Erabaru.net. Alat teknologi canggih yang memungkinkan rezim Tiongkok untuk menguping pembicaraan telepon pintar tidak hanya terjadi di Tiongkok tetapi juga di Kanada dan negara lain dengan menempatkan orang biasa di bawah pengawasan yang tak terhindarkan, kata direktur Human Rights Watch, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh dunia.

“Dan pemerintah Kanada terperangkap sehingga sangat ketakutan,” kata Sophie Richardson yang berbasis di Washington pada diskusi panel baru-baru ini di Ottawa mengenai perlunya Kanada untuk menyusun strategi baru untuk terlibat dengan semakin meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Tiongkok.

Ko-panelis Sophie Richardson yaitu David Kilgour menunjukkan bahwa toleransi diam-diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia Tiongkok atas nama perdagangan dan investasi yang meningkat belum menghasilkan manfaat ekonomi apa pun bagi Kanada. Bahkan, tidak menguntungkan, kata David Kilgour.

“Ini hanya menghasilkan pekerjaan Kanada dialihdayakan ke Tiongkok, dan terjadi peningkatan defisit perdagangan bilateral dan investasi,” kata David Kilgour, mantan Sekretaris Negara untuk Asia Pasifik, aktivis HAM internasional, dan pakar kampanye penganiayaan Tiongkok terhadap praktisi Falun Gong.

Memata-matai Melalui WeChat

Sophie Richardson mengatakan pada acara tanggal 8 Mei, yang dipandu oleh Dewan Internasional Kanada, bahwa Human Rights Watch telah melakukan penelitian mengenai pengawasan canggih dan teknologi pengenalan wajah.

“Selama dua tahun terakhir, kami telah mempelajari penggunaan teknologi baru yang telah dikembangkan untuk memata-matai percakapan di WeChat dan media sosial lainnya,” kata Sophie Richardson, merujuk pada sistem pesan instan yang diluncurkan oleh Tencent, perusahaan teknologi informasi Tiongkok beberapa tahun lalu yang dapat digunakan di telepon pintar.

Seiring dengan meningkatnya popularitas WeChat, rezim Tiongkok menjadi waspada dan mulai memantau percakapan dengan cermat, dengan licik mengklaim bahwa WeChat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan anti-pemerintah, terutama di provinsi barat laut Xinjiang,

Xinjiang adalah rumah bagi minoritas umat Muslim Tiongkok yang telah ditargetkan untuk pembersihan etnis. Menurut para ahli, hingga 1 juta warga Uighur, Kazak, dan Uzbek telah ditahan sejak bulan April 2017 di kamp pendidikan ulang.

Sophie Richardson mengatakan, Human Rights Watch pertama kali melaporkan pada tahun 2018 mengenai teknologi yang baru dikembangkan yang digunakan polisi dan pejabat lainnya untuk berkomunikasi dengan Platform Operasi Gabungan Terpadu, salah satu sistem utama yang digunakan otoritas Tiongkok untuk mengawasi dengan cermat percakapan pribadi di WeChat dan aplikasi lainnya.

Program kepolisian ini mengumpulkan data mengenai rakyat dan mendorong pihak berwenang untuk menargetkan rakyat yang kepribadian dan perilakunya dianggap mengindikasikan kecenderungan separatis. Pengawasan ini juga menekan kebebasan beragama, karena waspada terhadap rakyat yang dianggap “terlalu Islami” yang kemudian dikirim untuk menghadapi konsekuensi yang mengerikan.

Mereka yang ditargetkan dipantau secara ketat dan akhirnya berakhir di kamp pendidikan ulang politik, kata Sophie Richardson.

‘Kami Telah Disusupi

Kekhawatiran rezim Tiongkok terhadap impuls separatis di antara etnik minoritas Uighur tidak berhenti di perbatasan Xinjiang, kata Sophie Richardson.

“Provinsi Xinjiang adalah pusat gempa, tetapi bukan satu-satunya tempat di mana teknologi ini digunakan,” kata Sophie Richardson, menambahkan bahwa warga dan penduduk dari negara mana pun termasuk Kanada dan Amerika Serikat dapat menjadi sasaran juga jika mereka diduga mendukung Uyghur, praktisi Falun Gong, atau orang lain yang dianggap mengancam kepentingan negara Tiongkok.

“Seorang mahasiswa Tiongkok di Washington mengatakan kepada saya bahwa ia sedang diawasi dan bahwa ia merasa tinggal di Tiongkok karena di Amerika Serikat ia merasa dibatasi seperti ia rasakan di negara asalnya,” kata Sophie Richardson.

“Kami telah disusupi,” David Kilgour setuju, yang bersama pengacara hak asasi manusia David Matas ikut menulis “Bloody Harvest,” sebuah buku mengenai praktik pengambilan organ para tahanan nurani Falun Gong secara paksa oleh Partai Komunis Tiongkok.

“Pada pertengahan tahun 1999, kekerasan terhadap komunitas Falun Gong, yang menganjurkan pendekatan Buddha untuk kerohanian dan kesehatan, diluncurkan oleh Partai Komunis Tiongkok dan berlanjut hingga hari ini,” kata David Kilgour.

Menambah pengamatan Sophie Richardson bahwa kini perlakuan serupa telah diperluas ke Uighur, David Kilgour mengatakan bahwa warga Uighur, seperti praktisi Falun Gong, diuji darah di kamp pendidikan ulang, mencakup pengujian DNA yang tidak lazim, yang hanya berguna untuk keperluan transplantasi organ.

“Para pemimpin dunia perlu berbicara mengenai hal ini; tidak dapat berbisnis seperti biasa dengan rezim yang memperlakukan kaum minoritas nasional begitu mengerikan,” kata David Kilgour.

“Kami memiliki harapan sederhana supaya ada  perubahan dengan adanya laporan kami, tapi kami menerbitkan laporan kami untuk menjaga pembicaraan mengenai penindasan terhadap warga Uighur terus berlangsung,” kata Sophie Richardson.

‘Hari-Hari yang Sulit’

Moderator panel adalah Margaret McCuaig-Johnston, Rekan Senior di Institut Masyarakat Ilmiah dan Teknologi di Universitas Ottawa dan Rekan Senior di Institut Tiongkok di Universitas Alberta.

“Ini adalah hari-hari yang sulit bagi Kanada,” kata Margaret McCuaig-Johnston, merujuk pada penahanan dua warganegara Kanada yang sedang berlangsung di Tiongkok dan kemungkinan eksekusi terhadap dua warganegara Kanada lainnya, dan ketakutan akan pembalasan terhadap warganegara Kanada tersebut jika Ottawa mencoba melakukan intervensi.

Hanya beberapa hari setelah Kanada menangkap eksekutif Huawei Meng Wanzhou untuk mematuhi surat perintah ekstradisi Amerika Serikat bulan Desember lalu, Tiongkok, sebagai pembalasan, menahan warganegara Kanada bernama Michael Kovrig dan Michael Spavor atas tuduhan mencuri rahasia negara.

“Saya ingat Michael Kovrig (mantan diplomat dan Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Kanada di Beijing dari tahun 2014 hingga 2016) menghadiri pertemuan Dewan Internasional Kanada,” kata Margaret McCuaig-Johnston, merujuk pada Tiongkok yang menjadi tuan rumah diskusi panel.

Michael Kovrig sedang cuti dari Urusan Global Kanada, dan tanpa paspor diplomatik saat ditangkap, sehingga membuat kasusnya semakin sulit bagi pemerintah Kanada.

Menyerukan kemauan politik yang lebih kuat dan lebih canggih dalam memaksakan nilai-nilai Kanada kepada Tiongkok pada semua masalah bilateral, David Kilgour mengatakan, “Sebagian besar negara tetap diam, takut pembalasan Beijing.”

Sophie Richardson memiliki saran konkret untuk menyesuaikan keterlibatan Kanada dengan Tiongkok untuk menyeimbangkan politik praktis dengan prinsip hak asasi manusia.

“Tempatkan sanksi terhadap setiap perusahaan Tiongkok yang melanggar hak asasi manusia, memastikan bahwa perusahaan Kanada di Tiongkok mematuhi kewajiban hak asasi manusia,” kata Sophie Richardson.

Sophie Richardson mengatakan Kanada juga dapat memberikan perhatian diplomatik yang meningkat terhadap masalah tersebut.

“Anda menunjuk seorang utusan khusus untuk melihat situasi Rohingya di Myanmar; mengapa anda tidak melakukan hal yang sama untuk warga Uighur?” tanya Sophie Richardson.

“Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri anda dapat menjelaskan ancaman Tiongkok dengan jelas kepada publik Kanada,” tambah Sophie Richardson. (Susan Korah/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular