Li Yun

Xi Jinping baru saja menyelesaikan kunjungan luar negerinya yang padat. Dia langsung menggelar rapat darurat Biro Politik komunis Tiongkok pada 24 Juni 2019 lalu. 

Media resmi partai Komunis Tiongkok mengatakan bahwa rapat selain membahas peraturan kerja organisasi dan peraturan pekerjaan pedesaan, rapat juga membicarakan mengenai ‘hal-hal lain’ yang tidak disebutkan topiknya. 

Sehubungan waktu KTT dengan Trump sudah kian dekat dan situasi Hongkong sedang sensitif, masyarakat pada umumnya menilai bahwa kedua peristiwa besar itu mungkin yang dijadikan topik pembahasan rapat.

Media komunis Tiongkok ‘Xinhua’ pada 25 Juni melaporkan, rapat Biro Politik komunis Tiongkok hari itu selain membahas peraturan kerja organisasi dan peraturan pekerjaan pedesaan, rapat juga membicarakan mengenai ‘hal-hal lain’ yang tidak disinggung. Selain itu  juga tidak disebutkan konten spesifik dari pidato Xi Jinping pada saat itu.

Rapat Biro Politik Partai komunis Tiongkok terakhir baru diadakan pada 13 Mei lalu, tahun ini. Sejauh ini, beberapa peristiwa besar telah terjadi, termasuk unjuk rasa anti RUU Ekstradisi, perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat, pembicaraan lewat telepon Xi Jinping dengan Trump dan lain-lain. Itu semua mungkin yang dibahas dalam rapat itu.

Sementara itu, pada 23 Juni Kantor Berita Xinhua merilis sebuah berita singkat yang menyebutkan bahwa Xi Jinping akan berpartisipasi dalam pertemuan G20 di Osaka, Jepang pada 28 dan 29 Juni 2019. Rencananya Xi Jinping akan bertemu dengan Trump. Hal itu berarti bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Trump dengan Xi Jinping itu seharusnya masuk salah satu topik yang dikategorikan dalam ‘hal-hal iain’.

Central News Agency melaporkan, setelah beberapa waktu Amerika Serikat dan Tiongkok lewat perang pena dan mulut, saling menjajaki. Kini keduanya  mengetahui posisi masing-masing. 

Masalah utama adalah apakah akan memulai kembali negosiasi perdagangan sesuai dengan persyaratan Amerika Serikat yakni negosiasi dimulai lagi dari topik di mana pembahasannya terhenti atau menurut persyaratan pihak Tiongkok yakni memulai lagi dari awal. Rangka mana yang mau dipakai ? Itu tergantung pada bagaimana kesepakatan antara Trump dan Xi Jinping dalam KTT G20 nanti.

Xi Jinping menyatakan bahwa untuk berbicara tentang ‘masalah mendasar’ antara kedua negara, perlu juga melihat reaksi dari Trump.

Pada 9 Juni, setelah unjuk rasa 1,03 juta warga Hongkong, anggota bipartisan dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika kembali meluncurkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong atau Hong Kong Human Rights and Democracy Act.

Pada 16 Juni, setelah 2 juta warga Hongkong turun ke jalan lagi, Menteri Luar Negeri Amerika, Pompeo mengatakan pada hari yang sama bahwa Trump akan menyinggung masalah hak asasi manusia Hongkong dalam pertemuannya dengan Xi Jinping di KTT G20.

Central News Agency mengutip analis melaporkan bahwa saat ini gesekan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat semakin meningkat. Langkah itu menyoroti sebuah fakta bahwa pihak Amerika  telah menggunakan hak asasi manusia sebagai “senjata” dalam perang dagang dengan Tiongkok, dan masalah Hong kong mungkin telah dimasukkan ke dalam kotak “senjata” Trump. 

Laporan itu juga mengatakan bahwa dilihat dari permukaan, masalah Hongkong tampaknya seperti gerakan yang kuat antara warga dengan pemerintahan Hongkong – Carrie Lam. Namun sesungguhnya adalah ledakan dari kontradiksi mendalam antara warga dengan komunis Tiongkok yang terjadi selama 22 tahun beralihnya kedaulatan.

Menurut komentator Epoch Times Li Linyi, rencana mengamandemen undang-undang pelanggar pelarian itu dioperasikan oleh pemerintahan Hongkong, tetapi diotaki dan didukung oleh pusat pemerintahan Komunis Tiongkok, Zhongnanhai. Hasil akhir menunjukkan bahwa tingkat tertinggi otoritas Tiongkok mungkin salah menilai opini publik Hongkong karena menerima informasi yang tidak benar dan analisis yang keliru.

Li Linyi mengatakan bahwa mengapa think tank Zhongnanhai dan Xi Jinping menyetujui Pemerintah Hongkong untuk mengajukan revisi undang-undang pada 2 pekan sebelum KTT Trump – Xi Jinping? 

Jika Hongkong bergejolak besar maka Xi akan dikritik secara terbuka oleh banyak negara Barat yang mengikuti KTT G20. Hal itu dapat merusak reputasi Xi Jinping di mata internasional.  Jika Xi Jinping tidak datang untuk bertemu dengan Trump, maka kenaikan tarif akan tidak terbendung.

Dengan kata lain, rezim Xi Jinping saat ini tidak menginginkan adanya revisi undang-undang. Jika demikian, apakah ada faktor lain bersembunyi di balik layar yang menjadi pencetus kekacauan? Apakah Xi Jinping di waktu mendatang kembali menggelar operasi pembersihan baru pada jajaran pemimpin senior di Zhongnanhai? Mari kita ikuti perkembangannya. (sin/rp/asr)

Video Rekomendasi :

Share

Video Popular