- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Trump Tak Ingin AS Berbisnis dengan Huawei

Erabaru.net. Presiden Donald Trump pada 18 Agustus mengatakan, ia tidak ingin Amerika Serikat berbisnis dengan Huawei. Bahkan ketika pemerintahan itu, mempertimbangkan apakah akan memperpanjang masa tenggang untuk huawei. 

Reuters dan outlet media lainnya melaporkan Jumat lalu, bahwa Departemen Perdagangan AS diharapkan untuk memperpanjang penangguhan hukuman yang diberikan kepada Huawei.  Larangan ini memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk membeli pasokan dari perusahaan-perusahaan AS, sehingga dapat melayani pelanggan yang sudah ada.

Menurut laporan Reuters, dengan mengutip dua sumber yang mengetahui situasi itu mengatakan, Lisensi umum sementara” akan diperpanjang untuk Huawei selama 90 hari.  

Pada  Minggu lalu, Trump mengatakan kepada wartawan sebelum terbang dengan Air Force One di New Jersey, AS, bahwa ia tidak ingin berbisnis dengan Huawei karena alasan keamanan nasional.

Langkah itu dilakukan, demi menjaga ancaman keamanan nasional AS. Trump mengatakan, dirinya benar-benar percaya bahwa media telah meliputnya sedikit berbeda dari itu. Menurut Trump, ada bagian kecil dari bisnis Huawei yang dapat dikecualikan dari larangan yang lebih luas, tetapi akan “sangat rumit.”  Tidak dijelaskan apakah pemerintahan Trump akan memperpanjang “lisensi umum sementara”.

Sebelumnya direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Larry Kudlow mengatakan  bahwa departemen Perdagangan akan memperpanjang proses perizinan Huawei selama tiga bulan. Langkah ini sebagai isyarat “niat baik” di tengah negosiasi perdagangan yang lebih luas dengan Tiongkok.

Beberapa waktu lalu, seluruh lembaga-lembaga federal AS,  dilarang membeli peralatan dan layanan telekomunikasi dari Huawei dan lima perusahaan telekomunikasi Tiongkok lainnya. Larangan itu berdasarkan, aturan pemerintahan Trump yang dikeluarkan pada Rabu 7 Agustus lalu.  Selanjutnya, tahun depan Amerika Serikat akan memperkenalkan peraturan lebih ketat. Nantinya, bakal melarang kontraktor federal melakukan bisnis dengan Huawei.

Menurut berita yang disampaikan sejumlah media, larangan itu adalah bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang disahkan tahun lalu. 

National Defense Authorization Act atau Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS, menetapkan, bahwa organisasi yang menerima dana dari federal dilarang menggunakan peralatan telekomunikasi, peralatan pemantauan kamera, dan komponen jaringan yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ZTE.

Larangan itu merupakan bagian dari memperluas pencegahan terhadap raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei oleh pemerintah AS.  Huawei dinilai melakukan spionase dan pencurian kekayaan intelektual.

Beberapa waktu lalu, Jacob Wood, seorang juru bicara Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih mengatakan, Pemerintah Trump berkomitmen kuat untuk melindungi AS, agar terbebas dari ancaman kekuatan asing. Pemerintahan Trump juga berkomitmen sepenuhnya, mematuhi dan melaksanakan larangan dikeluarkan oleh Kongres berkaitan dengan penggunaan kamera pemantauan yang diproduksi ZTE termasuk Huawei.  

Peraturan baru ini telah dirilis di situs web Administrasi Layanan Umum pada awal Agustus lalu. Aturan ini diberlakukan pada 13 Agustus. Pemerintah akan memberikan 60 hari untuk mendengarkan komentar tentang peraturan tersebut untuk difinalisasi.

Selain Huawei, undang-undang juga melarang lembaga-lembaga federal membeli produk dari ZTE, Hikvision, Hytera dan Dahua Technology.  Keempat perusahaan itu dinilai memicu kekhawatiran AS tentang keamanan dari produk Tiongkok.

Sementara itu, peraturan baru juga menetapkan bahwa larangan tersebut berlaku sampai bulan Agustus 2020. Setelah itu, Amerika Serikat akan menerapkan peraturan yang lebih ketat yakni, pelarangan kontraktor federal melakukan bisnis dengan Huawei atau perusahaan Tiongkok lainnya yang masuk daftar hitam.

Jika kontraktor beranggapan bahwa interaksi mereka dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok itu tidak menimbulkan ancaman keamanan bagi Amerika Serikat, mereka dapat mengajukan pengecualian melalui berbagai lembaga federal.

Kementerian Perdagangan AS telah memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam kontrol ekspor pada pertengahan bulan Mei lalu. Aturan ini secara efektif melarang perusahaan AS mengekspor barang ke Huawei. Perusahaan-perusahaan Amerika, hanya dapat menjual produk ke Huawei setelah mendapat persetujuan pemerintah.

Setelah masuk daftar hitam, bisnis Huawei di luar negeri terdampak. Sejumlah perusahaan besar mengumumkan bahwa mereka akan berhenti memasok produk ke Huawei.  (asr)