Erabaru.net. Baja impor dari Tiongkok membanjiri pasar Indonesia di tengah maraknya proyek-proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah.  Bersamaan itu, BUMN produsen baja, PT Krakatau Steel (Persero) dihantam persoalan.

Ribuan pekerja PT Krakatau Steel menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Akan tetapi, pihak perusahaan berdalih hanya melakukan restrukturisasi.

Mengutip data keuangan dari Eikon Refinitiv sejak 2012, yang dilansir oleh Koran Jakarta, menyebutkan setiap tahun Krakatau Steel men­galami kerugian. Akibatnya, BUMN itu menjual sejumlah aset dan memisahkan beberapa unit usaha.

Sementara itu, produsen baja menuding baja impor sebagai penyebabnya. “Bagi kami, yang terpenting adalah melindungi industri dalam negeri dengan men­genakan tarif tinggi,” kata Wakil Ketua Komite Tetap Infrastruk­tur Transportasi Kamar Da­gang dan Industri (Kadin) In­donesia, Didi Aulia, dilansir oleh Koran Jakarta.

Senada dengan Asosiasi In­dustri Besi dan Baja Indone­sia mengatakan baja impor baja dari Tiongkok  telah diberikan insentif oleh pemerintahannya untuk meningkatkan daya saing.

“Begitu tiba, masuk tanpa membayar pajak impor,” kata pengurus Asosiasi Besi dan Baja Indonesia, Teguh Sarwono, yang juga Direktur Komersial PT Krakatau Wajatama, anak perusahaan Krakatau Steel kepada Koran Jakarta.

Menurut Teguh Sarwono, industri domestik Indonesia hanya memproduksi 17 juta ton baja per tahun. Akan tetapi hanya 57 persen yang diserap oleh pasar. Adapun setengah dari kebutuhan do­mestik yang besarnya 20,3 juta ton ternyata dipasok dari luar negeri.

Teguh menilai, kualitas baja impor memang ren­dah. Akan tetapi untuk kontraktor hal yang paling penting adalah harga murah.

“Penggunaan baja dengan kualitas seperti itu membuat bangunan atau infrastruktur itu jadi rentan gempa bumi,” katanya ditulis Koran Jakarta.

Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan Krakatau steel adalah BUMN yang dibangun oleh Bung Karno dengan pinjaman dari Rusia. Kemudian pada zaman Suharto dikembangkan lagi dengan menaikkan kapasitas produksinya. Sedangkan selama lima tahun terakhir, pemerintah justru lagi gencarnya meningkatkan pembangunan infrastruktur. Rizal mempertanyakan, mengapa malah Krakatau Steel terlibat masalah hingga harus terancam kolaps.

“Logika sederhananya, baja dan semen pasti sangat diperlukan tapi yang terjadi penjualan Krakatau Steel malah merosot, malah merugi, sebagian akibat proyek masa lalu ada mark up, tapi sebagian besar banjir import baja dari Tiongkok yang dijual dengan harga anti dumping, dengan harga sangat murah sekali,” kata Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Kabinet Presiden Jokowi kepada TV One yang disiarkan (8/7/2019).

Rizal menambahkan, banjir baja dari Tiongkok akibat negara itu kelebihan kapasitas di industri baja, kemudian Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuat import baja lebih mudah lagi masuk ke Indonesia. Akibatnya, pabrik baja dari Tiongkok malah mendapat lebih banyak untung walaupun proyek infrastruktur digenjot habis-habisan.

Menurut Rizal,  Krakatau Steel dan pabrik baja nasional lainnya justru merugi. Rizal mengingatkan, dirinya  setahun lalu pernah menyarankan agar pemerintah berani mengenakan tarif anti dumping 25 persen terhadap produk baja dari Tiongkok. Jika hal demikian dilakukan, tentu saja baja impor dari Tiongkok lebih mahal di pasaran.

Walaupun sekarang Krakatau Steel terus melakukan restrukturisasi, akan tetapi utangnya perusahaan BUMN itu sudah sangat berat. Rizal lalu mempertanyakan apakah resturukturisasi akan menyelesaikan masalah.

Rizal mengungkapkan kekhawatirannya bahwa restrukturisasi tak akan menyelesaikan masalah, pasalnya Tiongkok yang mempunyai produksi berlebih malah ingin merelokasi pabrik semennya ke Indonesia. Jika hal demikian terjadi, maka pabrik baja Tiongkok di Kendal, Jawa Tengah, nantinya akan menjual bajanya paling tidak 25 hingga 35 persen lebih murah dari baja produk Krakatau Steel.

Rizal Ramli mengkritik pejabat pemerintah yang tak berani bernegosiasi dengan Tiongkok soal impor baja. Rizal menyerukan kepada para pejabat agar memposisikan sebagai negarawan dari sebuah negara yang besar.

“Memang takut negosiasi dengan pemerintah Tiongkok, kita ini negara besar, seharusnya pemimpinnya dan pejabatnya bersikap sebagai pejabat pemimpin negara yang besar,” katanya.  

Melansir dari CNBC Indonesia, PT Krakatau Steel pada laporan keuangan 2018, tercatat utang perseroan mencapai US$ 2,49 miliar, naik 10,45% dari tahun sebelumnya sebesar US$ 2,26 miliar.

Utang jangka pendek yang harus dibayar oleh perseroan di tahun lalu mencapai US$ 1,59 miliar, naik 17,38% dari tahun 2017 senilai US$ 1,36 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan utang jangka panjang sebesar US$ 899,43 juta.

Akibatnya, PT Krakatau Steel masih harus menelan kerugian sepanjang tahun lalu meskipun pendapatan perusahaan naik 20% menjadi US$ 1,73 miliar dari US$ 1,44 miliar di 2017.

CNBC Indonesia menulis, rugi bersih perseroan di tahun lalu tercatat senilai US$ 74,82 atau setara Rp 1,05 triliun (kurs Rp 14.000/US$). Jumlah ini sendiri sudah turun dibandingkan kerugian di tahun 2017 senilai US$ 81,74 juta. (asr)

Share

Video Popular