OBOR yang menghubungkan negara dan kota di sepanjang rute. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran dari dunia luar.

Komunis Tiongkok selain mengekspor metode pengawasan terhadap rakyat juga kepemimpinan otoriter kepada negara-negara yang berpartisipasi dalam proyeknya. Akhirnya membuat negara-negara tersebut tunduk pada pemantauan komunis Tiongkok.

KTT Kerjasama Internasional One Belt One Road ke-2 diadakan di Beijing pada 25 hingga 27 April. Pada hari pertama, perusahaan operator telekomunikasi Tiongkok memperkenalkan situasi tentang bagian dari digitalisasi One Belt One Road.

Dalam forum internasional One Belt One Road ke-1 yang diadakan pada bulan Mei 2017, otoritas Beijing mengumumkan rencana mengintegrasikan teknologi big data ke dalam proyek One Belt One Road untuk menciptakan Jalur Sutra Digital Abad ke-21.

Menurut media Tiongkok, sejauh ini, 16 negara telah menandatangani nota kesepahaman tentang pembangunan Digital Silk Road dan 12 negara sedang mempersiapkan rencana kerjanya.

Deutsche Welle berbahasa Mandarin pada 27 April memberitakan, komunis Tiongkok berharap untuk mengintegrasikan pasar keuangan, menghubungkan negara dan kota di sepanjang rute One Belt One Road dengan infrastruktur digital generasi berikutnya yang dijangkau lewat jaringan satelit.

Tetapi para teknokrat dan pembuat strategi yang kritis terhadap motif komunis Tiongkok itu berpendapat bahwa melalui pembangunan infrastruktur digital di negara-negara berkembang pada akhirnya komunis Tiongkok dapat menguasai sebagian besar pasar komunikasi global. Pasalnya, perusahaan telekomunikasi Barat belum menginvestasikan terlalu banyak energi untuk bersaing di pasar negara relatif kecil yang berada di sepanjang rute One Belt One Road.

Menurut laporan, bagi negara-negara Afrika dan Asia dengan infrastruktur yang terbelakang di sepanjang rute OBOR, jika terjadi ketidaksepakatan antara Amerika Serikat dengan komunis Tiongkok mengenai standar dan peraturan di kemudian hari, maka sistem komunikasi negara-negara yang teknologi Tiongkok itu suatu hari bisa menjadi “pulau terpencil.” Dikhawatirkan suatu ketika tidak dapat berkomunikasi dengan sistem komunikasi yang disediakan oleh negara-negara Barat.

Laporan juga menyebutkan bahwa para pejabat komunis Tiongkok menyebut Jalur Sutra Digital adalah ‘komunitas takdir dari dunia maya’, tetapi ketika komunis Tiongkok mulai menerapkan strategi digitalnya. Kemudian memasang perangkat keras digital dan jaringan di negara-negara yang cenderung otoriter seperti Filipina, Malaysia atau Zambia. Masyarakat mulai khawatir mengenai nilai apa yang berada dalam “komunitas” yang dimaksud komunis Tiongkok ?

Nadege Rolland, seorang peneliti senior di Institut Nasional Studi Asia di Washington DC. mengatakan : bagi negara – negara semi-otoriter di seluruh dunia, banyak dari mereka berada di bawah payung One Belt One Road. Pengawasan terhadap rakyat melalui teknologi digital yang sudah populer di Tiongkok tampaknya cukup menarik minat mereka.

Nadege Rolland menilai seiring dengan meningkatnya ketergantungan negara-negara di sepanjang rute One Belt One Road terhadap komunis Tiongkok dalam teknologi Internet, secara tidak langsung telah membuka kemungkinan bahwa mereka juga akan dipantau oleh Beijing. Termasuk, dialihkannya data yang berlalu lintas di negara mereka untuk kepentingan intelijen komunis Tiongkok dan atau memberikan dukungan untuk kemajuan teknologi di berbagai bidang seperti kecerdasan buatan.

Jalur Sutra Digital lebih seperti monitor bertirai besi

Artikel di Bloomberg yang dimuat pada 10 Januari lalu mengungkapkan, berbagai bencana yang dibawa ke negara-negara yang berpartisipasi dalam Jalur Sutra Digital. Artikel tersebut terutama menggunakan Zambia, negara Afrika Tengah sebagai contoh.

Zambia menginvestasikan 1 miliar dolar AS untuk memasang fasilitas untuk telekomunikasi, penyiaran, dan pengawasan yang berteknologi Tiongkok. Zambia sebagai bagian dari Jalur Sutra Digital yang dianjurkan oleh komunis Tiongkok. Semua proyek ini didanai oleh modal dari Tiongkok, termasuk perusahaan ZTE dan Huawei yang banyak dikritik oleh dunia internasional. Negara tersebut kini menjadi salah satu negara yang berisiko tinggi terkena krisis utang.

Bloomberg menyebutkan bahwa menurut data penilaian pemerintah, gara-gara proyek itu utang Zambia kepada komunis Tiongkok mencapai 3.1 miliar dolar AS. Kira-kira sepertiga dari total utang luar negeri negara tersebut.

Aktivis anti-korupsi Gregory Chifire yang melarikan diri dari Zambia pada bulan November tahun lalu mengatakan : “Kami telah menjual diri kami kepada komunis Tiongkok”.

Bloomber menyebutkan, jalur Sutera Digital mendatangkan kekhawatiran terhadap Zambia, negara demokrasi multi-partai yang stabilitas nasionalnya cukup baik kini sedang beralih ke model represif ala komunis Tiongkok.
Menurut berita yang disampaikan oleh ‘Open Observatory of Network Interference’, bahwa pada tahun 2013 dan 2014, pemerintah Zambia telah memblokir setidaknya 4 situs web yang menggunakan teknologi yang umumnya oleh komunis Tiongkok dipakai untuk pemantauan.

Situs web ‘Zambian Watchdog’ yang berfokus pada pengungkapan korupsi telah diblokir pemerintah Zambia. Kontennya yang diposting sering disebut oleh pejabat pemerintah Zambia sebagai berita palsu.

Larry Moonze, editor media independen Zambia ‘the Mast’ kepada Bloomberg mengatakan sebagai surat kabar, jika ingin menelpon seorang sumber, maka pemerintah Zambia akan tahu dengan siapa Anda berbicara.

Likazo Kayongo, salah satu direktur media independen Zambia ‘The Post’ mengatakan bahwa organisasi media Zambia beroperasi dengan rasa ketakutan terhadap pemerintah. Baginya, pemerintah Zambia ingin berterima kasih kepada komunis Tiongkok atas “bantuan”-nya.

New York Times berbahasa Mandarin pada 25 April melaporkan bahwa komunis Tiongkok mengekspor sistem pengawasan berteknologi tinggi ke negara-negara diktator seperti Ekuador, Venezuela dan Bolivia.

Di antara mereka, Presiden Ekuador Rafael Correa pada tahun 2011 telah memperkenalkan sistem pemantauan yang disebut ECU-911 dari komunis Tiongkok. Teknologi ini kemudian digunakan oleh Correa untuk memantau, melacak, mengintimidasi dan menyerang lawan-lawan politiknya.

Mengutip laporan yang dirilis oleh Freedom House pada bulan Oktober tahun lalu, New York Times memberitakan bahwa sistem pengawasan yang disalahgunakan oleh komunis Tiongkok kini telah diekspor ke 18 negara seperti Zimbabwe, Uzbekistan, Pakistan, Kenya, Uni Emirat Arab, dan lainnya. Dan 36 negara lainnya telah menerima pelatihan untuk “panduan opini publik”.

Tiongkok dikenal sebagai negara yang pertumbuhan pemasangan kamera pengintai paling cepat dan negara paling otoriter di dunia. Kota-kota tingkat pertama di daratan sudah 100 % terpantau oleh kamera pengintai. Pihak berwenang melalui kamera telah mampu memantau dan menangkap jejak orang dan kendaraan yang berlalu lalang di kota.

Tahun lalu, komunis Tiongkok meluncurkan proyek ‘Terang Salju’ yang menargetkan daerah pedesaan sebagai target pemantauan.

Sistem pemantauan yang disebutkan di atas dan sistem pemantauan pengenalan wajah dari komunis Tiongkok telah banyak digunakan untuk memantau para pembangkang, aktivis, tokoh agama dan etnis minoritas, sistem itu oleh komunis Tiongkok telah dijadikan sebagai sarana untuk menekan rakyat.

Menurut data tahun 2016, komunis Tiongkok telah memasang 176 juta buah kamera pengintai yang dipasang di bandara, stasiun kereta api dan jalan-jalan. Diperkirakan pada tahun 2022, total pemasangan akan mencapai 2,76 miliar buah kamera di seluruh negeri. Disimpulkan, hampir setiap warga Tiongkok akan dipantau oleh 2 buah kamera. (sin/asr)

Video Rekomendasi ; 

Share

Video Popular