“Krisis”pertama : Perang Dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok

Selama setahun lebih berlangsungnya perang dagang yang belum berakhir, negosiasi tingkat tinggi antara kedua belah pihak telah dilakukan 13 putaran. 

Le Yucheng, wakil menteri luar negeri Komunis Tiongkok, mengatakan bahwa perundingan Amerika Serikat dengan Tiongkok telah membuat beberapa kemajuan besar. Menurut Le Yucheng “masalah apa pun akan selesai” selama saling menghormati.

Pejabat dari Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok tidak akan menutup pintu untuk investasi asing hanya karena friksi perdagangan.

Trump juga mengatakan bahwa perjanjian Amerika Serikat dengan Tiongkok mengalami kemajuan yang sangat bagus. 

Baru-baru ini, Amerika Serikat dan Tiongkok telah “meniupkan udara hangat” dan diperkirakan akan mencapai “perjanjian perdagangan tahap pertama.” Ditilik dari argumen kedua belah pihak saat ini, tampaknya kesepakatan awal sudah di depan mata.

Tapi lancarnya di fase pertama, bukan berarti perjanjian ke depannya juga mulus. Seperti  diketahui, negosiasi selalu mudah di awal dan alot belakang. Saat ini, kedua negara belum memasuki  pembicaraan dan kesepakatan yang sangat alot. 

Sebagaimana yang diketahui, Amerika Serikat  telah meluncurkan sanksi tarif terutama karena masalah struktural kebijakan ekonomi dan perdagangan komunis Tiongkok. Itu merupakan kunci ketidakseimbangan serius antara Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Jutaan pekerja Tiongkok terkena PHK pada tahun 2018 akibat perang dagang. (Getty Images)

Tapi bagian dari masalah itu, kedua belah pihak belum dapat mencapai kata sepakat. Karena perubahan dalam masalah struktural ekonomi dan perdagangan, itu melibatkan sistem politik komunis Tiongkok yang otomatis juga harus berubah, dan juga melibatkan distribusi kepentingan jajaran elite komunis Tiongkok. 

Itu adalah “simpul mati”. Akankah komunis Tiongkok menjulurkan lehernya menunggu ditebas?

“Krisis” kedua: Ekonomi macet

Di bawah dampak perang dagang, lumpuhnya ekonomi Tiongkok telah muncul satu per satu, dan tanda-tanda merosot sudah tampak jelas.

Pada 18 Oktober 2019, komunis Tiongkok mengumumkan tingkat pertumbuhan Product Domestic Bruto – PDB-nya di kuartal ketiga, menunjukkan pertumbuhan paling lambat dalam 27 tahun, hanya 6,0%. 

Media resmi komunis Tiongkok juga mengakui bahwa tingkat pertumbuhan tahunan di 2019 kemungkinan akan menjadi titik terendah dalam 30 tahun terakhir. Tetapi angka resmi dari komunis Tiongkok selalu dipoles sedemikian rupa, dan para ekonom jelas meragukan klaim yang dirilis pejabat komunis Tiongkok.

 Profesor Xiang Songzuo dari Renmin University of China-RUC mengatakan pada Jum’at, 18 Oktober 2019, bahwa pendapatan fiskal dan laba perusahaan menurun, dan angka 6% sebagaimana yang disebutkan itu “terlalu ditaksir terlalu tinggi”. 

Menurut Xiang Songzuo, sebagian besar pendapatan fiskal dan laba perusahaan adalah pertumbuhan negatif. Pendapatan pajak nasional juga mengalami pertumbuhan negatif dalam tiga kuartal pertama. Lalu bagaimana mungkin tingkat pertumbuhan PDB menjadi 6%?

Belum lama ini, data statistik dari pejabat Zhejiang menyebutkan bahwa dalam delapan bulan lalu, keuntungan perusahaan industri di atas skala nasional turun 1,7%. Di Beijing, Hebei, dan Shandong mengalami penurunan dua digit, dan Shanghai turun hampir 20%.

Trump mengatakan bahwa pertumbuhan PDB Tiongkok tidak mungkin 6, malahan  “mungkin negatif.”

 “Krisis” ketiga: Masalah Hong Kong sulit diselesaikan

Dalam aksi protes yang dipicu undang-undang ekstradisi yang dipaksakan pemerintah Hong Kong, Beijing tidak hanya salah menilai situasi perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok, tetapi juga salah menilai tekad perjuangan rakyat Hong Kong. 

Dari serangkaian ancaman Beijing, ketidakpedulian pemerintah dan kebrutalan polisi Hong Kong telah berkembang menjadi perjuangan demokrasi secara menyeluruh. Rakyat Hong Kong menuntut reformasi sistem politik, meningkatkan komponen demokrasi, dan menjamin “otonomi tingkat tinggi.”

Lebih penting lagi, Hong Kong telah menjadi bagian dari pembicaraan perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Trump meminta Beijing untuk “menyelesaikan secara manusiawi” masalah Hong Kong. 

Selain itu, Kongres Amerika Serikat juga menggodok Rancangan Undang Undang – RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. DPR telah meloloskan RUU tersebut dan akan diserahkan ke presiden untuk ditandatangani.

Sementara itu, Uni Eropa juga telah berulang kali menyuarakan masalah Hong Kong, membuat Hong Kong menjadi fokus perhatian banyak pihak. (jon)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular