Cathy He- The Epochtimes

Rezim Komunis Tiongkok berang dan langsung menyerang seorang politikus Australia.  Ini tak lain, setelah politisi Australia ini mengkiritk keras perilaku buruk Komunis Tiongkok. Ia membandingkan respon Barat terhadap Komunis Tiongkok dengan kegagalan Prancis menahan invasi Nazi dalam tulisan opininya. 

Politikus Australia ini bernama Andrew Hastie. Ia adalah seorang anggota parlemen federal dari partai Liberal yang berkuasa di negara itu. Tulisan itu diterbitkan di opini pada 8 Agustus lalu untuk Sembilan surat kabar di Australia.

Dalam tulisannya, ia mendesak warga Australia untuk “berpandangan jernih” terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh rezim komunis Tiongkok. 

Hal demikian terjadi ketika Komunis Tiongkok berusaha untuk menggantikan Amerika Serikat dalam mendominasi kekuatan di Indo-Pasifik.

Hastie yang duduk di Komisi Intelijen dan Kemanan Parlemen Austalia ini mengingatkan, Australia menderita “kegagalan intelektual” yang membuat Australia secara kelembagaan menjadi lemah.“

Mantan perwira pasukan Khusus Angkatan Darat Australia ini mengingatkan, kepada rakyat Australia, jika tidak memahami tantangan di depan untuk masyarakat sipil Australia, maka di parlemen, universitas, perusahaan swasta, badan amal dan peleton kecil Australia — maka pilihan akan dibuat untuk negara itu. Selanjutnya, Kedaulatan dan kebebasan Australia akan berkurang. 

Dia memberi label harapan Barat, bahwa liberalisasi ekonomi pada akhirnya akan mengarah pada demokratisasi Komunis Tiongkok sebagai “garis Maginot.” Istilah ini adalah serangkaian benteng yang dibangun oleh Prancis dalam upaya untuk mencegah invasi Jerman selama Perang Dunia II.

Hastie yang pernah memimpin pasukan Australia di Afghanistan ini menegaskan, keyakinan bahwa Komunis Tiongkok akan mendemokratisasi membuat Australia tetap aman, sama seperti orang Prancis percaya serangkaian baja dan beton mereka, akan menjaga mereka melawan invasi Jerman pada tahun 1940.

Dalam tulisannya ia mengatakan : “ Akan tetapi pemikiran mereka gagal secara serempak. Prancis gagal memahami evolusi ketangkasan strategi perang. Seperti orang Prancis, Australia telah gagal melihat bagaimana penjelmaan ponsel tetangga kita yang otoriter.” Kedutaan Besar Tiongkok di Australia  langsung membalas. Kantor ini menyerang Hastie dengan tudingan Mentalitas Perang Dingin dan bias ideologis.

Peringatan Hastie tak lama setelah  Menteri Pertahanan AS yang baru, Mark Esper,  berada di Sydney pada 4 Agustus. Ia memperingatkan “perilaku tidak stabil” rezim di Indo-Pasifik. Esper mengatakan,  juga berdiri kokoh melawan pola perilaku agresif yang mengganggu, perilaku destabilisasi dari Komunis Tiongkok. 

Menurut Esper,  perilaku agresif ini termasuk persenjataan kekuatan global seperti menggunakan ekonomi predator dan utang untuk kesepakatan kedaulatan. Bahkan, mempromosikan pencurian yang disponsori negara atas kekayaan intelektual negara lain.

Beberapa hari kemudian, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, juga berada di Sydney. Ia mengatakan badan keamanan Atlantik Utara diperlukan untuk mengatasi kebangkitan rezim Komunis Tiongkok.

Petinggi NATO ini mengatakan, Komunis Tiongkok telah berinvestasi “banyak dalam infrastruktur  di Eropa. Langkah ini meningkatkan kehadirannya di Kutub Utara, Afrika, dan dunia maya.”

Ia mengingatkan, semua ini menjadikan penting bagi NATO untuk mengatasi kebangkitan Tiongkok.  NATO menegaskan, pihaknya tidak sedikit bekerja sama dengan mitra mereka di kawasan Indo pasifik seperti Australia, Selandia Baru, tetapi juga Jepang dan Korea Selatan.” 

Sedangkan, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, Hastie bebas untuk membuat komentar sebagai anggota parlemen Australia. Morrison menilai, tidak berpikir ada orang yang tidak menyadari tentang munculnya tantangan. Ia menilai, opini Hastie menawarkan sesuatu yang baru. 

Parlemen Australia telah meloloskan Undang-Undang  pada tahun 2018 untuk memerangi intervensi pihak asing. Undang-Undang ini  diperkenalkan setelah Perdana Menteri Malcolm Turnbull menggambarkan “laporan mengganggu atas pengaruh Tiongkok.” 

Dibuat seperti undang-undang serupa di Amerika Serikat, aturan tersebut mendefinisikan pelanggaran spionase baru, mengatur daftar untuk lembaga asing dan melarang sumbangan politik asing.

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Australia mengeluarkan peringatan kepada diplomat asing di negara Benua Kangguru itu. Diplomat itu berusaha untuk membungkam kebebasan berbicara di Australia. 

Peringatan ini setelah seorang diplomat Komunis Tiongkok, memuji mahasiswa pro-Komunis Tiongkok. Dikarenakan, terlibat  bentrok dengan mahasiswa pro-Hong Kong di sebuah universitas. 

Senada dengan Selandia Baru pada 7 Agustus lalu, ketika negara itu menegur rezim Komunis Tiongkok karena sama-sama memuji “patriotisme spontan” dari beberapa mahasiswa internasional Tiongkok daratan. Mahasiswa pro Komunis Tiongkok ini, menentang sekelompok pengunjuk rasa pro-Hong Kong pada sebuah aksi demonstrasi. Hingga akhirnya, seorang mahasiswa pro-Hong Kong didorong ke tanah.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Selandia Baru mengatakan, Pemerintah telah menegur Tiongkok atas komentar dan tindakannya baru-baru ini. Jubir Kemenlu Selandia Baru mengingatkan, diplomat Komunis Tiongkok ini berusaha untuk menekan kebebasan berbicara. Selain itu, diplomat komunis Tiongkok ini turut menyuarakan dukungan untuk oposisi kekerasan terhadap pengunjuk rasa Hong Kong di Selandia Baru. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular