Eva Pu – The Epochtimes

Lautan payung memenuhi jalan-jalan Hong Kong pada Minggu (18/8/2019).  Aksi ini menandai protes warga Hongkong yang telah menggelar aksi protes massal selama 11 minggu berturut-turut.

Protes warga Hong Kong diawali penolakan terhadap RUU ekstradisi ke Tiongkok. RUU  ini memungkinkan rejim komunis Tiongkok menyeret orang-orang untuk menghadapi persidangan di daratan Tiongkok. Sejak itu aksi protes meluas atas tuntutan akuntabilitas polisi. Massa juga menyerukan pemilihan secara demokratis.

Meskipun diguyur hujan deras, tak menyurutkan tekad warga. Lebih dari ratusan ribu warga Hongkong memenuhi kawasan Victoria Park. Mereka mengutuk kekerasan polisi selama demonstrasi sebelumnya. Partisipasi  yang luar biasa dari warga membuat lalu lintas di pusat kota tersendat.

Meskipun polisi tidak menyetujui permohonan unjuk rasa, penduduk setempat menentang larangan tersebut. Warga tetap tumpah ruah ke jalanan.

Menurut penyelenggara acara, the Civil Human Rights Front -CHRF-, Aksi ini menandai salah satu aksi protes massa terbesar dalam sejarah Hong Kong dengan partisipasi 1,7 juta orang.  

Kelompok itu menambahkan, perkiraan kerumunan massa tidak termasuk warga yang tidak dapat memasuki kawasan Victoria Park. Dikarenakan kerumunan massa yang besar. Warga juga berpawai menuju kawasan Wan Chai, Admiralty, dan lokasi lainnya. Pawai itu diwarnai dengan kehadiran polisi yang sangat minim sepanjang acara hari Minggu.

Pada sore hari tanggal 18 Agustus 2019, sekitar jam 3 sore, kerumunan massa telah berpartisipasi dalam rapat umum di Victoria Park. (Lǐxiǎotóng/Epcohtimes)

CHRF dalam  pernyataan, Minggu malam merilis, pada kenyataannya telah membuktikan adalah warga Hongkong yang menjaga ketertiban dan bukan aparat kepolisian.  Mereka menyatakan : “Tidak ada polisi, kita memiliki kedamaian!”

Seruan Tanpa Kekerasan

Kebrutalan polisi telah berkembang akhir-akhir ini di Hong Kong. Ini setelah seorang relawan perempuan medis ditembak di mata kanan dengan  peluru karet. Insiden itu terjadi selama bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa pada 11 Agustus lalu. 

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dan Amnesty International, mengutuk taktik yang digunakan polisi Hong Kong saat membubarkan pengunjuk rasa. Tindakan brutal itu termasuk menembakkan gas air mata di dalam stasiun kereta bawah tanah yang tertutup. Polisi juga menembakkan peralatan pengendalian massa dari jarak dekat.

Sekitar pukul 3 sore pada hari Minggu itu, pengunjuk rasa mulai meninggalkan kawasan Victoria. Karena pawai itu tidak diizinkan oleh polisi dan tidak memiliki rute yang ditentukan, orang-orang mulai berbaris ke kawasan yang berbeda.

Pada 18 Agustus 2019, rakyat meluncurkan pawai dan parade Victoria. Gambar tersebut menunjukkan gambar udara yang diambil di dekat Sogo Department Store di Causeway Bay. (Song Bilong / Epoch Times

“Go Hongkongers,” “Rebut kembali Hong Kong, Revolution of Our Times,” kerumunan massa berteriak sambil memegang poster-poster yang menggambarkan tuntutan mereka. 

Warga dalam aksinya menyerukan agar RUU Ekstradisi yang ditangguhkan sepenuhnya ditarik, penyelidikan independen tentang penggunaan kekuatan polisi, dan membebaskan semua pengunjuk rasa yang ditangkap.

Sejak Juni lalu, polisi telah menggelar 740 penangkapan dan menembakkan lebih dari 1.000 kaleng gas air mata. Banyak orangtua membawa anak-anak mereka saat pawai itu. Warga mengatakan,  mereka ingin generasi yang akan datang mengetahui apa yang terjadi di Hong Kong.

Banyak warga Hongkong menyatakan kekhawatirannya atas RUU ekstradisi. RUU ini memungkinkan rezim Komunis Tiongkok untuk menghukum para pengkritiknya dengan impunitas.

Helena Wong, anggota legislatif unikameral kota itu, pada rapat umum itu mengatakan, bahwa pemerintah Hong Kong harus menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa. Ia mengatakan, semua warga Hongkong mengorbankan waktu  — dan semua yang mereka miliki — dalam pertempuran untuk Hong Kong yang demokratis, bebas, dan terbuka. 

Isaac Cheng Ka Long, wakil ketua partai pro-demokrasi Demosisto, mengatakan bahwa mereka sedang mengorganisir aksi pemogokan massa  untuk lebih meningkatkan gerakan. Ia mencatat bahwa sekitar 20.000 siswa telah menunjukkan dukungan untuk aksi mogok. Menurut dia, di bawah masyarakat yang abnormal dan pemerintahan yang tidak normal ini, tidak ada cara bagi mereka untuk kembali ke sekolah secara normal. 

“Front Hak Asasi Manusia Sipil” meluncurkan “unjuk rasa yang mengalir” di Victoria Park pada tanggal 18, menuntut pemerintah Hong Kong untuk menarik amandemen RUU Ekstradisi. Dalam badai, 1,7 juta orang bergegas ke Victoria Park dan Causeway Bay, dan daerah Tianhou, secara damai dan rasional menegaskan kembali lima tuntutan utama warga (Sun Qingtian / Epoch Times)

Banyak profesional medis juga berpartisipasi pada kegiatan itu. Mereka menyampaikan empati mereka untuk petugas medis wanita yang ditembak di mata. Mereka mengecam pemerintah dan polisi, karena “menutup mata” terhadap tuntutan para pemrotes. Profesional medis ini menyatakan, mereka benar-benar peduli dengan masyarakat Hong Kong. Mereka juga menyatakan kepedulian terhadap setiap warga Hong Kong serta bersedia menuntun melewati masa paling kelam di Hong Kong. 

Avery Ng, pemimpin partai lokal Liga Sosial Demokrat, meminta lebih banyak orang untuk menghadiri protes dan menekan pemerintah untuk merespons. Aksi itu dinilai bukan hanya untuk masalah kebebasan warga Hong Kong, akan tetapi demi martabat manusia.

Menjelang sore, beberapa pengunjuk rasa belum meninggalkan Victoria Park untuk memulai aksi pawai. Ribuan massa turut berkumpul di dekat markas besar pemerintah Hong Kong di Admiralty. Massa mengarahkan laser ke gedung itu. Aksi ini menyindir penangkapan seorang mahasiswa karena membeli pena laser. Anehnya,  polisi menyebutnya sebagai “senjata ofensif.”

Sekitar pukul setengah sebelas malam, polisi mengeluarkan pernyataan. Polisi memperingatkan para pemrotes untuk meninggalkan daerah tersebut. Kerumunan massa berangsur-angsur pulang pada tengah malam. Massa mengajak untuk pulang bersama.” Seruan ini untuk menghindari bentrokan dengan polisi.

Pada sore hari tanggal 18 Agustus 2019, warga memenuhi jalan Hennessy Road di Sogo Department Store. (Qin Zhi /Epochtimes)

Pemerintah Hong Kong juga merilis pernyataan dalam menanggapi aksi protes, meskipun berlangsung dengan damai dan tertib. Pemerintah Hong Kong menuding aksi itu mempengaruhi lalu lintas dan menyebabkan banyak ketidaknyamanan bagi masyarakat. Pada  Sabtu 17 Agustus, ribuan orang juga menerjang badai petir untuk bergabung dalam aksi demonstrasi. Ketika itu, para guru-guru di sekolah Hong Kong menyatakan dukungannya kepada para demonstran muda.

https://hk.epochtimes.com

Dukungan Dunia Internasional

Selama akhir pekan, aksi solidaritas untuk Hong Kong juga diadakan di kota-kota di seluruh dunia, termasuk Vancouver, Toronto di Kanada, London di Inggris,  Los Angeles, San Francisco,  New York di Amerika Serikat,  Melbourne dan Sydney di Australia  dan Cologne di Jerman. 

Kanada dan Uni Eropa juga mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak pemerintah Hong Kong untuk menahan diri dan melakukan dialog inklusif dengan warga negara.  Mereka menyebut kekerasan ketika warga Hongkong menggunakan hak-hak dasar mereka “tidak dapat diterima.”

Sementara itu, Senator AS Chuck Schumer dalam cuitannya menulis: “Partai Komunis Tiongkok harus menghadapi konsekuensinya, Amerika mendengarkan rakyat Hong Kong.”

Civil Human Rights Front mengumumkan rencana untuk protes massa lainnya, yang akan berlangsung pada 31 Agustus. Di halaman Facebook-nya menyatakan, Polisi seharusnya tidak mengeluarkan keberatan atas kegiatan tersebut, jika polisi dapat “memahami bahwa mereka akan mengalami kesulitan mencegah warga untuk bergabung dengan protes.”  (asr)

Video Rekomendasi : 

 

 

Share

Video Popular