- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Malaysia Haramkan Komik “Belt & Road Initiative for Win-Winism” yang Mempromosikan Propaganda Komunis Tiongkok

Erabaru.net. Pemerintahan Malaysia resmi melarang peredaran komik “Belt & Road Initiative for Win-Winism.” Seperti dilaporkan Malaysiakini.com, pelarangan komik setebal 164 halaman itu adalah perlawanan terhadap propaganda komunis Tiongkok dari pemerintahan Asia dalam dua minggu terakhir. 

Komik itu disebut-sebut dibuat oleh Hew Kuan Yau, seorang etnis Tionghoa Malaysia dan mantan anggota Partai Aksi Demokratis (DAP) setempat.

Buku komik itu berisi pandangan politik Komunis Tiongkok. Isinya menggambarkan, bagi orang-orang yang bersimpati dengan penganiayaan yang dihadapi oleh etnis Muslim Uighur di Tiongkok sebagai “ekstremis” atau radikal. 

Etnis Uighur yang tinggal di wilayah Xinjiang, Tiongkok saat ini menghadapi penindasan berat, termasuk penahanan, penyiksaan, dan indoktrinasi politik di kamp konsentrasi. Mereka bahkan, mengalami genosida kebudayaan. 

Beijing meluncurkan inisiatif One Belt, One Road atau OBOR pada Tahun 2013 silam. Proyek itu bertujuan membangun pengaruh geopolitik dengan membiayai proyek-proyek infrastruktur di seluruh Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.

Malaysia telah menandatangani sejumlah proyek dengan Tiongkok di bawah proyek OBOR, termasuk East Coast Rail Link -ECRL- senilai 16 miliar dolar AS.

Proyek kereta api itu yang menghubungkan pelabuhan di Selat Malaka dengan sebuah kota yang menghadap ke Laut Cina Selatan, dan Pipa Gas Trans Sabah -TSGP- senilai $ 2,5 miliar sepanjang 662 kilometer di negara bagian Sabah timur.

Sejak Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berkuasa tahun lalu, ia telah membatalkan dan menegosiasikan ulang persyaratan beberapa proyek OBOR. Mahathir mengatakan, proyek-proyek tersebut akan membuat negara itu terjebak dalam utang besar.

Mahathir tentang Komik “Belt & Road Initiative for Win-Winism”  pada 21 Oktober lalu dalam Forum Malaysia Beyond 2020 mengatakan, bukan tugas Malaysia untuk mempromosikan ide dan ideologi Komunis Tiongkok. 

Pada saat itu, Kementerian Dalam Negeri Malaysia baru saja mengumumkan penyelidikan terhadap distribusi buku-buku tersebut di sekolah-sekolah Malaysia. 

Kementerian Dalam Negeri Malaysia akhirnya mengumumkan larangan pada 23 Oktober. Malaysia menegaskan “Penerbit buku ini tidak peduli terhadap keberagaman etnis dan agama di Malaysia. Buku ini dapat mengganggu harmoni dan persatuan bangsa di Malaysia,” menurut sebuah laporan oleh portal berita Malaysia Free Malaysia Today. 

Larangan buku itu berlaku untuk versi komik bahasa Tionghoa, Inggris, dan  Malaysia.Buku tersebut berisi konten yang mempromosikan ideologi komunisme dan sosialisme. 

Kementerian Dalam Negeri menegaskan, komik itu mengandung fakta-fakta palsu tentang sejarah Malaysia yang mungkin mendorong dukungan dan simpati terhadap perjuangan komunis.  

Komik tersebut juga dinilai bisa menimbulkan keraguan di kalangan pembaca, khususnya generasi muda. Bahkan, mempertanyakan upaya dan perjuangan para pemimpin nasional sebelumnya menuju kemerdekaan dan dalam membangun bangsa.  

Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan, bahwa pelarangan Komik itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Percetakan dan Publikasi Tahun 1984. 

Isi Undang-Undangnya, Setiap orang yang ditemukan melanggar larangan tersebut, termasuk dengan mencetak, mengimpor, menerbitkan, menjual, dan mengedarkan publikasi yang dilarang, dapat dihukum dan dihadapkan ke pengadilan. Hukuman maksimum tiga tahun penjara, atau denda maksimum 20.000 ringgit.”

Melansir dari The Epochtimes edisi Amerika Serikat, baru-baru ini, kehadiran propaganda Komunis Tiongkok juga hadir dalam film animasi Hollywood “Abominable.” Isunya menjadi berita utama di Asia Tenggara. 

Sebuah adegan dalam film tersebut, diproduksi bersama oleh Pearl Studio yang berbasis di Shanghai dan Dreamworks Animation Amerika Serikat. Film itu menggambarkan karakter utama yang berdiri di depan peta yang menunjukkan “garis sembilan” rezim Komunis Tiongkok di Laut Cina Selatan.

Pulau-pulau, terumbu karang, dan bebatuan di Laut Cina Selatan diklaim oleh sejumlah negara di kawasan itu, termasuk Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Beijing telah menggunakan “garis sembilan” untuk menyatakan kedaulatan atas 90 persen di Laut Cina Selatan, bahkan setelah keputusan hukum PBB pada Tahun 2016 menolak klaim Beijing.

Film tersebut tidak akan ditayangkan di Malaysia, setelah distributor lokal United International Pictures menolak untuk memotong adegan “peta sembilan” seperti yang diminta oleh Badan Sensor Film Malaysia, menurut laporan Reuters.

Vietnam juga menarik film tersebut dari bioskopnya beberapa hari setelah dibuka di sana pada 4 Oktober lalu. Bahkan, Filipina juga melarang film tersebut karena masalah yang sama, menurut artikel 22 Oktober oleh surat kabar lokal Business World.

Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Taiwan mengatakan, tayangan film tersebut tidak menghormati kedaulatan Taiwan, menurut surat kabar lokal Taipei Times. Taiwan masih belum melarang film atau mengharuskan adegan tersebut dipangkas. (asr)

Video Rekomendasi :