oleh : Zhou Xinjian

Di waktu lalu, pemerintah Tiongkok sering menggunakan pembangunan infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, diantaranya juga termasuk membangun lapangan udara.

70% dari bandara-bandara kini mengalami kerugian dalam operasionalnya. Bahkan yang dialami bandara kecil dan menengah lebih parah. Bandara-bandara itu hanya mampu bertahan hidup dengan menggantungkan subsidi pemerintah.

Reporter Epoch Times melalui penelusuran di internet, menemukan bahwa pada awal tahun 2011, sudah muncul informasi tentang 70% operasional bandara Tiongkok merugi.

Anehnya,  bandara kecil yang menderita kerugian selama bertahun-tahun tidak menghentikan antusiasme pemerintah daerah untuk membangun bandara kecil dan menengah itu.

Tampaknya Tiongkok telah menunjukkan fenomena “makin merugi makin dibangun”  meskipun makin dibangun makin merugi, karena makin merugi makin disubsidi.

Proyek Pembangunan bandara di Tiongkok Barat justru ikut-ikutan

Saat ini, semua daerah memasuki masa puncak pembangunan bandara. Sebagian besar bandara baru itu terletak di provinsi terbelakang yang berada di wilayah tengah dan barat Tiongkok.

Menurut laporan jaringan keuangan pada 15 Juli, Komisi Pengembangan dan Reformasi Tiongkok – National Development and Reform Commission, NDRC, telah menyetujui pembangunan Bandara Xinjiang Yutian dengan total investasi proyek sekitar RMB. 760 juta.

Dana itu di antaranya RMB. 228 juta datang dari NDRC dan RMB. 380 juta datang dari biro penerbangan sipil, dan sisanya adalah dana yang diatur dari keuangan pemerintah daerah.

Menurut ‘Garis Besar Rencana Lima Tahun Ketiga Belas untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok’ atau GBHN 5 Tahunan Tiongkok ke-13, Tiongkok harus sudah memiliki 500 buah bandara yang beroperasi penuh pada tahun 2020.

Hingga tahun 2025, Xinjiang perlu menambah 12 bandara. Pada saat itu, Xinjiang akan menempati peringkat pertama dalam jumlah bandara di provinsi. Setelah Xinjiang diikuti oleh Mongolia Dalam, Yunnan dan Heilongjiang yang masing-masing memiliki 26, 25 dan 23 buah bandara.

Dalam laporan kerja pemerintah daerah dari beberapa provinsi di wilayah barat telah  disinggung soal tujuan pembangunan kelompok bandara untuk wilayah barat laut Tiongkok termasuk Xinjiang itu. Pembangunan akan mencakup pekerjaan pembangunan 11 bandara baru, renovasi, perluasan, dan pemindahan bandara.

Bandara yang akan diperluas termasuk Xi’an Xianyang International Airport, Yinchuan Hedong International Airport.  Bandara yang direnovasi termasuk bandara di kota Lanzhou, Xining dan lainnya. Bandara yang diperluas termasuk Dunhuang International Airport, Golmud Airport, Tacheng Airport dan lainnya.

Bandara yang dipindahkan termasuk Yan’an Airport, Ankang Airport dan lainnya.  Bandara regional baru yang akan dibangun termasuk di kota Longnan, Linxia, ​​Shizuishan dan lainnya.

Tahun lalu pemerintah Tiongkok mensubsidi total RMB. 1.83 miliar kepada bandara

Pada saat yang bersamaan dengan ledakan pembangunan bandara, sejumlah bandara yang ada merugi selama bertahun-tahun. Tetapi masih terus dioperasikan dengan mengandalkan subsidi dari pemerintah.

Menurut data subsidi untuk bandara kecil yang dikeluarkan oleh biro penerbangan sipil – Civil Aviation Administration of China – CAAC pada tahun 2016, diketahui bahwa pihaknya telah mensubsidi 152 bandara kecil di seluruh Tiongkok dengan total dana sebesar RMB. 1,31 miliar. 

Pada tahun 2017, CAAC mensubsidi 163 bandara untuk penerbangan sipil kecil dengan dana sekitar RMB. 1,43 miliar. Pada tahun 2018, subsidi untuk 171 bandara penerbangan sipil kecil sekitar RMB. 1.83 miliar. Itu 3 kali lipat dari subsidi tahun 2013.

Sejumlah pakar penerbangan sipil kepada ‘Daily Economic News’ mengatakan bahwa pembangunan dan perluasan fasilitas bandara-bandara diutamakan untuk bandara kecil dan bandara regional.

Namun, di balik gelombang pembangunan bandara kecil, lebih dari 70% bandara itu dalam kondisi terus merugi. Subsidi tahunan yang dikeluarkan biro penerbangan sipil juga meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Li Xiaojin, direktur Lembaga Penelitian Ekonomi Transportasi Udara dari Universitas Penerbangan Sipil Tiongkok, subsidi biro penerbangan sipil terutama digunakan untuk biaya pemeliharaan reguler bandara kecil. Biaya-biaya itu relatif tinggi, sedangkan pendapatan mereka terutama dari biaya penggunaan landasan oleh penerbangan. Namun, karena kecilnya jumlah penumpang dan frekuensi penerbangan, pemasukan tidak dapat menutupi pengeluaran.

Banyak pemerintah daerah menawarkan sejumlah besar diskon pada tiket pesawat untuk menghindari maskapai menghentikan operasi penerbangan ke dan dari bandara kecil. Itu adalah contoh dilema dari upaya pemerintah Tiongkok merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

Dalam “proyek pencitraan” tersembunyi korupsi

 Meskipun bandara menderita banyak kerugian, pemerintah daerah masih berlomba-lomba untuk membangun bandara baru. Tidak hanya harus dibangun, tetapi harus dibangun dengan fasilitas yang lebih mewah daripada yang lain. Hasilnya adalah investasi lebih besar dan kerugian semakin besar.

Beberapa pejabat lokal di depan umum mengatakan bahwa bandara itu dibangun demi menunjang pengembangan kota, padahal itu sebenarnya hanyalah “proyek pencitraan” dan bahkan menyembunyikan korupsi.

Kota Fuyang hanya sebuah kota tingkat prefektur dengan ekonomi moderat di propinsi Anhui. Pada awal tahun 1995, walikota Wang Huaizhong mengklaim bahwa bandaranya terlalu kecil dan tidak sepadan dengan citra internasional Fuyang. Oleh karena itu, Bandara Fuyang diperluas menjadi bandara besar yang dapat melayani  penerbangan internasional.

Perluasan fasilitas memerlukan waktu 4 tahun dan menghabiskan biaya hingga ratusan juta renminbi, bahkan seluruh warga kota terkena pungutan sumbangan dana.

Sementara bandara besar itu tidak menghasilkan banyak penumpang. Wang Huaizhong pun diselidiki dan dihukum karena korupsi dan penyuapan. Bandara itu pernah  dijadikan bahan cemooh warga, sebagai lokasi peternakan ayam.

Beberapa komentator mengatakan bahwa di bawah pemerintahan komunis Tiongkok, kesalahan pejabat dalam mengambil keputusan tidak akan dimintai pertanggungjawaban.

Dampaknya memberi kesempatan kepada pejabat kota lain untuk meniru tanpa perlu khawatir. Seperti halnya membangun bandara tanpa perlu mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya atau tidak berdasarkan kondisi aktual.

Singkatnya, mereka tidak peduli dari mana dana untuk membangun itu berasal, yang menjadi korban selalu rakyat, yang dirugikan adalah orang yang membayar pajak. (sin/rp/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular