oleh Li Yun

Telah lama beredar rumor bahwa Rapat Paripurna Keempat Partai Komunis Tiongkok ke-19 yang sedianya diadakan tahun lalu, tetapi sampai sejauh ini masih belum ada tanda-tanda untuk direalisasikan.

Seiring dengan meningkatnya suhu perang dagang antara AS – Tiongkok, perselisihan di internal Partai Komunis Tiongkok juga semakin runcing.

Menurut berita terakhir bahwa Rapat Paripurna Keempat mungkin akan diadakan pada bulan September mendatang. Temanya juga akan diubah dari sebelumnya yang topik ekonomi dan reformasi menjadi topik memperkuat kedudukan partai. Namun demikian apakah rapat nantinya bisa terlaksana tidak seorang pun yang tahu.

Kobaran api perang dagang kian membesar, Presiden Trump kembali memberlakukan kenaikan tarif impor untuk komoditas Tiongkok, pihak Tiongkok pun langsung membalasnya. Namun, media Hongkong mengungkapkan bahwa banyak orang dalam internal partai tidak setuju dengan praktik keras lawan keras yang diusung pihak berwenang Beijing.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah dalam masyarakat Tiongkok saat ini, terutama para intelektual yang memiliki lebih banyak saluran untuk mendapatkan informasi dari dalam partai bahwa mereka juga setuju dengan pandangan kaum liberal internal Partai Komunis Tiongkok.

Menurut berita bahwa peningkatan suhu perang dagang dalam pandangan para intelektual Tiongkok adalah hal bagus, baik untuk mendesak rezim melakukan perubahan mendasar dalam politik Tiongkok.

Mr. Tan dari Hunan mengatakan kepada media AS bahwa mereka yang setuju dengan nilai-nilai universal mendukung Amerika Serikat untuk meningkatkan tarif. Jika orang yang mendukung kenaikan pajak berada di posisi mayoritas, maka hancurlah rezim komunis Tiongkok.

Saat ini, pandangan masyarakat tentang kejadian itu sangat berbeda. Masyarakat yang cenderung liberal mereka bersorak, tetapi kebanyakan masyarakat awam yang tidak bisa mendapatkan informasi dari luar lebih percaya pada retorika Komunis Tiongkok. Mereka menganggap bahwa itu merupakan konspirasi imperialisme AS untuk menekan kebangkitan Tiongkok.

Ini mungkin alasan mengapa komunis Tiongkok terus memperketat blokade informasi jaringan dan mengendalikan laporan media.

Analisa Dong Liwen, pakar politik terkenal Taiwan dalam program komentar politik menyebutkan bahwa, Xi Jinping telah goyah dalam menentukan pendirian, apakah harus bersikap pro atau kontra dengan suara dalam partai yang kekuatannya sama besarnya.

Konon, tidak terealisasinya Rapat Paripurna Keempat Partai Komunis Tiongkok ke-19 dikarenakan oleh terlalu besarnya perselisihan internal partai.

Menurut praktik komunis Tiongkok, pada bulan Juli atau Agustus sudah ada pengumuman tentang perkiraan waktu pembukaan rapat paripurna, dan kemudian tanggal dan rincian yang lebih tepat difinalisasi lagi saat pertemuan Politbiro.

Pada tahun 2018, karena Rapat Paripurna Kedua telah menentukan amandemen konstitusi, jadi dunia luar menduga bahwa Rapat Paripurna Keempat ke-19 akan mengikuti rapat paripurna terdahulu, paling lambat diadakan pada bulan Oktober tahun yang sama. Jika belum juga diadakan sampai akhir bulan Nopember, penyelenggaraannya mungkin pada bulan September 2019.

Analisis Chen Pokong, komentator politik Tiongkok mengatakan bahwa rapat-rapat partai yang diadakan di tahun 2018 mengalami situasi yang tidak normal. Rapat Paripurna Kedua dan Ketiga diadakan secara berurutan di awal tahun, tetapi Paripurna Keempat hanya rumornya saja yang beredar tetapi belum juga terselenggara. Sesungguhnya, pergulatan sedang terjadi di tingkat tinggi kepemimpinan pusat.

Chen mengatakan, perselisihan yang terjadi ini jauh lebih tajam daripada yang diperkirakan dunia luar, sampai beberapa pertemuan tidak bisa dibuatkan notulennya. Bahkan para peserta rapat tidak diijinkan untuk membawa gelas untuk air minum, pena, kertas, dan tanpa dilengkapi spanduk untuk tema.

Sebelum ini, ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa akibat perang dagang Tiongkok –  AS, perpecahan yang serius justru mewarnai situasi di dalam partai sehingga Rapat Paripurna Keempat ke-19 tak kunjung terselenggara.

Perang dagang secara langsung mempengaruhi situasi politik komunis Tiongkok. Pada awal perang dagang tahun lalu, menjelang pertemuan Beidaihe, rumor politik seperti rencana kudeta beredar di Beijing, para veteran Tiongkok memaksa datang ke Beijing untuk menyampaikan tuntutan,  sekelompok polisi bersenjata mencari gara-gara dan lainnya.

Pada bulan Oktober tahun yang sama, ada perselisihan lain antara Xi dan Deng, yang terkait dengan reformasi dan liberalisasi. Pada awal bulan Desember saat berlangsungnya negosiasi perdagangan, muncul Meng Wanzhou, putri bos Huawei ditangkap pihak berwenang Kanada. Bahkan ada berita bahwa beberapa orang dalam partai bermaksud menggunakan insiden tersebut untuk mendesak Wang Qishan untuk meminta Xi Jinping bertindak.

Pada saat itu, media Inggris mengutip ucapan pejabat senior Partai Komunis Tiongkok yang mengungkapkan bahwa perang dagang telah menyebabkan sengitnya “pergulatan” demi kepentingan kekuasaan di antara tingkat pemimpin atas. Oleh karena itu rapat paripurna tertunda dan mengubah tema.

Pada awal bulan Mei tahun ini, ketika suhu perang dagang kembali memanas, South China Morning Post melaporkan bahwa Xi Jinping membatalkan kesepakatan yang telah dibuat oleh delegasi perdagangan Tiongkok dengan AS, ia bahkan dilaporkan telah mengatakan : “Saya pribadi yang akan mempertanggungjawabkan semua konsekuensinya.”

Sebagaimana dituturkan oleh Ming Juzheng, seorang profesor jurusan politik di Universitas Taiwan, bahwa kekuatan yang berada di belakang media South China Morning Post adalah Zeng Qinghong, yaitu kekuatan anti-Xi.  Mereka menuntut Xi Jinping bertanggung jawab penuh atas keberhasilan atau kegagalan perang dagang.

Ming Juzheng mengatakan bahwa Xi Jinping sekarang sedang berada dalam situasi terjepit oleh kekuatan internal dan eksternal. Eksternal termasuk perang dagang, memburuknya hubungan AS – Tiongkok, dan menghadapi isolasi secara global. Sedangkan internal termasuk kemunduran ekonomi, munculnya sejumlah masalah di pasar obligasi, pasar saham, juga masalah pangan, pengangguran dan konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan tantangan politik.

Sekarang, terdapat 4 kekuatan utama dalam tubuh partai yang bertentangan dengan Xi Jinping, atau yang disebut kekuatan anti-Xi. Mereka itu adalah sisa-sisa anggota fraksi Jiang, jutaan pejabat korup yang masih tersebar di pemerintahan pusat hingga daerah, para keturunan pejabat senior tempo dulu yang korup dan melakukan bisnis dan anggota militer yang kontra dengan Xi.  Kini Xi Jinping berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan.

Ming Juzheng mengatakan bahwa Xi sampai salah bertindak, kehidupan fisik dan politiknya akan terancam. Kuncinya adalah apakah Xi Jinping bersedia untuk meninggalkan Partai Komunis Tiongkok. Saat ini, ia juga sedang goyah dalam mengambil keputusan mengenai hal ini.

Berita terbaru menunjukkan bahwa Rapat Paripurna Keempat yang ke-19 yang telah ditunda penyelenggaraannya, hingga kini pun belum dapat dipastikan kapan akan diselenggarakan meskipun temanya telah diubah dari topik ekonomi dan reformasi menjadi topik memperkuat kedudukan partai. (Sin/asr)

Share

Video Popular