- Erabaru - http://m.erabaru.net -

Menanti Status RUU HAM dan Demokrasi Hong Kong Parlemen AS di Meja Presiden Trump

Oleh: I Dewa Gede W

Hingga saat ini, Presiden Trump belum memutuskan untuk menyetujui atau mem-veto RUU dari kongres Hong Kong. Hal ini terkait dengan perundingan dagang yang sedang berlangsung antara AS dan Tiongkok. Kongres AS pada 20 November mengesahkan dua Rancangan Undang Undang (RUU) yang mendukung protes pro-demokrasi yang sedang berlangsung.

Rancangan UU dari DPR dan Senat Amerika Serikat ini akan mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk meninjau setiap tahun apakah kota Hong Kong, yang kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997, memiliki otonomi yang cukup untuk memperoleh hak-hak ekonomi istimewanya dari Amerika Serikat.

RUU kedua, Undang-Undang Perlindungan Hong Kong, mengharuskan Amerika Serikat untuk melarang ekspor sejumlah senjata pengontrol massa kepada kepolisian Hong Kong, yang telah dituduh menggunakan cara-cara kekerasan untuk memadamkan demonstrasi. Senjata pengontrol massa ini termasuk gas air mata, peluru karet dan meriam air.

Dalam Forum Keamanan Internasional Halifax yang berlangsung pada hari Sabtu 23 November, Penasihat Keamanan nasional Presiden Trump, Robert O’Brien mengindikasikan bahwa Ia tidak mengetahui keputusan Presiden Trump akan condong ke arah mana. Namun, ia mengakui bahwa RUU itu disahkan dengan mayoritas suara kongres “yang cukup signifikan”.

“Jadi, saya tidak punya informasi tentang penandatanganan”, katanya, dengan alasan bahwa Ia sedang bepergian.

Dalam konferensi pers dengan wartawan pada pertemuan para diplomat dan pejabat militer dari negara-negara demokrasi terkemuka ini, O’Brien berkomentar tentang situasi di Hong Kong.
“Apa yang terjadi di Hong Kong sangat buruk sekali, dan hati kami berada bersama orang-orang Hong Kong,” kata O’Brien, dan bahwa AS sedang “memantau situasi dengan cermat.”

“Pada saat yang sama, kami memiliki sejumlah masalah yang perlu ditangani dengan Tiongkok,” tambahnya. Namun dia mengatakan AS berharap pemerintah Tiongkok memenuhi komitmen yang dibuatnya untuk “satu negara, dua sistem” pada saat serah terima dari pemerintahan Inggris.

Dalam sesi publik sesudahnya, O’Brien berkata, “Presiden mungkin menandatangani RUU itu… tetapi RUU itu akan menjadi undang-undang, melihat angka-angkanya, Saya akan sangat terkejut jika RUU itu tidak segera menjadi undang-undang.”

Kedua RUU saat ini sedang berada di Gedung Putih untuk disetujui atau diveto oleh presiden Trump. Kongres meloloskan RUU untuk Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong dengan suara bulat, yang disetujui oleh Senat sehari sebelumnya. Kongres juga mengeluarkan sebuah versi lain dari RUU ini pada awal Oktober.

“Kami selalu percaya bahwa setiap orang di Tiongkok pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kebrutalan yang mereka alami dan pelanggaran sistematis hak asasi manusia, [sebuah hak mendasar] yang berlaku secara universal. Diktator kejam Tiongkok tidak setuju [dengan hal ini], dan mereka terdorong untuk memperketat kendali mereka,” kata anggota kongres Amerika Serikat Chris Smith dari Partai Republik yang menjadi sponsor utama RUU itu.    Eva Fu berkontribusi dalam artikel ini

Video Rekomendasi :