Nicole Hao – The Epochtimes

Erabaru.net. Hampir 2 juta warga Hongkong berpakaian hitam-hitam membanjiri jalan-jalan kota itu, Minggu (16/6/2019). Demonstran menyerukan pemerintah untuk mencabut RUU ekstradisi yang kontroversial. Demonstran juga menyerukan kepada pemimpin kota itu agar lengser dari jabatannya.

Menurut penyelenggara, pawai kali ini adalah demonstrasi terbesar dalam sejarah kota itu. Warga yang berpartisipasi hampir 2 juta orang mewakili hampir 29 persen penduduk Hong Kong. Lagi-lagi Polisi mengatakan demonstran hanya mencapai 338.000 orang pada puncaknya.

Demonstrasi besar-besaran ini digelar dalam rentang satu minggu setelah 1,03 juta warga berparade menentang rancangan undang-undang yang diusulkan  memungkinkan warga dipindahkan ke daratan Tiongkok untuk diseret ke pengadilan. Aksi kali ini digelar beberapa hari setelah polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di luar legislatif kota, menyisakan setidaknya 80 warga sipil terluka.

Pemimpin Hong Kong, Kepala Eksekutif Carrie Lam, akhirnya meminta maaf pada malam 16 Juni. Dia menyatakan akan menerima kritik atas penanganan rancangan undang-undang. Namun, Lam, tidak menanggapi tuntutan pemrotes bahwa RUU itu harus ditarik atau dia mengundurkan diri.

Sekitar 2 juta warga Hong Kong berpawai pada 16 Juni untuk meminta pemerintah Carrie Lam untuk mencabut RUU Ekstradisi. (Gang Yu / The Epoch Times)

Sebelumnya pada 15 Juni, Lam mengumumkan bahwa RUU itu akan ditangguhkan tanpa batas waktu — tetapi tidak dicabut— dengan wajah dramatis di tengah meningkatnya seruan agar dia turun dari jabatannya.

Permintaan Maaf Ditolak

Pernyataan Lam 16 Juni menandai pertama kalinya pemerintahannya meminta maaf atas tindakannya.

“Kepala eksekutif mengakui bahwa konfrontasi dan konflik berskala besar terjadi di masyarakat Hong Kong karena ketidakcukupan pekerjaan pemerintah, menyebabkan banyak warga kecewa dan sedih, Kepala eksekutif meminta maaf kepada publik, dan berjanji akan menerima kritik dengan cara yang paling tulus dan rendah hati,” demikian pernyataan pemerintah Hong Kong.

Namun, penentang RUU itu tidak puas dengan permintaan maaf itu.

“Orang-orang tidak akan menerimanya, kecuali ada kepastian pencabutan RUU,” kata anggota parlemen pro-demokrasi Au Nok-hin kepada Hong Kong Free Press.

Civil Human Rights Front atau CHRF sebagai penyelenggara parade, dalam sebuah postingan di Facebook menyatakan menolak permintaan maaf Lam. CHRF mengatakan janjinya untuk terus melayani warga Hong Kong adalah “penghinaan total” dan upaya untuk “membodohi orang-orang yang turun ke jalan.”

Civil Human Rights Front menyerukan “tiga penangguhan” pada 17 Juni, mendorong orang untuk menghentikan pekerjaan, kelas, dan pasar untuk menuntut pencabutan secara total terhadap RUU Ekstradisi.

Selain itu, kelompok sipil Hong Kong menyerukan pembebasan terhadap demonstran yang ditangkap serta seruan kepada polisi dan pemimpin Hong Kong agar dituntut  mencabut tudingan bahwa pemrotes pada 12 Juni adalah “perusuh” dan seruan pengunduran diri Lam.

“Jika pemerintah menolak untuk merespons, hanya lebih banyak warga Hong Kong yang akan mogok, 2 juta +1 warga akan turun ke jalan, sampai suara mereka didengar,” tulis HRCF dalam pernyataannya.

Jutaan warga Hongkong berbaris dari Victoria Park ke Admiralty dengan panjang berkilometer dalam parade yang dimulai pukul 3 malam waktu setempat dan secara resmi berakhir sekitar pukul 11 malam.

Para pengunjuk rasa mengangkat pesan yang bertuliskan “Anak-anak Bukan Perusuh” selama pawai di Hong Kong pada 16 Juni 2019. (Yu Gang / The Epoch Times)

Sejumlah demonstran membawa bunga carnation dan lainnya memegang spanduk bertuliskan, “Jangan tembak, kami orang Hongkong” – sebuah permohonan kepada polisi yang menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada pengunjuk rasa pada 12 Juni. Hasilnya, melukai 81 orang.

Para pengunjuk rasa membentuk lautan hitam di sepanjang jalan raya, trotoar dan stasiun kereta api di pusat keuangan Hong Kong untuk melampiaskan rasa frustrasi dan amarah mereka kepada Lam.

“Saya terlalu marah untuk berbicara karena Carrie Lam tidak mendengarkan kami, 1 juta warga Hongkong,” kata seorang pemrotes yang bermarga Yau kepada Epoch Times Hong Kong, merujuk pada protes massa sebelumnya pada 9 Juni.

Yau, yang menghadiri pawai bersama suaminya dan putra kembar berusia 6 tahun, mengatakan dia memprotes untuk anak-anaknya.

“Saya tidak ingin anak-anak saya tidak memiliki kebebasan di Hong Kong. Sebagai seorang Hong Kong, saya merasa sangat tertekan (tentang apa yang terjadi), ”katanya.

Pemrotes lain yang bermarga Mak, yang menghadiri rapat umum bersama istri dan putrinya yang berusia 14 tahun, mengatakan putranya yang berusia 20 tahun termasuk di antara mahasiswa yang menghadapi gas air mata dan peluru karet dari polisi pada 12 Juni.

“Hong Kong adalah kota asal kami, dan kami mengurus rumah kami,” kata Mak.

“RUU ekstradisi akan berdampak pada kebebasan berbicara kami. Tanpa kebebasan berbicara, kita kehilangan hak untuk memantau [pihak berwenang], dan Hong Kong akan terus tenggelam, ” imbuh Mak.

Sementara itu Isti mak mengatakan “Di daratan Tiongkok, orang tidak memiliki perlindungan karena tidak ada aturan hukum, upaya mahsiswa [selama protes] tidak hanya untuk diri mereka sendiri, baik untuk semua warga Hongkong.”

Sorakan keras terdengar ketika para aktivis meminta pengunduran diri Lam dan seruan “mundur” bergema di jalan-jalan. Para pengunjuk rasa juga meneriakkan “kejar polisi hitam,” ungkapan ini sebagai bentuka amarah dengan cara kekerasan brutal yang digunakan oleh polisi awal pekan ini. 

Sebelumnya pada konferensi pers pada 15 Juni, Lam menghindari pertanyaan apakah dia harus lengser dari jabatannya.

Ketika seorang wartawan dengan tajam bertanya kepada Lam mengapa dia tidak akan mundur setelah protes publik besar-besaran dan kekerasan polisi, dia menjawab: “Saya telah menjadi pelayan publik selama hampir 40 tahun. Saya menganggapnya sebagai kebanggaan  dan saya masih memiliki banyak pekerjaan untuk Hong Kong yang saya harap dapat saya lakukan. ”

Seorang pengunjuk rasa memegang sebuah tanda bertuliskan “Tirani Tidak Pernah Tak Terkalahkan,” merujuk ke pemerintah Hong Kong di bawah pimpinan Carrie Lam pada 16 Juni 2019. Seorang pengunjuk rasa lainnya memegang tanda berwarna merah, dengan huruf mandarin “Anak-anak bukan Perusuh. ”(Yu Gang / The Epoch Times)

Respon Internasional

Aksi Protes telah menjerumuskan Hong Kong ke dalam krisis politik, memberikan tekanan pada administrasi Lam dan pendukung resminya di Beijing.

Para penentang mengatakan undang-undang ekstradisi yang direncanakan akan memungkinkan orang-orang dipindahkan ke daratan Tiongkok dengan tuduhan palsu, mengingatkan kepada rezim Komunis Tiongkok yang tidak mematuhi aturan hukum. Bagi kritikus, akan mengancam otonomi Hong Kong dan reputasinya sebagai pusat keuangan internasional.

Hong Kong diserahkan kepada pemerintahan pusat Komunis Tiongkok dari kontrol Inggris pada tahun 1997 dengan jaminan akan mempertahankan kebebasan dan otonomi, termasuk kebebasan berbicara, pers dan peradilan independen — kebijakan yang dikenal sebagai “satu negara, dua sistem. ”

Bagi kritikus, jaminan itu sudah tidak terpenuhi, mengutip sejumlah perkembangan yang mengindikasikan infiltrasi Komunis Tiongkok semakin meningkat ke dalam otonomi Hong Kong. Ini termasuk Beijing yang berada di belakang lenyapnya lima penjual buku yang berbasis di Hong Kong karena menerbitkan literatur yang kritis terhadap para pemimpin komunis Tiongkok, memenjarakan aktivis demokrasi dan anggota parlemen oposisi didiskualifikasi dari jabatan publik.

Para pengunjukrasa memegang spanduk besar dengan huruf mandarin “Cabut Hukum Durjana” di Wan Chai, Hong Kong, pada 16 Juni 2019. (Yu Gang / The Epoch Times)

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada 16 Juni bahwa Presiden Donald Trump akan mengangkat masalah HAM Hong Kong pada pertemuan potensial dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping pada KTT G-20 di Jepang akhir bulan ini.

Pompeo mengatakan dalam sebuah wawancara dengan “Fox News Sunday” bahwa ia yakin aksi protes akan menjadi salah satu masalah yang akan dibahas Trump dan Xi.

“Kami menyaksikan orang-orang Hong Kong berbicara tentang hal-hal yang mereka hargai, dan kami akan melihat apa keputusan Lam dalam beberapa hari dan minggu mendatang,” kata Pompeo.

Aksi 616 warga Hong Kong (@ApplePhotographers / Facebook)

Pekan lalu, anggota parlemen AS memperkenalkan undang-undang yang mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk meninjau setiap tahun apakah Hong Kong harus terus menerima hak istimewa perdagangan khusus yang saat ini diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang Kebijakan AS terhadap Hong Kong pada 1992.

Di pulau Taiwan yang diperintah secara independen, diklaim oleh rezim Komunis Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya, sekitar 5.000 orang berunjuk rasa di luar gedung parlemen di Taipei dengan spanduk bertuliskan “Tidak Ada Undang-undang Ekstradisi Tiongkok” dan “Taiwan mendukung Hong Kong.”

Investor aktivis David Webb, dalam buletin pada 16 Juni, mengatakan jika Lam adalah saham, dia akan merekomendasikan “korslet” padanya, dengan target harga nol.

“Sebut saja itu perdagangan Carrie. Dia telah kehilangan kepercayaan publik tanpa dapat dicabut kembali, pemikirnya di Beijing, saat menyatakan dukungan publik untuk saat ini, jelas telah mengantarnya untuk memukul,” kata Webb.  (asr)

Reuters berkontribusi pada laporan ini.

 

Share

Video Popular