Reuters/The Epochtimes

Administrasi Trump pada hari Senin (7/10/2019), memasukkan sebanyak 28 biro keamanan publik Komunis Tiongkok dan perusahaannya, dalam daftar hitam perdagangan.  Melansir dari Reuters, larangan tersebut terkait perlakuan komunis Tiongkok atas etnis Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. 

Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam, termasuk perusahaan  pengawas Video, Hikvision dan tujuh perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan itu tak dapat membeli produk AS tanpa persetujuan resmi. 

Daftar hitam itu ditambahkan ke dalam apa yang disebut “Daftar Entitas” termasuk Biro Keamanan Publik Pemerintah Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, 19 lembaga pemerintah bawahan, dan delapan perusahaan komersial, menurut dokumen Departemen Perdagangan Amerika Serikat.

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan kecerdasan buatan terkemuka Tiongkok, seperti SenseTime Group Ltd, dan Megvii Technology Ltd, yang didukung oleh Alibaba. Serta Hikvision, yang secara resmi dikenal sebagai Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd,  Zhejiang Dahua Technology, IFLYTEK Co, Xiamen Meiya Pico Information Co, dan Yixin Science and Technology Co.

jumlah penahanan muslim uighur di penjara xinjiang
Penjara yang mencurigakan di Prefektur Kashgar, Provinsi Xinjiang, sekitar 5,28 mil sebelah barat Kabupaten Yarkant, diidentifikasi oleh foto terbaru Google Maps. (Google Maps via Twitter Li Fang)

Megvii mengajukan penawaran umum perdana musim panas ini, setidaknya sebesar 500 juta dolar AS di Hong Kong. Sementara itu, SenseTime mengumpulkan 620 juta dolar AS, dalam putaran kedua pendanaan hanya dalam dua bulan tahun lalu. Perusahaan itu, merupakan salah satu unicorn di dunia dalam kecerdasan buatan. Pejabat AS mengatakan, pengumuman tersebut tak terkait dengan dimulainya kembali pembicaraan perdagangan dengan Tiongkok. 

Pengumuman itu menetapkan nada untuk posisi yang berpotensi lebih agresif oleh Washington dalam negosiasi dengan Beijing. Di tengah-tengah perang dagang yang telah berlangsung selama 15 bulan. Reuters melaporkan, penambahan dalam daftar yang direncanakan pada hari Senin lalu, sebelum Departemen Perdagangan AS menjadikannya dalam daftar resmi.

Departemen Perdagangan AS mengatakan “entitas telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye penindasan Tiongkok. Juga terlibat, penahanan sewenang-wenang secara massal, dan pengawasan teknologi tingakt tinggi terhadap Uighur, Kazakh, dan anggota lain dari kelompok minoritas Muslim.

Menteri  Perdagangan AS, Wilbur Ross menegaskan, Pemerintah AS dan Departemen Perdagangan tidak dapat dan tidak akan mentolerir penindasan brutal terhadap etnis minoritas di Tiongkok.  Seperti dikutip The Epochtimes dari Reuters, Lembaga yang masuk dalam daftar hitam,  termasuk biro keamanan publik kota dan kabupaten, Sekolah Tinggi Kepolisian Xinjiang. 

Di Tiongkok, biro keamanan publik adalah kantor kotamadya yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum, pencegahan kebakaran, kontrol lalu lintas, kontrol imigrasi, dan hal-hal lain yang memengaruhi keamanan publik.

Sedangkan lembaga dan perusahaan yang ditambahkan ke “Daftar Entitas” melarang perusahaan atau entitas lainnya dari membeli suku cadang dan komponen dari perusahaan Amerika Serikat tanpa persetujuan pemerintah. Departemen Perdagangan AS sebelumnya, telah menambahkan Huawei Technologies Co dan lebih dari 100 afiliasinya ke dalam Daftar Entitas.  Daftar Huawei menyulitkan perusahaan itu untuk menjual produk baru.

sistem pengenalan wajah di xinjiang cina tiongkok
Kamera keamanan dipasang di pintu masuk Masjid Id Kah selama perjalanan yang diselenggarakan pemerintah di Kashgar, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Tiongkok. Foto diambil 4 Januari 2019. (Ben Blanchard / Reuters)

Hikvision, dengan nilai pasar sekitar 42 miliar dolar AS, menyebut dirinya sebagai pembuat peralatan video pengawasan  terbesar di dunia. Reuters melaporkan pada bulan Agustus lalu, Hikvision menerima hampir 30 persen dari 50 miliar yuan atau 7 miliar dolar AS dari pendapatannya di luar negeri.

Seorang juru bicara Hikvision AS dikonfirmasi Reuters mengatakan pada Senin malam bahwa perusahaan “sangat menentang keputusan yang dibuat oleh pemerintah AS.”

Senator AS, Marco Rubio,  memuji pengumuman yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Ia mengatakan, Pemerintahan Trump mengirimkan pesan yang kuat dan jelas, bahwa Amerika Serikat akan meminta pertanggungjawaban pemerintahan Komunis Tiongkok.  Yang mana, mendukung atas pelanggaran HAM skala besar, sistematis, dan mengerikan terhadap Uighur dan etnis minoritas agama lain di Xinjiang. 

Kedutaan Tiongkok di Washington juga tidak segera berkomentar atas permintaan komentar dari Reuters.

Komunis Tiongkok kini menghadapi kecaman internasional atas pelanggaran HAM. Pemerintahan itu  mendirikan fasilitas yang telah digambarkan sebagai pusat penahanan massal. Kamp tersebut menampung lebih dari 1 juta etnis Uighur, etnis minoritas  dan agama lainnya.

Pada bulan April lalu, sekelompok bipartisan anggota parlemen AS mendesak langkah-langkah untuk melawan perusahaan-perusahaan Tiongkok.  Yang mana, disebut telah “terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.” Laporan tersebut secara khusus mengkaitkan dengan Hikvision dan Dahua.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada minggu lalu di Vatikan mengatakan, ketika negara memerintah secara mutlak, negara itu menuntut agar warganya untuk menyembah pemerintah, bukan Tuhan.  Menurut Pompeo, itulah sebabnya Tiongkok telah menempatkan lebih dari satu juta Muslim Uighur di kamp-kamp interniran dan melempar para pendeta Kristen ke penjara. “

Lebih dari 1 juta warga Uighur dan warga minoritas lainnya dipenjara di Kamp Penataran, foto adalah para etnis Uighur yang dipenjara. (microblog administrasi yudisial Xinjiang)

John Honovich, pendiri perusahaan riset video pengawasan IPVM, mengatakan, Hikvision dan Dahua sama-sama menggunakan Intel Corp, Nvidia Corp, Ambarella Inc., Western Digital dan Seagate Technology, sebagai pemasok. Sedangkan  dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok itu akan “menghancurkan.” Saham di Ambarella turun 12 persen setelah berjam-jam dalam perdagangan setelah berita itu terbit.

Pada bulan Agustus lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan aturan sementara yang melarang pembelian peralatan telekomunikasi oleh federal dari lima perusahaan Tiongkok, termasuk Huawei dan Hikvision.

Larangan itu dimasukkan dalam  Undang-Undang National Defense Authorization atau Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS yang disahkan tahun lalu. Aturan itu membatasi penggunaan uang federal untuk membeli peralatan dan layanan telekomunikasi.

Pembatasan juga diberlakukan terhadap peralatan pengawasan video dari perusahaan telekomunikasi yang “tertutup”, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional AS. Bahkan, produk-produknya dapat disabotase oleh rezim Komunis Tiongkok untuk melakukan spionase. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular