Frank Fang dan Iris Tao – The Epochtimes

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam telah mengumumkan pada konferensi pers pada 9 Juli bahwa RUU ekstradisi yang kontroversial secara efektif “telah mati.”

Akan tetapi, Carrie Lam menolak untuk mencabut RUU itu, meskipun anggota parlemen lokal, kelompok sipil, dan organisasi internasional mengkritik penolakannya terhadap tuntutan demonstran.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah Konfrensi pers Lam, Front Hak Asasi Manusia Sipil atau the Civil Human Rights Front -CHRF- mengatakan mereka akan terus mengadakan protes dan demonstrasi, karena Lam kembali mengabaikan tuntutan rakyat.  

CHRF adalah penyelenggara di balik tiga pawai akbar  yang dihadiri oleh jutaan warga Hongkong beberapa waktu lalu.

Kelompok itu bersikukuh bahwa istilah “mati” tidak memiliki otoritas hukum.  Hanya “penarikan” yang memiliki makna hukum. 

(Dari kiri) Figo Chan, Jimmy Sham dan Bonnie Leung dari Civil Human Rights Front (CHRF) menanggapi konferensi pers Carrie Lam pada 9 Juli 2019. (Li Yi / Epoch Times)

Pemimpin Hong Kong itu dinilai hanya terus memprioritaskan harga dirinya sementara menolak untuk belajar tentang pelajarannya.  

CHRF menambahkan bahwa mereka akan segera mengumumkan rincian protes yang akan datang.

Kelompok hak asasi manusia, Amnesty International menyatakan, Lam “menolak untuk mengakui konsekuensi dari kesalahan fatal” dari RUU ekstradisi yang terus “mengobarkan situasi” di Hong Kong. Seruan ini mendesak Lam untuk secara resmi menarik RUU itu.

Fernando Cheung, seorang anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong yang telah berkolaborasi dengan para pemrotes, mengatakan, tanggapan Lam tidak memadai.

“Dia masih belum mengerti. Jika dia tidak membentuk komisi penyelidikan independen, itu adalah kematian pemerintahannya, bukan hanya RUU. Krisis tidak dapat diselesaikan tanpa beberapa pemimpin bergulir,” kata Cheung kepada Reuters.

Ketua Partai Demokrat Hong Kong, Wu Chi-wai ketika mengadakan konferensi pers setelah Lam menyampaikan pernyataan, mengataka,n bahwa ia “sangat kecewa.”

Menurut Wu Chi-wai, apa yang dikatakan Lam tidak membahas masalah utama.   Ia menambahkan, Lam tidak berusaha mendengarkan pendapat orang lain. Lam dinilai hanya berusaha menghilangkan kemungkinan terjadinya badai politik agar menjadi reda.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengadakan konferensi pers di kantor pusat pemerintah di Hong Kong pada 9 Juli 2019. (Li Yi / Epoch Times)

Politikus Partai pro-demokrasi Hong Kong, Demosistō, juga menyampaikan pernyataan dengan mengatakan bahwa Lam seharusnya mengatakan kata “mundur” untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ia tidak bermain-main dengan kata-kata. Lam juga harus menyatakan  tidak ada kemungkinan RUU itu bakal dihidupkan kembali.

Ia juga meminta pemerintah kota untuk memantau hak pilih universal sehingga orang dapat langsung memilih anggota Legaslatif dan kepala eksekutif — posisi yang sekarang dipegang oleh Lam.

Saat ini, kepala eksekutif dipilih oleh komite pemilihan yang terdiri dari sebagian besar elit pro-Beijing.  Sementara itu, hanya sebagian anggota parlemen di legislatif yang dipilih secara langsung oleh konstituen di wilayah geografis.

Tuntutan Lainnya

Dalam beberapa minggu terakhir, pengunjuk rasa telah merevisi tuntutan mereka untuk memasukkan berlakunya hak pilih universal.

Tuntutan itu sebelumnya memicu protes Gerakan Payung 2014 silam. Ketika itu warga Hongkong menduduki jalan-jalan utama kota selama 79 hari untuk menyerukan reformasi pemilihan.

Di tengah krisis RUU ekstradisi baru-baru ini, banyak yang mengatakan tentang  kurangnya keterwakilan yang benar di parlemen dan pemerintah adalah inti dari permasalahan.

“Bahkan jika RUU ekstradisi ‘mati’ hari ini, mungkin ada hukum kejahatan yang sama besoknya, dan jutaan dari kita akan kembali turun ke jalan, Oleh karena itu, tanpa hak pilih universal yang murni, pemerintah tidak akan pernah menanggapi tuntutan publik atau memikul tanggung jawab semestinya untuk rakyat.” Demikian pernyataan Front Hak Asasi Manusia Sipil  pada 8 Juli.

Mengenai permintaan pemrotes agar yang ditangkap dalam bentrokan baru-baru ini dengan polisi  tidak diadili, Lam mengatakan bahwa “amnesti pada tahap ini  tidak dapat diterima” dan akan melanggar hukum.

Bentrokan paling kejam terjadi pada 12 Juni, ketika polisi menembakkan semprotan merica, gas air mata dan  peluru karet. 

Aksi kepolisan  itu sebagai upaya untuk menyingkirkan pengunjuk rasa yang berkumpul di kompleks markas pemerintahan.

Menurut surat kabar Hong Kong, Apple Daily, antara 12 Juni hingga 8 Juli, setidaknya 67 orang telah ditangkap sehubungan dengan protes RUU ekstradisi.

Lam juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membentuk komite investigasi independen seperti yang dituntut oleh pengunjuk rasa.

Lam menilai pengawas polisi internal kota atau the Independent Police Complaints Council -IPCC- telah berjanji menggelar investigasi pencarian fakta terkait aksi protes terbaru. Pengawas kepolisan itu juga berjanji menyampaikan laporan dalam waktu enam bulan kepada publik.

Tetapi Front Hak Asasi Manusia Sipil  mengatakan akan terus menuntut penyelidikan secara independen. Alasannya, pemerintah Hong Kong  dapat menggunakan kekuatan investigasi yang tidak dimiliki pengawas internal kepolisan, termasuk  memanggil saksi.

Kelompok itu juga percaya pengawas polisi internal kota tidak sepenuhnya tidak memihak, karena tokoh-tokoh pro-pemerintah mendominasi badan tersebut.

Dalam pernyataannya, Amnesty International juga menyerukan “investigasi yang independen, tidak memihak, efektif, dan tepat”  dalam tindakan polisi pada 12 Juni lalu.

Kelompok itu sebelumnya melakukan analisis rekaman dari tempat kejadian, menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan polisi adalah ” melanggar hukum. ” (asr)

Share

Video Popular