oleh Nicole Hao – The Epochtimes

Rezim Komunis Tiongkok mengumumkan aturan baru. Warga diharuskan untuk lulus uji pengenalan wajah dalam memohon koneksi internet via telepon pintar atau komputer. Aturan tersebut akan diterapkan mulai tanggal 1 Desember 2019.  Selain itu, tidak ada telepon seluler atau nomor telepon tetap dengan jaringan kabel ditransfer ke orang lain secara pribadi. Rencana itu adalah pembatasan yang ditingkatkan setelah Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok mengharuskan aturan baru.

Aturan itu mewajibkan semua pemohon untuk menunjukkan kartu identitas yang sah. Serta informasi pribadi untuk mendaftarkan nomor telepon seluler atau nomor telepon tetap dengan jaringan kabel sejak bulan Januari 2015.

Aturan Baru

Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Komunis Tiongkok menerbitkan aturan baru tersebut di situs web resminya. Kemudian membagikannya kepada semua operator telekomunikasi pada tanggal 27 September, yang mencakup tiga permintaan utama.

Pertama, semua operator telekomunikasi harus menggunakan pengenalan wajah untuk menguji apakah seorang pemohon untuk koneksi internet adalah pemilik kartu identitas yang digunakan sejak tanggal 1 Desember. Pada saat yang sama, operator harus menguji apakah kartu identitas tersebut adalah asli dan sah.

Kedua, semua operator telekomunikasi harus meningkatkan syarat dan ketentuan layanannya. Serta memberitahu semua pelanggannya bahwa mereka tidak diizinkan untuk mentransfer atau menjual kembali kartu SIM telepon selulernya kepada orang lain terhitung sejak akhir November 2019.

Ketiga, operator telekomunikasi harus membantu pelanggannya untuk memeriksa apakah ada nomor telepon seluler atau nomor telepon tetap dengan jaringan kabel yang bukan miliknya, tetapi terdaftar atas namanya sejak tanggal 1 Desember. Untuk nomor yang tidak dikenal, operator telekomunikasi harus menyelidikinya dan menutup nomor tersebut dengan segera.

Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok, dalam pemberitahuan tersebut menyatakan, bahwa Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok akan mengatur pengawas untuk memeriksa setiap kinerja operator telekomunikasi.  Tak hanya itu, akan mengatur inspeksi untuk memastikan semua operator telekomunikasi akan mengikuti aturan tersebut dengan ketat.

Tujuan

Tang Jingyuan, komentator yang berbasis di Amerika Serikat kepada The Epoch Times pada tanggal 27 September mengatakan, alasan rezim Komunis Tiongkok meminta rakyatnya untuk mendaftarkan identitas dirinya yang sebenarnya untuk menjelajah internet, dikarenakan ingin mengendalikan suara rakyatnya.   Pihak berwenang menangkap ratusan rakyat Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.  Karena mereka memposting topik yang dianggap sensitif oleh rezim Komunis Tiongkok, termasuk unjuk rasa Hong Kong yang terbaru.

Menurut Tang Jingyuan, aturan baru Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok mengenai penggunaan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pengguna internet, berarti pemerintah dapat dengan mudah melacak aktivitas online pengguna internet, termasuk posting pengguna internet di media sosial dan situs web yang mereka kunjungi.

Para pengguna internet ini kemudian menjadi takut membagikan pendapatnya yang sebenarnya secara online. Karena komentarnya dapat membuat marah pihak berwenang. Akibatnya mereka dapat ditangkap.   Tang Jingyuan menilai, aturan baru Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok menghilangkan kebebasan berbicara rakyat Tiongkok secara sempurna.

Pengenalan Wajah di Tiongkok

Rezim Komunis Tiongkok telah menggunakan sistem pengenalan wajah untuk memonitor rakyatnya sejak beberapa tahun lalu. Di kota-kota dan ruang publik seperti stasiun kereta api, bandara, gedung pemerintahan, dan pintu masuk museum, polisi menggunakan kacamata pintar untuk memeriksa identitas setiap pejalan kaki dan apakah mereka memiliki catatan kriminal.

Di jalan-jalan, jutaan kamera pengintai menangkap dan melacak gerakan orang-orang. Di penyeberangan, sistem pengenalan wajah merekam orang yang menyeberang jalan secara sembarangan, yang kemudian didenda 20 yuan  dan memotong poin pada skor kredit sosialnya. Sistem kredit sosial rezim Komunis Tiongkok memberikan skor sosial “dapat dipercaya” kepada setiap warganegaranya.

Seseorang dengan skor kredit sosial yang rendah, mungkin tidak diizinkan untuk naik kereta atau pesawat terbang. Bahkan anaknya mungkin tidak diterima di sekolah yang memiliki reputasi baik.

Di dalam kelas, teknologi pengenalan wajah memonitor setiap siswa dan melaporkan tindakan siswa kepada guru dan orangtua. Bahkan di dalam toilet umum, wisatawan dan penduduk Tiongkok harus menggunakan sistem pengenalan wajah untuk mendapatkan kertas toilet.

Rezim Komunis Tiongkok berharap untuk memasang cukup kamera pengintai untuk menjangkau seluruh negeri. Menurut laporan terbaru dari International Data Corporation -IDC, perusahaan riset pasar yang berbasis di Amerika Serikat, Tiongkok menghabiskan10,6 miliar dolar AS untuk peralatan pengawasan video pada tahun 2018. 

Selanjutnya, pengeluaran akan mencapai 20,1 miliar dolar AS pada tahun 2023. Sebanyak 64,3 Persen dari pengeluaran pada tahun 2018 dicatat untuk membeli kamera pengawas. IDC melaporkan pada tanggal 30 Januari, bahwa IDC memperkirakan Tiongkok akan memiliki 2,76 miliar kamera pengintai dipasang pada tahun 2022 mendatang. (Vv/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular