Frank Fang – The Epochtimes

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ingin bertemu dengan Xi Jinping secara pribadi. Langkah itu untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung di Hong Kong. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam cuitannya, (14/8/2019). Trump mengatakan, mengenal Xi dengan sangat baik. Bagi Trump, Xi adalah orang baik dalam ‘bisnis yang sulit’. Trump mengatakan, dirinya punya NOL keraguan bahwa jika Presiden Xi ingin dengan cepat dan manusiawi menyelesaikan masalah Hong Kong.

Krisis Hong Kong berpusat di sekitar rancangan undang-undang yang ditangguhkan. Akan tetapi, RUU itu  tidak ditarik yang memungkinkan pemerintah mana pun, termasuk Tiongkok daratan, untuk meminta ekstradisi siapa pun yang melewati Hong Kong.

Warga Hong kong khawatir bahwa RUU itu, mengancam independensi peradilan Hong Kong, membuat semua orang rentan diadili di pengadilan Tiongkok, yang mana terkenal karena ketiadaan aturan keadilan hukum. Sejak 9 Juni, jutaan warga Hong Kong turun ke jalan. Mereka menuntut pemerintah sepenuhnya menarik RUU Ekstradisi.

Sepuluh minggu kemudian, apa yang dilihat oleh pemerintah Hong Kong telah menjadi bumerang terhadap krisis kepemimpinan.  Kemarahan publik meningkat atas penggunaan kekuatan polisi berlebihan untuk membubarkan aksi protes massa.  

Baru-baru ini pada 11 Agustus, polisi anti huru hara setempat menembakkan peluru karet ke arah pengunjuk rasa dari jarak dekat.  Mereka juga menembakkan gas air mata di dalam area tertutup di stasiun kereta bawah tanah. Dampaknya, mempertaruhkan efek mematikan bagi para pengunjuk rasa.

Sementara itu, Beijing memihak kepada pemerintah lokal mayoritas pro-Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Carrie Lam. Pemerintahan Komunis Tiongkok malah melabeli pengunjuk rasa dengan tuduhan “radikal.” Komunis Tiongkok menuding pengunjuk rasa merusak kemakmuran Hong Kong dan aturan hukum.

Baru-baru ini pada 12 Agustus, Komunis tiongkok menggencarkan retorikanya untuk melabeli protes Hong Kong dengan “bibit-bibit terorisme.”

Beberapa pengamat, termasuk Human Rights Watch, mengatakan bahwa bahasa tersebut mengindikasikan bahwa Komunis Tiongkok dapat menerapkan undang-undang anti-terornya.

LSM itu dalam pernyataan 14 Agustus bahwa klaim Beijing atas “terorisme” di Hong Kong, serupa dengan klaim yang digunakan  untuk membenarkan penggunaan tindakan-tindakan represif sebelumnya termasuk di Xinjiang. Pernyataan itu, menyerukan kepolisian Hong Kong untuk berhenti menggunakan kekuatan berlebihan terhadap demonstran.

Pada 12 Agustus, media corong Komunis Tiongkok, Global Times mengunggah video di Twitter yang menunjukkan kendaraan lapis baja berkumpul di Shenzhen, sebuah kota yang berbatasan dengan Hong Kong.

Dua hari kemudian,Komando Militer Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, salah satu dari lima divisi regional militer Tiongkok, mengunggah ancaman terselubung pada akun media sosial WeChat-nya yang mengatakan, “Shenzhen Bay Sports Center  berjarak 56 kilometer dari bandara Hong Kong. Pasukan itu hanya perlu 10 menit untuk tiba di Hong Kong. ”

Trump juga memperhatikan pergerakan militer Komunis Tiongkok. Dalam cuitannya  pada 13 Agustus, Trump menulis, Intelejen AS telah memberitahukan bahwa pemerintah Tiongkok memindahkan pasukannya ke perbatasan dengan Hong Kong.

Sementara itu, Perusahaan teknologi yang bermarkas di Colorado, Maxar, merilis foto satelit yang diambil pada 12 Agustus lalu. Foto itu  memperlihatkan lebih dari 500 kendaraan militer yang ditempatkan di sebuah stadion olahraga di Shenzhen.

Seruan Menahan Diri

Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi pada 14 Agustus mengatakan,  para pengunjuk rasa mendapatkan dukungan dari Parta Demokrat dan Republik di Amerika Serikat. Politikus Partai demokrat AS itu dalam cuitannya, menyebutkan, peningkatan penggunaan kekuatan yang dilakukan terhadap para demonstran HongKong sangat mengkhawatirkan. 

Pelosi yang pernah mengkritik pemenjaraan aktivis demokrasi Hong Kong pada 2017 lalu menegaskan, parlemen AS dari Partai Demokrat dan Republik terus bersatu dengan rakyat Hong Kong. Sikap kedua parpol di AS ini bersama-sama untuk menuntut hak warga Hong Kong atas masa depan mereka yang bebas dan demokratis.

Dalam cuitannya pada 13 Agustus lalu, pelosi mendesak Pemimpin Hong Kong  untuk bertemu dengan para pemimpin protes.

Pada 14 Agustus, Senator AS, Ron Johnson Memperingatkan Beijing agar tidak mengintervensi di Hong Kong.

Johnson dalam siaran pers menyatakan, Para pemimpin global harus siap untuk mengutuk setiap penerobosan daratan Tiongkok yang akan melanggar perjanjian penyerahan Hong Kong. Para pemimpin di Beijing juga diserukan harus memahami bahwa intervensi terhadap rakyat Hong Kong, akan membahayakan hubungan Tiongkok dengan AS dan negara-negara demokrasi lainnya selama tahun-tahun mendatang.

Senator partai Republik AS ini menegaskan, tiongkok harus menahan diri. Selanjutnya warga Hong Kong bisa menyelesaikan perbedaan mereka tanpa adanya intervensi.

Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan solusi damai di Hong Kong. Hal demikian disampaikannya saat berbicara kepada wartawan di Berlin pada 14 Agustus lalu. 

Menurut  Deutsche Welle, Merkel mengingatkan, segala sesuatu harus dilakukan untuk mencegah aksi kekerasan. Merkel juga menyerukan untuk menemukan kemungkinan solusi dalam kerangka dialog.

Aksi protes di Hong Kong, akan lebih banyak diselenggarakan di Hong Kong selama beberapa hari mendatang. Front Hak Asasi Manusia Sipil, kelompok pro-demokrasi utama yang telah mengorganisir banyak aksi protes, telah merencanakan pawai di distrik keuangan kota Central untuk 18 Agustus mendatang. (asr)

Share

Video Popular