oleh Zhang Ting

Pada hari Jumat 4 Oktober, Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam memanfaatkan otorisasi yang diberikan oleh Undang-Undang Darurat Kolonial. Aturan itu terkait untuk merumuskan larangan bagi pengunjuk rasa menggunakan masker saat beraktivitas di depan umum. 

Aturan tersebut mulai diberlakukan pada hari Sabtu 5 Oktober. Carrie Lam percaya, bahwa cara itu akan secara efektif menghalangi para pengunjuk rasa. Akan tetapi langsung memicu kemarahan yang lebih besar dari rakyat Hongkong setelah diumumkan.

Larangan itu adalah pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun UU Darurat digunakan di Hongkong. Carrie Lam mengatakan bahwa Larangan Penggunaan Masker atau Aturan Bermasker, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang digariskan dalam UU Darurat. Untuk itu masyarakat dilarang memakai penutup muka, masker, topeng untuk menutupi identitas diri.

Meskipun Carrie Lam memanfaatkan UU Darurat untuk mengintimidasi para pengunjuk rasa, cara itu sebagai upaya memadam pawai protes yang sudah berlangsung selama hampir 4 bulan. 

Namun, analisis media menunjukkan bahwa langkah ini selain tidak membantu meringankan situasi ketegangan, tetapi justru berakibat kebalikan.  Bloomberg mengutip seorang pejabat dari kelompok perdagangan yang mengatakan, bahwa memanfaatkan UU Darurat mungkin dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, daripada intervensi militer Tiongkok ke Hongkong.

Apa itu UU Darurat?

Undang-Undang Darurat Hongkong adalah kependekan dari Ordonansi Peraturan Darurat atau Emergency Regulations Ordinance.  Undang-undang ini diberlakukan oleh Pemerintah Hongkong-Inggris pada tahun 1922, sebagai tanggapan atas pemogokan pelaut pada saat itu. 

Undang-undang itu kemudian diamandemen dan terus berlaku setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1997. Undang-undang memberi kepala eksekutif Hongkong berbagai hak, dan dapat membuat berbagai undang-undang darurat untuk mengatasi keadaan darurat atau bahaya yang mengancam kepentingan publik. Kepala eksekutif dan Dewan Eksekutif memutuskan seberapa lama undang-undang darurat ini diberlakukan.

UU Darurat memberikan wewenang kepada kepala eksekutif Hongkong termasuk penangkapan, penahanan, deportasi, peninjauan terhadap publikasi, otorisasi untuk masuk Hongkong dan penggeledahan.

Ordonansi Peraturan Darurat terakhir diterapkan pada tahun 1967 akibat terjadi kerusuhan. Kabarnya, 52 tahun silam kelompok pro-komunis Tiongkok mengikuti cara Revolusi Kebudayaan Tiongkok. Mereka melakukan penghasutan agar “api revolusi” juga berkobar di wilayah Hongkong untuk “mengganyang Inggris”, mencoba untuk menggulingkan Sir David Trench dan pemerintahannya. 

Pada saat itu, pemerintah Hongkong-Inggris mengeluarkan sejumlah keputusan darurat, sesuai dengan wewenang yang digariskan pada Undang-Undang Darurat dengan tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu dari Biro Legislatif atau sekarang Dewan Legislatif.

Apa dampak lebih lanjut dari UU Darurat ?

Meskipun langkah yang ditempuh Carrie Lam pada hari Jumat itu terutama untuk melarang penggunaan masker, topeng untuk menutupi identitas pendemo. Akan tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan Carrie Lam melakukan tindakan lebih lanjut.

UU Darurat juga memberi wewenang kepada kepala eksekutif untuk memeriksa, mengendalikan, dan menekan publikasi, teks, komunikasi, dan metode komunikasi. 

Sebagaimana yang sudah dilaporkan media sebelumnya bahwa Carrie Lam dapat memanfaatkan UU Darurat, untuk secara sepihak mematikan saluran internet. Bahkan, memiliki opsi untuk menghentikan aplikasi yang membantu pengunjuk rasa mengatur atau saling berkoordinasi. 

Carrie Lam juga mengatakan bahwa pemerintahnya tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan tindakan apa saja demi meredakan aksi protes.Unjuk rasa di Hongkong yang telah berlangsung hampir 4 bulan, memiliki ciri yang spesifik yakni tanpa organisasi dan tidak ada pemimpin. Para pengunjuk rasa melalui LIHKG dan perangkat lunak komunikasi terenkripsi ‘Telegram’ untuk membahas kegiatan yang akan diambil dan memberikan suara secara langsung.

Para pengunjuk rasa juga melalui LIHKG dan Telegram untuk bertukar pandangan, merealisasikan rencana, sehingga sulit bagi pemerintah Hongkong untuk mengendalikan mereka.

Adapun apakah Carrie Lam akan memanfaatkan UU Darurat untuk melarang warga menggunakan perangkat lunak komunikasi terenkripsi seperti Telegram, Carrie mengatakan pada hari Jumat bahwa jika situasinya masih terus memburuk, pemerintah harus terus menemukan metode yang tepat untuk menghadapinya.

Hal demikian berarti bahwa Carrie Lam, tak mengesampingkan kemungkinan meminta perusahaan telekomunikasi untuk menghentikan layanan komunikasi yang disediakan melalui jaringan telepon tetap atau seluler. Termasuk, memaksa penyedia jaringan untuk membatasi kecepatan jaringan. Selain itu, memaksa menon-aktifkan jaringan seluler tertentu, layanan WiFi publik, dan melakukan pemblokiran terhadap ‘Telegram’ dan LHKG dan seterusnya. Laporan Bloomberg menyebutkan bahwa undang-undang itu bahkan dapat memutus seluruh layanan jaringan di seluruh wilayah Hongkong.

Apakah warga Hongkong memiliki solusi ?

Bahkan jika pemerintah Hongkong dapat memblokir situs web tertentu, warga Hongkong masih dapat menggunakan layanan jaringan pribadi virtual atau VPN. Cara itu untuk menghindari blokade internet dengan menghubungkan ke server di luar Hongkong.

Apakah wilayah di luar Hongkong terkena dampak ?

Carrie Lam menggunakan UU Darurat untuk mempengaruhi layanan jaringan Hongkong, dan dampaknya dapat diperluas sampai ke luar negeri.  Menurut Bloomberg, Hongkong adalah salah satu simpul inti terbesar dari jaringan serat optik Asia dan memiliki pusat peralihan jaringan terbesar di Asia. Itu berarti bahwa jika koneksi jaringan di tempat lain melewati Hongkong, maka lalu-lintasnya dapat melambat.

Menurut data dari Asosiasi Penyedia Layanan Internet Hongkong, ini termasuk 80% dari lalu lintas jaringan eksternal daratan Tiongkok. Selain itu, Hongkong juga memiliki lebih dari 100 pusat data yang dioperasikan oleh perusahaan lokal atau luar negeri.

Oleh karena itu, jika data disimpan dalam server di Hongkong, perusahaan asing mungkin akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat mengakses data.

Apakah akan mempengaruhi status hub Hongkong ?

Bloomberg melaporkan bahwa Hongkong memiliki ratusan perusahaan internasional, banyak di antaranya yang mendirikan perusahaan di Hongkong daripada di daratan Tiongkok. Dikarenakan, lebih mudah untuk melakukan bisnis di tempat yang bebas sensor internet atau yang ada media sosial seperti Facebook dan Twitter.  Kerangka kerja Satu Negara Dua Sistem telah memungkinkan Internet Hongkong untuk memintas ‘Firewall’ yang dibuat oleh komunis Tiongkok. 

Francis Fong,  presiden kehormatan Hong Kong Information Technology Federation mengatakan, Jika kehilangan kebebasan Internet, Hongkong tidak akan ada lagi.  Kamar Dagang itu terdiri dari lebih dari 100 anggota kelompok bisnis, termasuk Microsoft, Cisco Systems, dan IBM.

Francis Fong percaya bahwa jika Carrie Lam memanfaatkan UU Darurat untuk mempengaruhi lalu lintasnya Internet Hongkong. Maka akan lebih buruk daripada intervensi militer komunis Tiongkok ke Hongkong.

Apakah larangan bermasker adalah cara mematikan api demo atau bahkan mengobarkan ?

Carrie Lam menerapkan larangan pakai masker terutama digunakan selain untuk membantu kepolisian juga untuk mengintimidasi para pengunjuk rasa. Tetapi langkah tersebut justru membuat para pengunjuk rasa semakin marah.

Reuters mengatakan tanda-tanda awal menunjukkan bahwa, setidaknya dalam jangka pendek, langkah Carrie Lam mungkin kontraproduktif dan membuat situasi lebih ekstrem. 

Pada Jumat sore, sebelum aturan itu diumumkan, ribuan warga Hongkong yang menggunakan masker berkumpul di Distrik Central dan beberapa pusat perbelanjaan untuk memprotes aturan bermasker. Diperkirakan makin banyak protes berskala besar terjadi di akhir pekan ini.

Miss Chen, seorang wanita pengunjuk rasa kepada BBC bahwa para demonstran menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyingkirkan Ordonansi Pelanggar Pelarian. Akan tetapi, pemerintah malahan meluncurkan aturan yang lebih jahat. Hanya membuat lebih banyak orang marah dan turun ke jalan.

Alvin Yeung Ngok-kiu, anggota Dewan Legislatif dari Partai Demokrat juga beranggapan, bahwa larangan bermasker hanya akan menyebabkan lebih banyak ketidakpuasan di antara warga Hongkong dalam menyelesaikan gelombang demonstrasi saat ini. Justru sebagai langkah   “salah sasaran.” Pemerintah Hongkong harus memberi tanggapan atas apa yang dituntut para pengunjuk rasa, Memenuhi 5 tuntutan utama, membebaskan mereka yang ditangkap saat demo agar unjuk rasa bisa segera berakhir.

Laporan BBC menunjukkan, Alvin Yeung Ngok-kiu bahkan mempertanyakan bahwa jika sejumlah besar demonstran mengabaikan larangan tersebut dan terus mengenakan masker, topeng,  bagaimana polisi Hongkong menindak ?

Mengenai apakah larangan bermasker dapat membuat warga ragu untuk turun ke jalan? Alvin  mengatakan bahwa dalam kondisi saat ini memberlakukan larangan bermasker hanya akan menimbulkan kemarahan yang lebih besar dari masyarakat. 

Jika sejumlah besar warga dengan sengaja melanggar hukum, yaitu, mereka berada di jalan dengan muka yang hampir tertutup, lembaga penegak hukum secara teknis juga sulit untuk menegakkan hukum. 

Apa itu larangan bermasker ?

Undang-undang tersebut melarang warga mengenakan masker atau topeng lain yang dapat mempersulit pengidentifikasian seseorang yang berpartisipasi dalam kegiatan publik seperti pertemuan publik, pawai dan sejenisnya. Pelanggar dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga  25.000 dolar Hong Kong.  

Ketika ditanya apakah langkah itu akan memicu kemarahan publik atas berlanjutnya erosi kebebasan pribadi rakyat Hongkong di bawah kekuasaan komunis Tiongkok, Carrie Lam mengatakan : “Kebebasan bukan tanpa batas”.

Undang-undang yang relevan memungkinkan polisi untuk meminta seseorang bertopeng untuk melepas topengnya. Jika ia tidak bersedia, maka yang bersangkutan juga dianggap melakukan pelanggaran pidana.

Civil Human Rights Fronti yang berbasis di Hongkong melalui surat pernyataan mengutuk pengumuman pemerintah tentang larangan bermasker. Pernyataannya menyebutkan : Reputasi internasional Hongkong dibangun berdasarkan Hukum Dasar Hongkong yang menjamin pemisahan kekuasaan dan independensi peradilan. 

Pemerintah Carrie Lam dinilai menetapkan peraturan yang buruk dengan melewati Dewan Legislatif. Ia sama sekali tidak belajar dari pengalaman kasus revisi Undang-Undang ekstradisi, justru bertindak seperti rezim diktator. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk.

Apakah larangan bermasker tidak konstitusional ?

Anggota legislatif pro-demokrasi mengecam tindakan Carrie Lam, bahwa undang-undang yang baru harus memasukkan tinjauan hukum dan persetujuan. Carrie Lam mengatakan, bahwa larangan bermasker akan diberlakukan mulai 5 Oktober dan akan ditinjau oleh Dewan Legislatif Hongkong pada pertengahan bulan Oktober. 

Reuters mengutip ucapan beberapa kritikus melaporkan, bahwa mereka mungkin meminta judicial review untuk menantang undang-undang baru.Hukum Dasar Hongkong memberi kekuasaan kepada lembaga legislatif untuk membuat, mengubah atau mencabut hukum.

Mantan Anggota Dewan Legislatif Hongkong Martin Lee Chu-ming kepada Reuters mengatakan, peraturan baru tentang larangan bermasker itu jelas melanggar Hukum Dasar Hongkong, sehingga tidak konstitusional. Karena sejak 1 Juli 1997, hanya Dewan Legislatif yang dapat membuat undang-undang termasuk undang-undang tambahan.” 

Budaya masker warga Hongkong

Reuters memberitakan bahwa budaya masker warga Hongkong sudah ada sejak lama. Sebagian alasannya adalah karena krisis kesehatan masyarakat dalam beberapa dekade terakhir, terutama karena munculnya wabah SARS dan flu burung. Jadi banyak warga sering menggunakan masker baik sedang berjalan di luar rumah, naik kereta dan bus, guru maupun siswa dalam sekolahan juga sering bermasker.

Selama demo anti-RUU ekstradisi, masker digunakan oleh para pengunjuk rasa untuk mencegah identitas diri diketahui pihak berwenang dan komunis Tiongkok yang mungkin bisa mengadakan “hitung-hitungan” di belakang hari. 

Banyak pula karyawan perusahaan yang mengenakan masker demi mencegah pengelola perusahaan “mencari urusan”, terutama bagi mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

Apakah komunis Tiongkok mendukung larangan bermasker ?

Carrie Lam dalam konferensi pers hari Jumat itu mengatakan, bahwa keputusan itu dibuat oleh pemerintah Hongkong dan Dewan Eksekutif. Ia menyangkal didukung oleh komunis Tiongkok dari belakang layar.

Media resmi Tiongkok ‘Global Times’ dan ‘Beijing Daily’ melaporkan bahwa mereka sangat mendukung langkah yang diambil Carrie Lam. Kantor Urusan Tiongkok di Hongkong mengklaim bahwa pihaknya mendukung penerapan aturan itu. Pihaknya, mengkategorikan demo Hongkong sebagai gerakan revolusi warna. (Sin/asr)

Share

Video Popular