Perencanaan negara adalah kewajiban, bukan aset

Komentar

Erabaru.net. Dari angka resmi dan nonpemerintah, jelas ekonomi Tiongkok berada dalam kesulitan. Pada paruh kedua 2018, perkiraan pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tiongkok berkisar antara sekitar 6 persen hingga negatif 1,6 persen, menunjukkan penurunan berkelanjutan.

Perkembangan pesat ekonomi Tiongkok selama dua dekade terakhir pada dasarnya bergantung pada interaksi tiga faktor.

Pertama, Tiongkok menikmati suku bunga rendah jangka panjang, pelonggaran mata uang, margin bunga tinggi, dan pertumbuhan investasi yang cepat. Dengan monopoli sektor keuangan, bank menghasilkan keuntungan besar, merangsang penciptaan bisnis. Pemerintah Tiongkok cenderung mengambil keuntungan dari biaya pembiayaan yang rendah ini dengan meningkatkan dukungan untuk investasi publik skala besar.

Faktor kedua adalah model berorientasi ekspor Asia Timur, kebijakan industri yang menarik investasi asing dan mendorong manufaktur berorientasi ekspor tingkat rendah.

Kedua faktor ini telah lama menjadi subjek diskusi para ahli, tetapi ada faktor ketiga yang hampir tidak disadari: Serangkaian reformasi kebijakan Tiongkok yang membawa kegiatan ekonomi non-moneter ke dalam ekonomi moneter.

Fitur penting dari ekonomi modern adalah menilai kurs valuta, yaitu penggunaan mata uang terhadap kuantitas dan memperhitungkan semua aktivitas ekonomi. Dalam masyarakat pra-modern, kegiatan ekonomi kurang cenderung diukur dengan mata uang — misalnya, rakyat yang bertahan hidup dengan bertani akan mengabaikan perdagangan dan mata uang.

Pada beberapa kesempatan sebelum tahun 1980-an, Dana Moneter Internasional mengukur perkembangan ekonomi Tiongkok dengan Paritas Daya Beli, dan memperkirakan bahwa Produk Domestik Bruto per kapita Tiongkok adalah sekitar USD 2.000, tetapi pada saat itu, nominal Produk Domestik Bruto per kapita Tiongkok hanya USD 300.

Pada tahun 1996, Dana Moneter Internasional mengeluarkan laporan, juga diukur dalam Paritas Daya Beli, memperkirakan bahwa Produk Domestik Bruto per kapita Tiongkok sekitar USD 6.000 hingga USD7.000, sedangkan nominal Produk Domestik Bruto hanya sekitar USD 500.

Kondisi ini berubah pada akhir 1990-an, ketika Tiongkok meluncurkan serangkaian “langkah reformasi” yang memengaruhi real estat, perawatan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan sejenisnya. Inti modernisasi ekonomi ini sebenarnya adalah proses menilai kurs valuta. Perumahan yang sebelumnya tidak dihitung dalam nominal Produk Domestik Bruto dibawa ke ekonomi melalui reformasi, seperti halnya layanan medis.

Sebelum reformasi ekonomi, layanan kesehatan diperlakukan sebagai barang publik — konsep biaya dan pendapatan tidak berlaku dan semua ditanggung oleh sistem politik. Reformasi pasar membuat semua layanan publik seperti itu dinilai secara kurs valuta, sehingga memunculkan nominal Produk Domestik Bruto.

Dalam perkembangan ekonomi Tiongkok saat ini, keunggulan yang dibawa oleh ketiga faktor ini pada dasarnya telah habis. Proses menilai kurs valuta ekonomi telah selesai. Pertumbuhan ekspor sulit dipertahankan, dan kekayaan yang dihasilkan oleh pelonggaran moneter dan investasi melalui pinjaman pemerintah tidak dapat menyamai nilai intrinsik dari investasi tersebut.

Perang dagang Sino-Amerika Serikat, gelembung real estat, dan krisis keuangan hanyalah gejala keterbatasan struktural yang menjadi akar penyebab masalah ekonomi Tiongkok.

Banyak yang telah dibuat selama transisi Tiongkok dari manufaktur tingkat rendah ke industri teknologi tinggi selama dekade terakhir. Tiongkok jelas telah mengalami kemajuan dalam hal ini, tetapi masih jauh dari cukup kompetitif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sejak tahun lalu, media pemerintah Tiongkok telah membual mengenai “empat penemuan baru,” tetapi salah satunya, usaha berbagi sepeda, berada di ambang kebangkrutan.

Seperti berbagi sepeda, sisa dari “empat penemuan baru” sebagian besar merupakan inovasi model layanan, dan tidak benar-benar menampilkan teknologi mutakhir. Sulit untuk merombak industri secara bermakna tanpa sektor inovasi teknologi yang kuat, yang masih kurang dimiliki Tiongkok.

Sepuluh tahun yang lalu, kota Ningbo di tenggara Tiongkok mengumumkan rencana fantastik untuk “menghasilkan satu atau dua ratus tokoh inovatif teknologi ala Steve Jobs.”

Menurut Peter Drucker, seorang konsultan manajemen, pendidik, dan penulis Amerika kelahiran Austria yang telah digambarkan sebagai “pendiri manajemen modern,” musuh terbesar inovasi dan kewirausahaan adalah otoritas dan perencanaan pusat. Perencanaan negara Tiongkok adalah hambatan terbesar untuk inovasi dan kewirausahaan.

Selain itu, nilai-nilai dasar dari sistem otoriter Tiongkok mengasumsikan bahwa elit politik memiliki lebih banyak kebijaksanaan dan perspektif daripada warganegara biasa. Sikap ini menghambat inovasi, sehingga membuat Tiongkok tidak mungkin dapat menghasilkan bahkan satu pengusaha ala Steve Jobs di bawah model pengembangan saat ini, apalagi meningkatkan seluruh industrinya.

Perencanaan pusat adalah baik untuk negara-negara berkembang karena dapat menetapkan tujuan dasar dan mencapainya. Tapi begitu fase ini selesai, perencanaan pusat menjadi kewajiban, bukan aset. Sementara elit rezim Tiongkok terus mempertahankan sistem ini dan dengan angkuh menyatakan keunggulannya, hasilnya sebenarnya adalah krisis ekonomi. (Zhang Shan/ Vv)

Zang Shan adalah seorang analis urusan internasional, dengan spesialisasi pada urusan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah opini dari penulis, dan bukan pandangan dari The Epoch Times.

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular