oleh Cathy He – The Epochtimes

Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback pada (16/7/2019) mengatakan penindasan terhadap orang-orang beriman adalah krisis global yang terlalu sedikit menjadi perhatian.  Mantan Gubernur Negara Bagian Kansas, Amerika Serikat ini  mengatakan pemerintahan Trump berkomitmen untuk melawan penganiayaan agama di seluruh dunia. 

Hal demikian disampaikannya dalam sambutannya pada pembukaan Annual Ministerial to Advance Religious Freedom atau Konfrensi Kebebasan Beragama yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington.

Brownback mengatakan : “Pemerintahan ini melihat pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, dan penganiayaan berdasarkan kepercayaan agama di seluruh dunia, kami melihatnya sebagai krisis global yang telah menerima terlalu sedikit perhatian – sebuah krisis global yang mana kami bertekad memutarbalikkanya.” 

Sementara itu, sebagian besar orang di dunia mengaku beragama. Akan tetapi, 80 persen orang tinggal di tempat yang membatasi agama. “Sudah saatnya untuk menjatuhkan batasan agama ini,” katanya.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Konferensi selama tiga hari itu menandai acara kebebasan beragama terbesar di dunia. Acara itu menyatukan lebih dari 1.000 masyarakat sipil dan para pemimpin agama dari puluhan negara.

“Kami dapatkan orang-orang dari masyarakat sipil dan dari Kristen, Muslim, Yahudi, Hindu, Sikh, Budha, Falun Gong,” kata Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo dalam pidato pembukaan.

Pompeo mengatakan dirinya Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini yang telah melakukan sebagian dari kehidupannya untuk membantu mereka yang dianiaya dan membela hak yang tidak dapat dicabut untuk mempraktikkan agama seseorang dan mengikuti hati nurani serta untuk menjaga jiwa mereka.”

Menlu AS Mike Pompeo menyampaikan sambutan selamat datang di Ministerial to Advance Religious Freedom di Departemen Luar Negeri di Washington pada 16 Juli 2019. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Pompeo juga menyatakan harapannya bahwa konferensi tersebut akan menginformasikan pekerjaan Komisi Hak-hak Unalienable yang baru diluncurkan, sebuah komite dari ahli, aktivis, dan anggota parlemen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat kepada Menlu tentang bagaimana menafsirkan hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip pendiri negara dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. 

Sorotan di Tiongkok

Sementara itu,  lebih dari 100 delegasi asing diundang ke pertemuan itu. Sedangkan para pelanggar kebebasan beragama yang mengerikan seperti Tiongkok, Iran, dan Pakistan tidak diundang. Tiongkok, selama dua dekade terakhir, telah ditunjuk oleh Departemen Luar Negeri sebagai “negara yang memiliki perhatian khusus.”  Artinya, Komunis Tiongkok terlibat dalam “pelanggaran sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan terhadap kebebasan beragama.”

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi ketika berbicara dalam diskusi panel di konferensi, mengatakan, mengingat kekuatan ekonomi Tiongkok, skala besar pelanggaran kebebasan beragama di negara itu adalah “tantangan untuk hati nurani dunia.” 

Pelosi mengatakan, terkecuali jika kita mau berbicara menentang hak asasi manusia dan pelanggaran kebebasan beragama di Tiongkok, kita kehilangan semua otoritas moral untuk membicarakannya di tempat lain mana pun di dunia.”

Beberapa waktu lalu, Pompeo juga berbicara pada rilis laporan tahunan departemen tentang kebebasan beragama global pada bulan Juni lalu. Pompeo mengecam  Partai Komunis Tiongkok yang melakukan “permusuhan ekstrem terhadap semua agama sejak berdiri.”

Saat itu Pompeo mengatakan : “Partai menuntut agar dirinya sendiri disebut Tuhan, di Tiongkok, penganiayaan yang intens oleh pemerintah terhadap banyak agama — di antaranya adalah praktisi Falun Gong, Kristen, dan Buddha Tibet – adalah hal biasa.”

Sedangkan, Mantan Senator AS, Frank Wolf, yang telah menjadi advokat sejak lama untuk kebebasan beragama di seluruh dunia, mengatakan, pelanggaran di Tiongkok adalah yang terburuk dalam 30 tahun.

Wolf memaparkan, di antara pelanggaran rezim adalah opsi bersama dari gereja Katolik, penahanan massal lebih dari 1 juta Uighur, minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang di kamp-kamp interniran, dan “genosida budaya” umat Buddha Tibet.  Wolf juga merujuk pada pengambilan organ tubuh secara paksa oleh rezim Komunis Tiongkok dari para pengikut latihan spiritual Falun Gong yang dipenjara karena keyakinan mereka.

Duta Besar Sam Brownback (kiri) menjadi tuan rumah sesi tentang Tantangan Kebebasan Beragama di Tiongkok, dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan mantan anggota Kongres Frank Wolf pada Pertemuan Tingkat Menteri Kedua untuk Meningkatkan Kebebasan Beragama di Washington, pada 16 Juli 2019. (Lynn Lin / Epoch Times)

“Sekarang lebih buruk daripada saat saya berurusan dengan masalah ini,” kata Wolf yang menjadi senator AS dari  Tahun 1981 hingga 2015. 

Wolf menegaskan, situasi telah memburuk karena Amerika Serikat – dan khususnya komunitas bisnis – belum cukup berbicara seperti sebelumnya terhadap Uni Soviet selama tahun 1970-an dan 1980-an. 

Menanggapi hal ini, Nancy Pelosi menjelaskan, setelah pembantaian Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, ia dan anggota parlemen lainnya mengadvokasi agar Tiongkok dilucuti dari status perdagangan preferensial dengan Amerika Serikat. 

Tetapi dia menerima dorongan balik yang signifikan dari komunitas bisnis. Kelompok inilah yang berpendapat bahwa keterbukaan ekonomi akan mengarah kepada kebebasan yang lebih besar. Akan tetapi, setelah tiga puluh tahun kemudian masih belum terjadi. Sementara itu, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok telah meningkat dari 5 miliar dolar AS per tahun menjadi 5 miliar dolar AS  per minggu. 

Pelosi mengatakan : “Apa yang mereka usulkan tidak berhasil, tetapi mereka tidak bertanggung jawab untuk itu.”

Pada kesempatan diskusi itu, Wolf juga mengatakan perusahaan asing yang bekerja dengan rezim Komunis Tiongkok terkait teknologi harus dimintai pertanggungjawaban. Hal demikian dikarenakan, teknologi-teknologi itu digunakan dalam penindasan kelompok agama, seperti teknologi pengawasan massal dan kecerdasan buatan. Menurut Wolf, semestinya tidak ada perusahaan di Barat yang harus bekerja sama dengan Tiongkok untuk melakukannya. 

Bagi mantan pengacara militer ini, orang-orang harus mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan semacam itu. Sedangkan kerugian harus  diberikan kepada kelompok-kelompok korban, seperti Uighur, Tibet, dan praktisi Falun Gong.

Terkait hal ini, Pelosi mendukung usulan tersebut. Politikus partai Republik AS ini mengatakan perusahaan perlu dipanggil untuk menolong pelanggaran hak asasi manusia. Bagi Pelosi : “Kita harus menyinari cahaya terang dan berkata, ‘Kamu adalah kaki tangan untuk tindakan yang sangat jahat.’ Apakah kamu ingin dikenal karena itu?” (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular