Erabaru.net. Di pagi yang dingin, Moses Sitima duduk di kursi kayu di beranda rumahnya yang memiliki dua kamar sambil  mendengarkan radio. Ia memutar tombol sampai mencapai stasiun favoritnya — penyiar publik di negara itu. Dalam waktu singkat, stasiun radio tersebut mengumumkan rapat umum bagi kandidat pemilihan partai yang berkuasa sebelum diakhiri dengan sebuah lagu.

“Lozani zanu,” lagunya berlanjut, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “tunjukkan pada dirimu.” Moses Sitima mengangguk setuju; ia tinggal di Mulanje, sebuah distrik yang bertetangga dengan kampung halaman presiden yang kini menjabat dan merupakan sosok kesayangan partai yang berkuasa, yaitu distrik Thyolo.

Lagu kampanye yang ditugaskan oleh Partai Progresif Demokratik merinci proyek-proyek pengembangan yang diselesaikan di bawah pemerintahan saat ini: stadion, hotel bintang lima, jalan, gedung parlemen, dan lainnya.

Semua proyek ini dibangun dengan hibah dan pinjaman dari rezim Tiongkok.

Menjelang pemilihan umum Malawi pada tanggal 21 Mei, Partai Progresif Demokratik berjanji untuk melanjutkan proyek yang saat ini belum rampung yang didukung oleh Tiongkok, serta memulai lebih banyak proyek lagi jika dipilih kembali. Terutama, Presiden Peter Mutharika baru-baru ini berjanji untuk membangun dua stadion lagi jika ia menang.

Tetapi Ernerst Thindwa, seorang analis politik di Chancellor College Universitas Malawi, mengatakan negara-negara Afrika harus sangat berhati-hati dalam hal bantuan Tiongkok.

“Harus ada situasi sama-sama menguntungkan, maka perlu untuk meneliti di mana dan apa yang diinvestasikan oleh pihak Tiongkok,” kata Ernerst Thindwa dalam sebuah wawancara.

Ernerst Thindwa mengutip contoh Hutan Chikangawa di Malawi, yang menurutnya telah habis akibat pengaruh Tiongkok.

Seorang petani Malawi berjalan melalui ladang jagungnya yang hancur akibat kekeringan di Lunzu di Blantyre, Malawi Selatan, pada tanggal 14 Februari 2018. (Amos Gumulira / AFP / Getty Images)

“Tiongkok berkeinginan besar memiliki sumber daya,” kata Ernerst Thindwa, seraya menambahkan bahwa Beijing sedang mencari apa saja dari Afrika yang dapat dirampok dan digunakan.

“Dampak dari pinjaman tersebut dan hubungannya adalah kami perlu waktu lama untuk memulihkan sumber daya. Kami membutuhkan investasi dan instrumen hukum yang tepat untuk mengelola pinjaman,” kata Ernerst Thindwa.

Manfaat Terbatas untuk Si Miskin, Ekonomi

Sementara banyak negara Afrika telah meminta bantuan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, tidak jelas apakah proyek yang dibangun dengan uang Tiongkok akan bermanfaat bagi rakyat biasa daripada hanya sekedar mengumpulkan keuntungan politik dan pribadi bagi para politisi.

Menurut pengacara dan ahli tata pemerintahan Z. Allan Ntata, selain jalan dan universitas, sebagian besar proyek yang dibangun di Malawi dengan menggunakan dana pinjaman dari Tiongkok belum membawa banyak perbaikan bagi kehidupan rakyat biasa.

“Sebagian besar pinjaman menguntungkan elit masyarakat dan bukan kaum miskin. Dan proyek-proyek ini tidak dapat meningkatkan ekonomi suatu negara,” kata Allan Ntata melalui email dari Inggris tempat ia tinggal saat ini.

Allan Ntata menyalahkan para pemimpin Afrika yang tampaknya memprioritaskan proyek yang salah ketika mendapatkan pinjaman, dengan mengatakan bahwa perubahan fokus diperlukan.

“Misalnya, jika Malawi meminta pinjaman dari Tiongkok untuk meningkatkan produksi listrik atau meningkatkan bandara dan membawa Malawi ke tingkat kelas dunia, ekonomi akan membaik,” kata Allan Ntata.

Namun, Menteri Informasi Malawi, Henry Mussa, berpendapat bahwa Malawi secara keseluruhan akan mendapat manfaat dari hubungan dengan Tiongkok, dan adalah salah untuk mengatakan bahwa rakyat tidak akan mendapat manfaat.

“Kami memiliki investor Tiongkok seperti yang bekerja di Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hotel bintang lima akan mendatangkan devisa dan jalan aspal akan membantu petani untuk mengakses pasar,” kata Allan Ntata dalam sebuah wawancara telepon.

Pemimpin China Xi Jinping (depan tengah) berpose dengan para pemimpin Afrika, termasuk Presiden Malawi Arthur Peter Mutharika (baris ke-2, pertama dari kanan), selama Forum Kerjasama Tiongkok-Afrika di Beijing pada tanggal 3 September 2018. (How Hwee Young / AFP / Getty Images)

Ketika para pejabat Tiongkok bertemu dengan para pemimpin Afrika pada tahun 2018 untuk mencapai kesepakatan hibah dan pinjaman senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat selama Forum Kerjasama Tiongkok -Afrika,  meninggalkan senyum lebar di wajah para pemimpin.

Foto bersama ketua Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping dengan para pemimpin Afrika telah banyak digunakan di media untuk menggambarkan hubungan antara Afrika dan Tiongkok.

Malawi, salah satu negara termiskin di dunia, dijadwalkan menerima bantuan Tiongkok sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat.

Chikondi Masamba, seorang petani berusia 50 tahun di Distrik Phalombe, selatan Malawi, mengatakan ia melihat tidak ada manfaat langsung dari proyek yang didanai oleh Tiongkok. Ayah empat anak yang bergantung pada penjualan kacang polong dan jagung untuk menghidupi keluarganya, mengatakan kehidupan menjadi semakin sulit. Tak satu pun dari anak-anaknya yang mampu kuliah di  akademi atau universitas.

“Kami berjuang lebih banyak sekarang daripada sebelumnya, namun kami mendengar pemerintah mendapatkan pinjaman untuk meningkatkan standar hidup kami. Saya tidak mengatakan universitas atau hotel itu adalah buruk, tetapi saya yang saya butuhkan adalah anak-anak saya mendapat manfaat dari pinjaman tersebut. Hasil panen sudah  semakin menurun dan harga hasil panen juga menurun. Bagaimana saya mampu menghidupi keluarga saya?,” kata Chikondi Masamba.

Diplomasi Perangkap Utang

Sejak Tiongkok meluncurkan inisiatif One Belt, One Road untuk menghubungkan Afrika serta bagian lain di Asia dan Eropa melalui pembangunan jaringan kereta api dan jalan, telah ada kritik yang meluas, terutama karena kekhawatiran mengenai transparansi dan hak asasi manusia yang dikobarkan oleh berbagai organisasi.

Di Afrika khususnya, LSM prihatin dengan pendekatan “tanpa ikatan” —kebalikan dari bantuan Barat, yang memberi penekanan kuat pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, pertanggungjawaban, dan transparansi.

Pelabuhan Sihanoukville di Kamboja, bagian dari inisiatif One Belt, One Road rezim Tiongkok. (Tang Chhin Sothy / AFP / Getty Images)

Di Malawi, Tiongkok mendanai pembangunan gedung parlemen sebesar 41 juta dolar Amerika Serikat, sebuah hotel bintang lima, dan sebuah universitas, dengan sebuah taman bisnis seharga 100 juta dolar Amerika Serikat dan stadion sepak bola yang sedang dibangun, di antara proyek lainnya.

Karena terbatasnya data yang disediakan oleh pemerintah, tidak jelas berapa banyak negara berutang pada Tiongkok, serta tidak jelas juga syarat dan ketentuan pinjaman tersebut.

Kualitas proyek infrastruktur juga dipertanyakan. Misalnya, bagian atap gedung parlemen yang baru runtuh delapan tahun setelah dibangun.

“Ada masalah terkait bantuan dan pinjaman Tiongkok. Dalam beberapa proyek seperti gedung parlemen, adalah orang Tiongkok yang mengetahui nilai infrastruktur,” kata Ben Kalua, seorang profesor ekonomi di Chancellor College Malawi, kepada The Epoch Times.

“Terbukti bermasalah bahwa Tiongkok yang menentukan persyaratan pinjaman. Kami telah melihat negara-negara mengalami masalah akibat gagal membayar hutang yang besar,” kata Ben Kalua.

Ben Kalua merujuk ke negara seperti Sri Lanka, yang secara formal menyerahkan pelabuhan strategis dengan masa sewa 99 tahun ke Tiongkok setelah berjuang melunasi utangnya namun gagal. Zambia yang sudah berjuang namun gagal untuk melunasi utangnya, menegosiasikan pinjaman lain dari Tiongkok  dengan pemasok listrik Zambia sebagai jaminan, sehingga menimbulkan aksi protes. Ada kekhawatiran bahwa meningkatnya utang akan menyebabkan Tiongkok mengendalikan pasokan listrik Zambia.

Hubungan antara Afrika dan Asia dengan Tiongkok telah digambarkan sebagai “diplomasi perangkap utang.” Pada kunjungan ke Afrika pada bulan Maret 2018, mantan Sekretaris Negara Amerika Serikat Rex Tillerson memperingatkan Afrika untuk tidak kehilangan kedaulatannya saat menerima pinjaman dari Tiongkok.

“Adalah penting bahwa negara-negara Afrika secara hati-hati mempertimbangkan ketentuan perjanjian tersebut dan tidak kehilangan kedaulatannya,” kata Rex Tillerson, seperti dilansir Reuters. (Charles Pensulo/ vV)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular