Erabaru.net. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong mendesak para pejabat Amerika Serikat selama sidang kongres pada tanggal 15 Mei untuk membantu melawan RUU ekstradisi yang akan memungkinkan tersangka kriminal dikirim ke Tiongkok Daratan.

Selama dengar pendapat yang diadakan oleh Komisi Kongres-Eksekutif Amerika Serikat mengenai Tiongkok, warga Hongkong menyatakan keprihatinannya mengenai rencana pemerintah Hong Kong untuk mengubah undang-undang ekstradisi dalam dua minggu ini, di mana otonomi Hong Kong semakin berkurang sejak dikembalikan ke Kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997.

Karena mayoritas legislatif unikameral Hong Kong, Dewan Legislatif Hong Kong adalah pendukung kebijaksanaan Beijing, maka amandemen tersebut akan disetujui.

Anggota Kongres Amerika Serikat dan para saksi membahas bagaimana RUU ekstradisi yang diusulkan tersebut dapat merugikan tidak hanya kebebasan berbicara, peraturan hukum, dan demokrasi Hong Kong, tetapi juga ekonomi Hong Kong dan setiap aspek masyarakat.

Karena rezim Tiongkok menerapkan “aturan demi hukum,” bukannya “aturan hukum,” maka siapa pun yang membuat marah Beijing dapat berisiko menghadapi tuntutan pidana, kata Martin Lee, aktivis pro-demokrasi Hong Kong dan mantan anggota parlemen. Hal tersebut mencakup 85.000 ekspatriat Amerika yang saat ini tinggal di Hong Kong.

Senator Republikan James P. McGovern (D-Mass.), Ketua Komisi Kongres-Eksekutif Amerika Serikat mengenai Tiongkok, menyimpulkan: “Kesaksian hari ini sangat kuat. Saya pikir anda telah memperjelas kedaruratan situasi.”

Situasi Terkini

Empat warga Hong Kong memberikan kesaksian selama dengar pendapat tersebut, termasuk Nathan Law, salah satu pemimpin protes pro-demokrasi tahun 2014 yang dikenal sebagai Gerakan Payung. Ia mengatakan pengadilan Hong Kong memenjarakannya dan para pemimpin Gerakan Payung lainnya pada tahun 2018 adalah contoh kemerosotan hak sipil Hong Kong.

Juga, Nathan Law didiskualifikasi dari kursi terpilihnya di Dewan Legislatif Hong Kong pada tahun 2017, di mana seharusnya ia adalah  anggota parlemen termuda dalam sejarah Hong Kong.

Nathan Law didiskualifikasi atas cara ia mengambil sumpah jabatannya, sebuah keputusan yang dimungkinkan setelah rezim Tiongkok melakukan intervensi dalam mengeluarkan interpretasi baru terhadap konstitusi Hong Kong. Beberapa anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong lainnya juga didiskualifikasi dalam kondisi yang sama.

Nathan Law berkata: “Saya sendiri, adalah contoh tepat [perambahan hak asasi manusia].”

Mak Yin Ting, seorang jurnalis dan mantan ketua Asosiasi Jurnalis Hong Kong, berkomentar mengenai kebebasan pers yang merosot di Hong Kong, mencatat bahwa peringkat Hong Kong pada Indeks Kebebasan Pers Reporter Tanpa Batas pada tahun 1997 adalah sekitar peringkat 20, tetapi tahun ini, Hong Kong merosot ke peringkat 73.

Senator Amerika Serikat Marco Rubio (R-Fla.) bertanya apakah wartawan Hong Kong takut terhadap rezim Tiongkok, yang dijawab oleh Mak Yin Ting: “Dalam survei yang kami lakukan awal tahun ini, 22 persen jurnalis [Hong Kong] berada di bawah tekanan dari pengawas di mana saat jurnalis melaporkan masalah kemerdekaan Hong Kong, mereka ditekan ”untuk tidak membahas topik semacam itu.” Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa suara di Hong Kong menyerukan kemerdekaan resmi Hong Kong dari Tiongkok Daratan: Topik yang tabu untuk Beijing.

Mak Yin Ting menambahkan bahwa banyak media Hong Kong melakukan sensor diri  karena takut akan akibat jika mereka mengkritik Beijing. Mak Yin Ting takut situasinya akan menjadi lebih buruk jika RUU ekstradisi disahkan — karena wartawan dan editor akan semakin takut membuat marah pemerintah Beijing.

Kekhawatiran Mengenai RUU Ekstradisi

Mengenai langkah-langkah ekstradisi yang baru, Senator Republikan A. Thomas Suozzi (D-N.Y.) bertanya kepada para saksi bagaimana mereka berpikir pemerintah Amerika Serikat dapat membantu.

Para saksi mengatakan mereka berharap Kongres Amerika Serikat dapat mengirim tim kerja ke Hong Kong sesegera mungkin untuk berbicara dengan Kepala Eksekutif Hong Kong yang pro-Beijing saat ini, Carrie Lam.

Senator Republikan Chris Smith (RN.J.) berkomentar mengenai pentingnya dukungan Amerika Serikat untuk upaya semacam itu: “Adalah kepentingan setiap orang bahwa Hong Kong tetap menjadi jembatan yang bebas dan makmur antara Tiongkok dan Barat…Jika Amerika Serikat dan masyarakat internasional tidak membela hak dan kebebasan warga Hong Kong sekarang, maka ada sedikit harapan bahwa kebebasan dapat berakar di Tiongkok Daratan di masa depan.”

James P. McGovern menambahkan: “Kami berada di pihak rakyat Hong Kong. Kami berada di pihak anda. Kami tentu menanggapi saran anda dengan serius dan akan melakukan tindak-lanjut yang diperlukan.”

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular