Erabaru.net. Seorang anggota parlemen Norwegia telah menominasikan rakyat Hong Kong untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2020. Pencalonan itu untuk memuji warga Hong Kong karena “memperjuangkan hak-hak dasar.”

Guri Melby, seorang anggota Parlemen yang bermarkas di Oslo dari Partai Liberal Norwegia, mengatakan dalam siaran pers 16 Oktober, bahwa Apa yang dilakuan warga Hong Kong sangat penting di luar Hong Kong, baik di kawasan itu maupun di seluruh dunia.

Aksi protes digelar di seluruh kota di Hong Kong, yang sekarang sudah memasuki minggu ke-19. Aksi protes dimulai dengan oposisi massal menentang Rancangan Undang-Undang ekstradisi.  Akan tetapi sejak itu, tuntutan telah bergeser ke seruan untuk demokrasi yang lebih besar, aturan hukum, dan kebebasan dasar dalam menghadapi pengaruh Komunis Tiongkok yang semakin besar.

“Pertarungan itu pantas menerima Hadiah Nobel Perdamaian,” kata Melby.

Sedangkan legislator Melby dilarang memasuki parlemen Norwegia pada bulan Mei lalu. Dikarenakan, ia mengenakan kaus kuning yang bertuliskan “kebebasan,” dalam bahasa Norwegia dan Mandarin. Ketika itu, terjadi selama kunjungan penting dari pejabat Komunis Tiongkok, Li Zhanshu, yang mengetuai Komite Tetap Nasional Kongres Rakyat.

Melby berharap penominasian itu akan lebih mendorong gerakan warga Hong Kong, karena mereka “mempertaruhkan nyawa dan keamanan mereka setiap hari untuk membela kebebasan berbicara dan dasar demokrasi.”

Melby mengatakan, dia memilih untuk mencalonkan seluruh warga Hong Kong, ketimbang mencalonkan seorang individu. Dikarenakan, aksi demonstrasi warga tidak memiliki kepemimpinan yang jelas dan sebagian besar keputusan sporadis terjadi di media sosial dan kelompok diskusi online.

“Komunitas internasional harus menunjukkan bahwa  juga mendukung prinsip-prinsip ini dan mengakui perjuangan mereka, Kontribusi mereka terhadap perdamaian sangat besar.” demikian bunyi tulisan Melby. 

Melby secara langsung mengunjungi Hong Kong pada akhir September lalu. Ia bertemu dengan anggota parlemen lokal dan aktivis, termasuk anggota Partai Demokrat Hong Kong, Ted Hui. Ia ditahan karena menghalangi polisi setelah mencoba membujuk mereka untuk melepaskan pasutri selama aksi protes September lalu. Anggota Parlemen Hong Kong itu menyampaikan kepada Melby, bahwa dia ditahan selama hampir 40 jam sehubungan dengan aksi protes.

Melby mengatakan bahwa dia “terkejut oleh kisah-kisah kebrutalan polisi dan terkesan dengan keberanian para pengunjuk rasa.”

Pada malam 31 Agustus, polisi bergegas ke stasiun metro dan menghajar penumpang dengan pentungan, menyemprotkan gas air mata dan semprotan merica. Perbuatan polisi meninggalkan banyak orang berdarah di kepala mereka. Insiden itu telah memicu kemarahan terhadap polisi di atas keprihatinan publik. Akibatnya, justru memperburuk ketegangan dengan kekerasan yang tidak perlu.

“Kekerasan polisi meningkat dan semakin memburuk, politisi ditangkap dan diserang dan kepercayaan terhadap pihak berwenang dihancurkan,” demikian cuitan Melby pada 26 September dengan foto dirinya berdiri di depan stasiun metro Prince Edward, tempat para pengunjuk rasa telah mendirikan tempat berkabung untuk mendoakan korban kejadian berdarah saat itu.

Banyak warga Hongkong percaya, bahwa pengunjuk rasa tewas dikarenakan penganiayaan oleh polisi di stasiun pada malam itu. Akan tetapi, polisi dengan keras membantah desas-desus yang terjadi. Melby berharap semua orang yang ditemuinya di Hong Kong, dan semua warga tetap aman.

Tahun lalu, belasan anggota kongres AS menominasikan aktivis Hong Kong Joshua Wong, Nathan Law, dan Alex Chow, yang menjadi terkenal karena keterlibatan mereka dalam Gerakan Payung 2014. Ketika itu, puluhan ribu pemrotes muda melakukan aksi duduk yang menuntut hak pilih universal.

Kongres AS sudah menyetujui tiga undang-undang bipartisan yang mendukung para aktivis Hong Kong pada 15 Oktober lalu.  Undang-Undang yang baru disahkan akan memberikan tekanan ekonomi kepada otoritas Hong Kong dan Beijing. Nantinya, bakal melarang ekspor senjata ke polisi Hong Kong. Selain itu, mengeluarkan sanksi untuk menghukum pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong .

Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy dalam siaran pers 15 Oktober setelah pengesahan RUU tersebut mengatakan, Langkah-langkah di Parlemen berfungsi sebagai pengingat bahwa Amerika mendukung orang-orang yang membela kebebasan.

Dia berharap, Undang-Undang itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di Hong Kong dan di seluruh dunia “yang dipaksa untuk memperjuangkan hak asasi manusia.” (asr)

Share

Video Popular